Krisis Suriah: Misi Liga Arab Juga Awasi Tiga Kota Lain
HOMS – Misi pengawas Liga Arab kemarin menuju Kota Deraa, Hama,dan Idlib setelah delegasi berada di Homs, pusat pemberontakan melawan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Pengawas mengamati bagaimana pasukan rezim Suriah memenuhi rencana damai mengakhiri kekerasan di negara tersebut. “Saya tidak melihat sesuatu yang menakutkan di Homs.Saya memerlukan waktu lagi untuk membuat laporan kondisi kota,” papar ketua misi pengawas Liga Arab Jenderal Mohammed Ahmed Mustafa al- Dabi, veteran intelijen militer Sudan, kepada AFP. Pengawas mengunjungi Homs pada Selasa (27/12),lalu kembali lagi ke sana pada Rabu (28/12) dengan pengawalan militer. Pengawas akhirnya kembali ke distrik Baba Amr, salah satu lokasi kekerasan terburuk. Di kota itu pengawas melihat rumahrumah yang hancur dan mendengar cerita dari orang-orang yang kehilangan teman dan kerabatnya. Mereka tampaknya menyaksikan kondisi serupa saat mengunjungi Deraa, Hama, dan Idlib, tiga kota yang menjadi basis demonstrasi antipemerintah.“ Misi kami masih di hari-hari awal. Kami memiliki 20 orang yang akan berada di Homs untuk waktu lama,”kata Dabi. Aktivis oposisi mengatakan, Pemerintah Suriah akan bermain dengan waktu dan menunggu hingga misi Liga Arab selesai bekerja. Tapi Amerika Serikat (AS) menyatakan perlu memberi Dabi kesempatan. “Kita perlu membiarkan misi ini bekerja dan biarkan mereka memberikan penilaian,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Mark Toner di Washington, dikutip Reuters. Misi Liga Arab mungkin tidak mampu memuaskan semua pihak dalam laporannya tentang krisis di Suriah. Hal ini karena mereka tidak mendapat akses ke semua wilayah dan mendengar pernyataan dari sumber yang tidak disensor pemerintah. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan korban tewas di Suriah sejak Maret mencapai lebih dari 5.000 jiwa. syarifudin
Demonstran Kecam Putin
MOSKOW – Demonstran kembali turun ke jalan mengecam pemerintahan Perdana Menteri (PM) Rusia Vladimir Putin pada Kamis (29/12). Mereka menentang penahanan aktivis sayap kiri Sergei Udaltsov. Lebih dari 2.000 orang diperkirakan hadir dalam unjuk rasa di Lapangan Pushkin, pusat Moskow, meski tidak mendapat izin dari otoritas setempat. Demonstrasi itu diserukan untuk mengecam penahanan Udaltsov sejak 10 hari silam. Penggerak unjuk rasa berharap demo kali ini tidak berujung bentrok antara demonstran dan aparat keamanan. “Unjuk rasa ini untuk kebebasan Udaltsov dan tahanan politik lainnya,”ungkap laman Facebookgrup oposisi. “Demonstrasi ini tidak memerlukan izin dari polisi. Otoritas menolak mengizinkan unjuk rasa,”papar anggota parlemen Ilya Ponomaryov dari partai oposisi Just Russia kepada radio Kommersant FM. “Kami tidak ingin ada penahanan sebelum Tahun Baru.” Meskipun pandangan Udaltsov yang radikal tidak didukung semua pihak dalam gerakan anti-Putin, sosoknya menjadi simbol kemarahan oposisi atas perlakuan buruk pengadilan Moskow. Udaltsov sudah ditahan dua minggu karena terlibat unjuk rasa setelah pemilihan umum parlemen 4 Desember.Penambahan 10 hari tahanan merupakan bagian dari vonis pengadilan. Publik marah atas keputusan hakim pengadilan distrik Tverskoi, Moskow,Olga Borovkova yang menghukum Udaltsov dan beberapa tokoh oposisi bulan ini. Menurut harian Vedomosti, hakim Borovkova memaksa pemimpin oposisi Boris Nemstov diadili selama beberapa jam dalam sebuah kasus pada Januari. Borovkova juga memenjarakan pemimpin gerakan protes Alexei Navalny dan Ilya Yashin selama 15 hari. syarifudin
Kapal Induk AS Dekati Selat Hormuz
TEHERAN– Sebuah kapal induk Amerika Serikat (AS) kemarin memasuki zona dekat Selat Hormuz yang digunakan angkatan laut Iran untuk pelatihan perang. Ketegangan di jalur transit minyak dunia itu meningkat setelah Teheran mengancam menutup Selat Hormuz jika Barat menerapkan sanksi terhadap sektor keuangan dan ekspor minyak Iran. “Sebuah kapal induk AS terlihat di dalam zona manuver oleh angkatan laut yang mengenali kapal induk tersebut,” ujar Komodor Mahmoud Mousavi, juru bicara untuk pelatihan perang Iran,kepada kantor berita IRNA. Menurut Mousavi, pesawat dan kapal Iran mengambil video dan foto kapal induk AS, persenjataan, dan pesawat yang dibawa AS.“Kami siap,sesuai dengan hukum internasional, untuk menghadapi pelanggar yang tidak menghormati garis keamanan kami selama manuver,” tegasnya seperti dikutip jaringan berita IRIB. “Kami sarankan pasukan lintas regional untuk secara serius dan sepenuhnya memperhatikan peringatan yang dikeluarkan unit pasukan angkatan laut Iran.” Kapal induk tersebut diyakini bernama USS John C Stennis, salah satu kapal perang terbesar milik angkatan laut AS. Little mengatakan, satu kapal induk USS John C Stennis dan satu kapal USS Mobile Bay yang dilengkapi rudal jelajah bergerak melintasi Selat Hormuz, pintu masuk ke Teluk yang merupakan jalur pengiriman minyak paling penting di dunia. “Ini merupakan transit rutin dan sudah direncanakan, menuju Laut Arab untuk memberikan kekuatan udara pada perang di Afghanistan,” kata Little. Setelah pemerintah dan angkatan laut Iran memperingatkan bahwa Teheran dapat menutup selat tersebut jika Barat menerapkan sanksi baru,Kementerian Pertahanan AS memperingatkan bahwa tindakan semacam itu tidak akan ditoleransi. AS tetap mempertahankan keberadaan angkatan lautnya di Teluk untuk memastikan jalur pengiriman minyak itu tidak terganggu. “Intervensi terhadap transit kapal-kapal di Selat Hormuz tidak akan ditoleransi,” tegas juru bicara Pentagon George Little seperti dikutip AFP. “Iran melakukan pelatihan rutin di kawasan ini. Itu sesuatu yang kami ketahui. Dengan berkata seperti itu, setiap upaya meningkatkan ketegangan di Selat Hormut tidak akan bermanfaat.” Little mengatakan, tidak ada tanda-tanda Iran mengambil langkah provokatif dekat selat tersebut. “Saya tidak melihat aksi permusuhan agresif secara langsung pada kapalkapal AS di Teluk Persia dan Selat Hormuz atau terhadap kapal-kapal lain,”tuturnya. Iran telah mendapatkan sejumlah sanksi terkait program nuklirnya. Teheran berulang kali mengancam dapat menutup Selat Hormuz hingga dapat mengacaukan pasar minyak dunia dan menciptakan krisis ekonomi global. Saat ini Iran sedang menggelar pelatihan perang selama 10 hari di perairan internasional, bagian timur selat tersebut. Pelatihan itu mencakup peletakan ranjau dan penggunaan pesawat mata-mata. Rudal dan torpedo akan ditembakkan dalam beberapa hari mendatang.Zona pelatihan perang itu meliputi kawasan 2.000 km persegi di Teluk Oman hingga Teluk Aden. Sejauh ini Iran dan AS membatasi diri dalam saling kecam dan bermanuver melalui angkatan laut. Namun pengamat dan pasar minyak mengawasi situasi tersebut dengan hatihati, khawatir akan terjadi perang terbuka antara dua musuh lama tersebut. Pada September, AS menawarkan membuka hotline militer dengan Iran untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman, tapi Teheran menolak tawaran tersebut. Pengamat mengatakan, Iran dapat melakukan ancaman dan menutup sementara Selat Hormuz, tapi tindakan itu akan memicu reaksi militer AS dan mengakibatkan Teheran semakin terisolasi di dunia internasional. Dengan perkiraan 2.000 ranjau yang dimiliki Iran,Teheran dapat menempatkan beberapa ratus ranjau di Selat Hormuz sebelum terdeteksi negara lain. Langkah semacam itu cukup untuk menutup selat atau mengacaukan lalu lintas kapal tanker di selat tersebut sehingga menciptakan krisis di pasar minyak global. “Tapi meletakkan ranjau di selat itu akan menjadi bentuk aksi perang dan Iran akan mendapatkan respons militer AS secara masif sekaligus dikecam negaranegara lain,” kata Anthony Cordesman dari Center for Strategic and International Studies. “Dalam skenario itu, siapa pun di Teluk akan mendukung intervensi asing.” Menurut Cordesman, aksi militer pimpinan AS bisa berbentuk serangan terhadap fasilitas nuklir, fasilitas produksi persenjataan, atau serangan terhadap kekuatan udara Iran. Jika Iran menjatuhkan ranjauranjau di Selat Hormuz,AS harus memindahkan ranjau-ranjau itu atau menciptakan jalur kapal minyak yang aman untuk sementara menghadapi serangan dari rudal antikapal dan serbuan kapal-kapal kecil Iran. syarifudin
Misi Liga Arab Gelar Pertemuan di Homs
DAMASKUS– Tim misi pengawas dari Liga Arab kemarin menggelar pertemuan di Kota Homs, Suriah, setelah laporan 34 orang tewas dalam 24 jam di sana dan sekitarnya. Kepala misi pengawas Liga Arab yang juga veteran pejabat intelijen militer Sudan Jenderal Mohammed Ahmed Mustafa al-Dabi menyatakan,otoritas Suriah sejauh ini bersedia bekerja sama.Menurut televisi Dunia Suriah, tim pengawas bertemu Gubernur Homs Ghassan Abdel Al. “Hingga sekarang, mereka sangat kooperatif,” kata Dabi pada AFP. Misi pengawas juga akan mengunjungi dua kota lain yang menjadi pusat konflik antara aparat keamanan Suriah dan oposisi yakni Hama dan Idlib.Idlib berada dekat perbatasan dengan Turki.Tidak diketahui pasti kapan kunjungan itu dilakukan. Misi pengawas merupakan bagian rencana Liga Arab yang didukung Suriah pada 2 November untuk menyerukan penarikan mundur aparat keamanan dari kota-kota dan distrik- distrik permukiman, menghentikan kekerasan terhadap rakyat sipil,dan pembebasan tahanan. Sejak menandatangani kesepakatan itu, rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad dituduh meningkatkan operasi militer untuk melumpuhkan gerakan anti-pemerintah yang muncul sejak pertengahan Maret. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan,lebih dari 5.000 orang tewas dalam konflik tersebut. Menjelang kedatangan misi pengawas Liga Arab di Homs, militer Suriah menarik mundur persenjataan beratnya dari kota tetangga, Baba Amro, lokasi terjadinya banyak kekerasan. “Sebelas tank ditarik mundur sekitar pukul 7.00,” ungkap Rami Abdel Rahman, kepala Pengawas Hak Asasi Manusia Suriah pada AFP. Aktivis di Homs,Mohamed Saleh, mengatakan pada Reuters bahwa rumahnya di pintu masuk Baba Amro bagian timur. “Saya melihat sedikitnya enam tank meninggalkan wilayah tersebut pada pukul 8.00. Saya tidak tahu jika ada lebih banyak tank yang tersisa di sana,”ujarnya. Video amatir yang direkam aktivis pada Senin (26/12) menunjukkan tank-tank yang berpatroli di sekitar Baba Amro, menembak ke arah yang tidak diketahui. Video itu menunjukkan sejumlah jasad di gedung yang hancur.“Keadaannya sangat tenang sepanjang pagi, sehingga kami memanfaatkan waktu itu dan menggelar unjuk rasa,” kata Tamir, pekerja bangunan dari distrik Khalidiya di Homs. Menurut Rami, baku tembak di Baba Amro dan Homs menewaskan 18 orang. “Penembakan sangat gencar dalam tiga hari terakhir,” papar Rami. Sebelas warga sipil tewas di bagian lain Homs dan daerah sekitarnya,dan seorang wanita tewas di Talbisseh,dekat Homs. Korban tewas lain adalah anak laki-laki berusia 14 tahun yang tertembak di Provinsi Hama pada Senin (26/12) dan dua orang di Provinsi Idlib. Adapun,Empat tentara desersi tewas dalam konflik melawan pasukan loyalis rezim dekat Desa Al-Yunsieh, perbatasan Turki. Bunyi ledakan juga terdengar saat bentrok antara tentara desersi dan militer rezim di Douma,Damaskus. Ketua Dewan Nasional Suriah (SNC) Burhan Ghaliun mendesak PBB dan Liga Arab melakukan intervensi untuk mengakhiri kekerasan di negara itu.“Lebih baik jika Dewan Keamanan PBB mengadopsi rencana Liga Arab dan menyediakan berbagai sarana untuk penerapannya. Itu akan memberi lebih banyak kekuatan. Rencana Liga Arab untuk meredam krisis itu baik, tapi saya tidak yakin Liga Arab benar-benar memiliki sarana untuk melaksanakannya,” ujarnya, kepada Reuters.“Misi pengawas bekerja dalam berbagai kondisi yang digambarkan Liga Arab sebagai sesuatu yang tidak baik. Saya pikir kita tidak menegosiasikan kondisi para pengawas.” Juru bicara Kementerian Luar Negeri Jihad Makdisi menyatakan, “Misi Liga Arab memiliki kebebasan bergerak sesuai dengan protokol yang ditandatangani Suriah dengan Liga Arab. ” Berdasarkan kesepakatan itu, misi Liga Arab dilarang masuk ke lokasi sensitif. Menteri Luar Negeri Suriah Walid Muallem berharap, misi Liga Arab dapat menemukan bukti tentang klaim pemerintah bahwa teroris bersenjata dibalik kekerasan yang terjadi di negara tersebut. syarifudin
PENELITIAN MEMBACA PIKIRAN: Perilaku Seseorang Dapat Diprediksi
Ini terdengar seperti sains fiksi,tapi para peneliti menyatakan mereka telah menemukan cara membaca pikiran manusia. Peneliti di University of California,Los Angeles,telah mengembangkan apa yang mereka sebut “membaca otak”dengan menggunakan sejarah masa lalu untuk menentukan pola kesadaran dan proses berpikir di masa depan. Mereka membandingkan hasil penelitian tersebut dengan kemampuan mesin pencari di Google yang dapat menunjukkan pilihan-pilihan yang hendak dicari pengguna website saat sedang mengetik sebuah kata,meski kata itu belum selesai diketiknya. Penelitian itu dipimpin Ariana Anderson,penulis sekaligus mahasiswa posdoktoral di laboratorium Integrative Neuroimaging Technology,University of California. Penelitian ini terbukti pada para perokok yang mengalami kecanduan nikotin. Peneliti menguji beberapa perokok dengan menayangkan sejumlah video untuk mengurangi kecanduan nikotin.Beberapa perokok diminta menonton video yang berisi tayangan untuk menetralisasi kecanduan nikotin,sedangkan beberapa perokok tidak melihat video sama sekali. Mereka semua kemudian diperintahkan untuk melawan semua bentuk kecanduan nikotin. Data gelombang otak MRI kemudian dianalisa untuk melihat daerah otak dan jaringan syarat mana yang berperan untuk melawan kecanduan nikotin. Sebuah komputer menggunakan metode berdasarkan proses Markov, sehingga para peneliti dapat memprediksi perilaku seseorang seperti Google memprediksi apa yang sedang dicari pengguna websiteatau telepon seluler yang memprediksi kata apa yang hendak diketik pengguna sebelum dia selesai mengetiknya. “Mesin pembelajar algoritma mampu mengantisipasi perubahan pada subjek berdasarkan struktur neurokognitif, memprediksi dengan derajat akurasi tinggi (90% untuk beberapa tes) tentang apa yang mereka tonton dan untuk masalah kecanduan,tentang bagaimana bereaksi terhadap apa yang mereka lihat,”papar Anderson,juru bicara tim riset itu pada LA Weekly. Anderson menjelaskan, peneliti memprediksi dan mendeteksi apa jenis video yang sedang ditonton orangorang dan apakah mereka melawan kecanduan terhadap nikotin.“Pada intinya, algoritma mampu menyelesaikan atau memprediksi kondisi mental dan proses berpikir subjek,” katanya. Riset ini disajikan pekan lalu dalam workshop Neural Information Processing Systems’ Machine Learning and Interpretation in Neuroimaging di Spanyol. Workshop itu terutama tertarik menggunakan metode tersebut untuk membantu para pecandu narkoba mengendalikan diri. Di masa depan peneliti berencana menggunakan metode mesin pembelajar ini dalam konteks biofeedback yang akan menunjukkan bagaimana otak bekerja untuk memperingatkan subjek saat mengalami kecanduan, sehingga diharapkan dapat melatih mereka untuk mengontrol kecanduan tersebut. SYARIFUDIN
Romero Pecahkan Rekor Dunia
WASHINGTON – Jordan Romero, 15, berhasil memecahkan rekor sebagai orang termuda yang berhasil mendaki gunung tertinggi di tujuh benua setelah mendaki puncak Gunung Vinson Massif di Antartika, akhir pekan lalu. Romero pada usia 13 tahun juga memecahkan rekor sebagai pendaki termuda puncak tertinggi dunia di Gunung Everest. Remaja asal Amerika Serikat (AS) itu berhasil kembali ke base camppada Minggu (25/12) setelah mencapai puncak Gunung Vinson Massif bersama satu tim pendaki, termasuk ayah dan ibu tirinya. “Kami ada di atap Antartika,” ujar seorang anggota tim Jordan dalam webcast dari dekat puncak setinggi 4.897 meter tersebut. Romero berhasil memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh George Atkinson asal Inggris yang pada Mei silam menyelesaikan pendakian tujuh puncak tertinggi di usia 16 tahun. Pendaki muda dari Danau Big Bear, California, itu menyukai olahraga mendaki sejak usia belia. Saat dia baru berusia 10 tahun, dia menjadi orang termuda yang mendaki Gunung Kilimanjaro, puncak tertinggi Afrika di 5.895 meter. Sebelum ulang tahunnya ke-11, dia juga menorehkan rekor dunia dengan mendaki puncak Gunung Elbrus, di pegunungan Kaukasus Rusia, pada Juli 2007. Lima bulan kemudian dia menginjakkan kaki di puncak Gunung Aconcagua setinggi 6.962 meter di Argentina, kemudian di Gunung McKinley, Alaska, setinggi 6.194 meter. Pada September 2009, di usia 13 tahun, dia mendaki Carstensz Pyramid, Indonesia, berketinggian 6.194 meter. Delapan bulan kemudian, pada Mei 2010, dia mendaki Everest. Setelah itu dia dan timnya mempersiapkan untuk ekspedisi Antartika. (syarifudin)
Liga Arab Didesak Kirim Tim ke Homs
DAMASKUS– Misi pengawas Liga Arab berada di Damaskus kemarin untuk memonitor pelaksanaan kesepakatan mengakhiri kekerasan di Suriah. Oposisi mendesak misi itu segera ke Kota Homs yang menjadi pusat gerakan anti-pemerintah. Oposisi Dewan Nasional Suriah (SNC) meminta misi pengawas segera ke Homs dan lokasi kekerasan lain.Apalagi, saat ini masih terjadi kekerasan di Homs. “Sejak pagi ini wilayah tetangga Homs, Baba Amr, dikepung dan terancam invasi militer oleh 4.000 tentara,” papar SNC, payung utama gerakan oposisi melawan Presiden Suriah Bashar al-Assad. “SNC meminta pengawas Liga Arab ke Homs segera, khususnya ke kota tetangga yang dikepung, untuk memenuhi tujuan misi mereka.” “Kami ingin pengawas pergi ke seluruh lokasi kekerasan di Suriah, atau mundur dan kembali jika misi mereka tidak mungkin untuk dilakukan. Kami berharap Liga Arab dan komunitas internasional dapat dipercaya dalam melaporkan pembantaian dan pertumpahan darah yang dilakukan rezim di Suriah,”ungkap pernyataan SNC. Tim awal pengawas Liga Arab sebanyak sembilan orang tiba di Suriah pada Kamis (22/12) untuk membuka akses misi pengawas yang datang selanjutnya. Mereka akan mengumpulkan berbagai fakta dan mengawasi pelaksanaan kesepakatan mengakhiri kekerasan yang sudah menewaskan lebih dari 5.000 orang sejak Maret silam,menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menteri Luar Negeri Suriah Walid Muallem berharap, pengawas Liga Arab dapat membuktikan klaim pemerintah bahwa kekerasan itu dilakukan teroris bersenjata. Selama ini Barat dan pengawas hak asasi manusia menuduh rezim Assad sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas terjadinya kekerasan. Muallem bertemu tim awal pengawas Liga Arab pada Sabtu (24/12). Kementerian Luar Negeri Suriah menyatakan bahwa pertemuan itu berjalan positif. Asisten Sekretaris Jenderal Liga Arab Samir Seif al-Yazal memimpin tim awal tersebut. Dia menjelaskan, kelompok pertama pengawas terdiri atas lebih dari 50 pakar yang menuju Damaskus kemarin.Total tim pengawas Liga Arab berjumlah antara 150 dan 200 orang. Misi pengawas itu bagian dari rencana Liga Arab yang didukung Suriah pada 2 November silam.Rencana itu berisi seruan penarikan militer dari kota-kota dan distrik penduduk, penghentian kekerasan terhadap warga sipil,dan pembebasan tahanan politik terkait gerakan anti-pemerintah. Namun sejak menandatangani kesepakatan itu, rezim Assad dituduh terus melanjutkan kekerasan terhadap demonstran. Sementara, Pengawas Hak Asasi Manusia Suriah menyatakan, pasukan keamanan menyerang Baba Amr dengan mortir dan tembakan senjata berat, menewaskan sejumlah orang dan melukai 124 orang lainnya. Laporan awal menyatakan, satu warga sipil tewas di distrik Karm al-Zeitun, Kota Baba Amr. Pengawas HAM Suriah menjelaskan, sebanyak 26 orang ditahan dan disiksa di depan publik dekat Rastan. “Seorang warga sipil tewas oleh aparat keamanan di timur Provinsi Deir Ezzor,” papar Pengawas HAM Suriah yang melaporkan lima warga sipil tertembak dan terluka di distrik Sitt Zeinab. Pusat Kota Homs menjadi basis demonstran anti-rezim dan menjadi lokasi bentrokan paling fatal antara militer dan tentara desersi. “Tiga anak yang terluka pada Sabtu (24/12) saat operasi militer di Kota Al-Quriya tewas,” papar Pengawas HAM Suriah yang menekankan, laporan tentang korban tewas itu tertunda karena kota tersebut diblokir oleh aparat keamanan. Pengawas HAM Suriah juga melaporkan sedikitnya 23 tewas akibat serangan aparat keamanan pada Sabtu (24/12).Jasad empat warga sipil yang ditahan ditemukan luka penyiksaan di Hula, Provinsi Homs.“Kami minta tim pengawas Liga Arab segera menuju Kota Hula untuk mendokumentasikan pelanggaran HAM yang hanya puncak dari gunung es yang sedang terjadi di Suriah,” ujar Pengawas HAM Suriah. SNC dan aktivis HAM menuduh pemerintah Suriah menjadi dalang dua serangan bom bunuh diri pada Jumat (23/12) yang menewaskan 44 orang di Damaskus. Rezim Assad menegaskan bahwa serangan tersebut dilakukan organisasi teroris, termasuk Al Qaeda, meski pemerintah tidak menjelaskan mengapa mereka bisa menyimpulkan hal tersebut. syarifudin
Indonesia Sepakati Import Tiga Kapal Selam dari Korsel
SEOUL- Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) menandatangani kontrak eksport persenjataan terbesar di Korea Selatan (Korsel) senilai USD1,1 miliar untuk membuat tiga kapal selam bagi Indonesia pada Selasa (20/12). Tiga kapal selam itu akan dikirimkan ke Jakarta pada semester pertama 2018. Selain mencatatkan rekor sebagai kontrak eksport persenjataan terbesar di Korsel, ini merupakan pertama kalinya bagi Korsel mendapatkan kontrak penjualan kapal selam ke luar negeri. Sesuai kontrak, DSME akan membuat tiga kapal selam bertenaga diesel yang masing-masing berbobot 1.400 ton. Ini merupakan kontrak terbesar bidang pertahanan bagi sebuah perusahaan Korea Selatan (Korsel). “Dengan adanya kontrak ini, nilai eksport pertahanan Korsel pada tahun ini meningkat hingga USD2,4 miliar,” papar Departemen Program Akuisisi Pertahanan Korsel (DAPA), dikutip AFP. Besarnya eksport pertahanan tahun ini lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun lalu. Menurut DAPA, meskipun eksport pertahanan Korsel terus tumbuh pesat, namun peningkatan total eksport pertahanan tahun ini merupakan yang terbesar dengan adanya kontrak pembelian kapal selam dan jet latih T-50. Kontrak terbaru ini merupakan kesepakatan pertahanan terbesar kedua antar Indonesia dan Korsel. Pada Mei silam, perusahaan milik negara Korea Aerospace Industries (KAI) menyepakati kontrak mengeksport 16 pesawat latih supersonik T-50 Golden Eagle senilai USD400 juta untuk Indonesia. Pada 2010, eksport pertahanan Korsel sebesar USD1,19 miliar, sedangkan pada 2009 sebesar USD1,17 miliar. DSME mengungkapkan, kapal selam itu akan memiliki panjang 61,3 meter dan mampu membawa kru berjumlah 40 pelaut. “Kapal selam itu akan dipasangi delapan lubang senjata untuk meluncurkan torpedo, ranjau, rudal kendali, dan persenjataan lain,” papar DSME, dikutip harian Korea Herald. “Kami telah bekerja sama dengan pemerintah Indonesia sejak 2005 untuk kontrak kapal selam tersebut.” Untuk mendapatkan kontrak pembuatan tiga kapal selam ini, DSME harus bersaing dengan sejumlah perusahaan dari Rusia, Prancis, dan Jerman yang terkenal sebagai pembuat kapal selam bertenaga diesel. Indonesia akhirnya memilih DSME sebagai pemenang kontrak tersebut. Pada 2003, DSME mendapatkan kontrak proyek upgrade kapal selam Indonesia dan memenangkan sebuah kontrak untuk proyek perawatan depot pada 2009. DSME merupakan perusahaan pembuat kapal terbesar kedua di dunia dan salah satu dari “Tiga Besar” perusahaan kapal Korsel. Pada 21 Februari silam, A. P. Moller-Maersk Group (Maersk) memesan 10 kapal kontainer besar dari DSME, dengan masing-masing kapal memiliki kapasitas 18.000 kontainer, memecahkan rekor kapal terbesar yang dimiliki Mærsk kelas E yang memiliki kapasitas 15.200 kontainer. Pesanan pertama kapal tersebut akan dikirimkan pada 2014. Kapal kelas baru it disebut kelas Triple E. Perusahaan yang berdiri pada 1978 itu berkantor pusat di Seoul, Korsel. Presiden, CEO, dan Direktur DSME Nam Sang Tae berhasil meningkatkan pendapatan perusahaan sebesar USD11,4 miliar pada 2010 dengan pendapatan bersih meningkat sebesar USD529,3 juta pada tahun yang sama. Perusahaan yang memiliki 25.000 karyawan itu memproduksi berbagai jenis kapal, mulai dari kapal kontainer, kapal selam, kapal pengeboran, kapal penumpang, kapal untuk mengangkut LNG/PNG, serta kapal untuk militer. Pada 7 September, DSME menjelaskan, perusahaannya memenangkan kontrak senilai USD1,1 miliar untuk membangun dua rig pengeboran minyak lepas pantai Songa, Norwegia. DSME akan mengirimkan pesanan itu pada semester kedua 2014. rig yang masing-masing sepanjang 116 meter dan lebar 97 meter itu akan disewakan untuk Statoil, Norwegia, selama delapan tahun. Kontrak itu juga termasuk opsi untuk pemesanan dua unit lagi. DSME menyatakan perusahaannya memenangkan kontrak pesanan 42 kapal senilai USD10 miliar pada tahun ini. DSME juga memenangkan kontrak untuk pembuatan 25 kapal semi-submersible sejak perusahaan itu membuatnya. Di tengah krisis ekonomi di Eropa, DSME pada 7 Desember menyatakan perusahaannya tetap waspada dengan imbasnya pada industri perkapalan. Beberapa klien DSME dari Asia dan Eropa, meminta penundaan pengiriman 13 kapal senilai 1,6 triliun won. Namun menurut DSME, penundaan itu bukan karena masalah keuangan tapi kliennya mengubah jenis kapal yang telah dipesan untuk menyesuaikan dengan melambatnya perdagangan global. “Dalam skenario terburuk, perusahaan kapal global dapat terjerumus dalam lingkaran setan pengurangan pesanan dan permintaan untuk menunda pengiriman, seperti yang dialami industri saat krisis 2008,” papar pernyataan DSME pada Reuters awal bulan ini. Pada 28 Juli, DSME menyatakan, pendapatan bersihnya pada kuartal kedua turun 3,6% karena merosotnya mata uang asing akibat penguatan won Korea. “Profit bersih untuk tiga bulan hingga 30 Juni turun menjadi 170,1 miliar won dari 176,5 miliar won tahun lalu. Penjualan naik 13% menjadi 3,178 triliun won dari 2,823 triliun won. Operating profit naik lebih dari tiga kali lipat menjadi 339,9 miliar won pada kuartal April-Juni dari 106,9 miliar won tahun lalu,” papar DSME, dikutip AFP. “Pesanan untuk kapal-kapal canggih seperti kapal kontainer dan kapal pembawa LNG membantu meningkatkan operating profit,” papar juru bicara DSME Yoon Yo-Han. DSME mencapai 65% target pesanan tahunan senilai USD11 miliar pada semester pertama tahun ini. (syarifudin)
Wapres Irak Segera Ditangkap
BAGHDAD – Pemerintah Irak mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Wakil Presiden Irak Tariq al-Hashemi kemarin. Dia dikhawatirkan dapat menjatuhkan pemerintahan dan meningkatkan ketegangan sektarian. Surat perintah itu dikeluarkan setelah pengawal Hashemi yang ditahan aparat menuduh wapres memiliki kaitan dengan terorisme. Kubu politik Suni di negara itu menyatakan memboikot kabinet untuk merespons tuduhan tersebut. “Surat perintah penahanan untuk Hashemi itu berdasarkan Undang-Undang (UU) Antiterorisme,” papar pernyataan Kementerian Dalam Negeri Irak, dikutip AFP. Pejabat senior Kementerian Dalam Negeri Irak Mayor Jenderal Kamal Hussein mengatakan, “Berdasarkan Pasal 4 UU Antiterorisme, penahanan dikeluarkan untuk Wakil Presiden Tariq al- Hashemi dan ini ditandatangani lima hakim.” Kubu Parlemen Al-Iraqiya yang mewakili sebagian besar masyarakat Suni Irak telah keluar dari parlemen. Mereka menuduh Perdana Menteri (PM) Irak Nouri Maliki dari kubu Syiah memonopoli kekuasaan. Hashemi merupakan pengkritik Maliki yang paling vokal. Pengamat memperingatkan, Irak saat ini menghadapi krisis politik terbesar sejak pemerintahan bersatu terbentuk setahun silam. (syarifudin)
UnjukRasa Mesir Memanas Lagi
KAIRO– Bentrok antara demonstran dan aparat keamanan Mesir memasuki hari kelima kemarin. Sedikitnya 12 orang tewas sejak Jumat silam (16/12). Polisi dan tentara kemarin menembakkan senjata api,gas air mata,dan tongkat pemukul untuk mengusir pengunjuk rasa dari Lapangan Tahrir. Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata (SCAF) yang berkuasa di Mesir kemarin menyangkal tuduhan pihaknya memerintahkan penggunaan militer untuk menghadapi demonstran. Tapi,SCAF mengakui tentaranya memukuli seorang perempuan berjilbab hingga bajunya terbuka dan pakaian dalamnya terlihat. Perempuan itu dipukuli dengan tongkat kayu hingga tampak pingsan kemudian diseret dan ditendangi aparat keamanan. Insiden itu sempat terekam dan videonya diunggah di You- Tube.Kejadian ini mengakibatkan kemarahan rakyat Mesir yang mayoritas muslim. “Kekuatan yang melanggar kehormatan (wanita),”tulis harian independen Al-Tahrir di atas sebuah foto seorang tentara sedang menyeret seorang perempuan di bagian rambutnya dan tentara lainnya memukulinya dengan tongkat. Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton mengecam kebrutalan aparat terhadap perempuan tersebut. Hillary menuduh penguasa militer Mesir tidak memperlakukan perempuan dengan layak.“Degradasi sistematis terhadap wanita Mesir itu melecehkan revolusi, memalukan negara dan seragam aparat, serta tidak patut bagi rakyat,” kata Hillary saat berpidato di Georgetown University, Washington, mengomentari insiden tersebut. “Berbagai kejadian di Mesir sangat mengejutkan. Perempuan dipukuli dan dihina di jalanan yang sama tempat mereka mempertaruhkan nyawa untuk revolusi yang hanya beberapa bulan sebelumnya,” ungkap Hillary. SCAF menyangkal pihaknya memberikan perintah untuk menyerang demonstran. “Militer tidak menggunakan kekuatan terhadap demonstran. Orang-orang berupaya merusak negara, tidak menghormati revolusi rakyat 25 Januari,” tutur pejabat senior SCAF Jenderal Adel Emara, dikutip AFP. Menurut SCAF, ada rencana yang berhasil terungkap oleh beberapa pihak untuk membakar gedung parlemen. “Saya menerima pemberitahuan bahwa sebuah rencana terungkap hari ini untuk membakar parlemen dan di sana sekarang ada massa dalamjumlahbesardiLapangan Tahrir yang siap melaksanakan rencana itu,”kata Emara. Koresponden AFP di Tahrir menjelaskan, tepat saat pernyataan Emara muncul bahwa tidak ada tanda-tanda ketegangan apa pun di lapangan atau di jalanan sekitarnya. Di dekat Lapangan Tahrir terdapat sebuah gedung bersejarah yang menyimpan arsip-arsip nasional yang dihancurkan dan demonstran berupaya menyelamatkan dokumen apa pun yang tersisa. Emara juga menjelaskan tentang insiden pemukulan terhadap seorang perempuan. “Ya, ini terjadi.Tapi,Anda harus melihat kondisi sekitar (insiden itu).Kami sedang menyelidikinya, kami tidak menyembunyikan apa pun,” ungkapnya, dikutip AFP. Komentar Emara muncul seiring kecaman kelompok hak asasi manusia (HAM) terhadap penasihat SCAF Jenderal Abdelmoneim Kato yang menyebut orang-orang di Tahrir berada di jalanan yang layak dimasukkan dalam tempat pembakaran Hitler. Mantan Ketua Badan Energi Atom Internasional (IAEA) Mohamed ElBaradei yang kini menjadi tokoh oposisi yang dicalonkan sebagai Presiden Mesir mendatang mengatakan, pernyataan Kato menunjukkan pola pikir kejahatan negara. Sejumlah anggota parlemen Mesir yang baru terpilih kemarin mendesak segera diakhirinya kekerasan terhadap demonstran dan meminta investigasi atas berbagai insiden berdarah. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Kimoon menuduh aparat keamanan Mesir menggunakan kekerasan berlebihan terhadap demonstran. “Ban sangat khawatir dengan memburuknya kekerasan. Hillary mendesak aparat keamanan Mesir menghormati dan melindungi hak asasi manusia seluruh rakyat Mesir,” ujar juru bicara Ban,Martin Nesirky. Menteri Luar Negeri Inggris William Hague menilai kekerasan di Mesir saat ini tidak konsisten dengan proses demokrasi yang sedang berlangsung di negara tersebut. Pengawas HAM, Amnesty International, mendesak negara- negara pemasok persenjataan untuk menghentikan pengiriman untuk militer Mesir. “ Tidak dapat lagi dibenarkan untuk menyuplai militer Mesir dengan jenis persenjataan, amunisi,dan peralatan lain yang digunakan untuk membantu melakukan aksi-aksi brutal yang kita lihat digunakan terhadap demonstran,” papar Juru Bicara Amnesty Hassiba Hadj Sahraoui. syarifudin
Kematian Kim Guncang Saham Asia
HONG KONG– Meninggalnya Presiden Korea Utara (Korut) Kim Jong-il memberikan sentimen negatif pada perdagangan saham di Asia kemarin. Kabar mengejutkan tersebut membuat saham-saham Asia melorot di tengah ketidakpastian krisis utang Eropa. Pada penutupan perdagangan kemarin, bursa saham Tokyo melemah 1,26%, Hong Kong 1,18% lebih rendah pada tengah hari, Sydney jatuh sebesar 2,49%,Shanghai merosot 0,30%,dan Taipei turun 2,24%. Adapun Seoul,Korea Selatan (Korsel),negara tetangga yang berbeda ideologi dengan Korea Utara turun tajam hampir 3,43%. Para analis menyatakan, pasar saham telah memperpanjang kerugian di tengah kegelisahan mengenai masa depan negara komunis tersebut. ”Kematian Kim Jong-il adalah kunci terbaru dalam bekerja. Meskipun rencana suksesi terang, akan ada perubahan meski masih belum diketahui baik atau tidak untuk pasar,” kata ahli strategi IG Market Stan Shamu di Melbourne kemarin. Kantor berita Yonhap melaporkan, saat ini pemerintah Korsel sedang melanjutkan kebijakan darurat dengan melakukan sebuah pertemuan Dewan Keamanan. Deputi Menteri Keuangan Korsel Choi Jong-ku mengatakan, pihak berwenang di Seoul akan memantau pasar keuangan yang mengkhawatirkan. Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) melonjak ke 1.199,00 won Korea dari 1.164,30,yang kemudian bergeser ke level 1.175,40. Bank Sentral Korsel sudah menyiapkan langkah-langkah untuk menstabilkan pasar keuangan. Petugas kepolisian juga sudah disiapkan untuk menjalankan tugas darurat. Di Jepang, kekhawatiran terhadap kelangsungan politik Korut membuat pemerintah pimpinan Perdana Menteri Yoshihiko Noda mengadakan pertemuan darurat membahas keamanan dan respons terhadap perkembangan tersebut. Pada saat bersamaan,pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama segera mengeluarkan pernyataan bahwa Washington terus memonitor situasi. ”Ketidakpastian kian meningkat karena kekhawatiran atas situasi kepemimpinan di Korut,” ujar manajer keuangan Ichiyoshi Management, Mitsushige Akino pada Senin (19/12). Dia menilai, saat ini investor panik sehingga terburu- buru melikuidasi portofolio sahamnya. Menanggapi pemangkasan ratingyang dilakukan lembaga pemeringkat internasional terhadap negara kawasan Eropa, General Manager Divisi Ekuitas SMBC Nikko Securities mengungkapkan,pemotongan tersebut bukan hal baru, melainkan akan membebani sentimen yang ada. Pada pasar mata uang, euro dibeli sebesar USD1.2992 dan 101,31 yen pada awal perdagangan Senin (19/12) di Asia,dibandingkan dengan USD1.3032 dan 101,37 yen di New York, Jumat (16/12) malam. Sedangkandolardiperdagangkanpada 77,96 yen. Ini merupakan pertama kalinya dalam tiga hari, yen jatuh terhadap dolar. ”Karena kedekatan geografisnya, jika insiden kekacauan terjadi di Korut,Korsel dan Jepang tidak bisa menghindar. Orang-orang tidak mau membeli yen karena risiko tersebut,” kata Koji Fukaya,ketua pakar mata uang di Credit Suisse Group AG,Tokyo. Meninggalnya Kim juga memengaruhi harga minyak bumi.Harga minyak jenis light sweet pada kontrak utama New York untuk pengiriman Januari turun 43 sen menjadi USD93,10 per barel,sementara minyak mentah brent north sea untuk Februari turun 55 sen menjadi 102,80 yen. Jika ketidakpastian di Korut membuat mata uang won Korea dan euro merosot, mata uang dolar justru naik terhadap yen dan euro. Meningkatnya ketidakstabilan di Pyongyang membuat banyak pihak menganggap dolar sebagai mata uang yang aman. Apalagi euro semakin limbung sebelum Prancis dan Spanyol menjual surat berharga sebesar 7 miliar euro kemarin. Spanyol juga akan melelang saham-saham pemerintah dalam tiga dan enam bulan mendatang. ”Ada banyak alasan untuk memiliki dolar. Kita tidak melihat kemajuan di Eropa dan kini kita semakin tidak pasti dengan kondisi di Asia dengan apa yang terjadi di Korut,”tutur Sara Yates, pakar mata uang asing di Barclays Plc,London. Dolar menguat 0,2% menjadi USD1,3025 per euro pada 10.53 di London. Dolar juga menguat 0,2% menjadi 77,89 yen. Mata uang Euro hanya mengalami perubahan kecil di level 101,45 yen.Won melemah 1,4% menjadi 1.174,80 setelah sempat menyentuh angka 1.179,95,level terendah sejak 7 Oktober. ”Jika di sana terjadi satu guncangan besar, itu berarti akan ada lebih banyak pembelian dolar.Tapi pasar sudah sangat berisiko dengan reaksi knee-jerk risk-off lebih dari yang Anda perkirakan,” papar Simon Derrick,kepala strategi mata uang di Bank of New York Mellon Corp,London. Menteri-menteri keuangan Uni Eropa menggelar pertemuan kemarin untuk membahas pendanaan tambahan 200 miliar euro melalui Dana Moneter Internasional (IMF). ”Fokus utamanya ialah Prancis dan kemungkinan mereka akan kehilangan peringkat AAA dan itu akan kian melukai euro.Ada pesimisme yang meningkat terhadap euro,” kata Sean Callow, senior strategis mata uang di Westpac Banking Corp, Sydney,Australia. Euro mengalami depresiasi 2,6% terhadap dolar tahun ini dan 6,5% terhadap yen. ”Perdagangan selanjutnya akan semakin memperburuk euro yang akan terus turun terhadap dolar menuju rekor terendah,” ungkap data Commodity Futures Trading Commission kemarin. chindya citra/ Syarifudin
AS Khawatirkan Kekerasan Terbaru di Mesir
KAIRO- Amerika Serikat (AS) khawatir dengan kekerasan terbaru di Mesir yang kemarin memasuki hari keempat. Washington mendesak penguasa militer menghormati hak asasi manusia (HAM) dalam menghadapi demonstrasi antirezim militer.
Polisi dan tentara menggunakan tongkat untuk mengusir demonstran keluar dari Lapangan Tahrir, Kairo, yang menjadi pusat unjuk rasa menggulingkan Presiden Mesir Hosni Mubarak pada Februari silam.
“Saya sangat khawatir dengan kekerasan itu dan mendesak aparat keamanan menghormati dan melindungi hak universal seluruh rakyat Mesir,” kata Menteri Luar Negeri (menlu) AS Hillary Clinton.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moon juga mengecam penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan di Kairo dalam meredam pengunjuk rasa.
Polisi dan tentara menggunakan tongkat untuk mengusir demonstran keluar dari Lapangan Tahrir, Kairo, yang menjadi pusat unjuk rasa menggulingkan Presiden Mesir Hosni Mubarak pada Februari silam.
“Saya sangat khawatir dengan kekerasan itu dan mendesak aparat keamanan menghormati dan melindungi hak universal seluruh rakyat Mesir,” kata Menteri Luar Negeri (menlu) AS Hillary Clinton.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moon juga mengecam penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan di Kairo dalam meredam pengunjuk rasa.
Tantangan Peran Global Indonesia
Tahun 2012 akan menjadi masa yang berat bagi Indonesia.Banyak tantangan yang harus dihadapi di tingkat regional dan internasional,di dalam negeri pun masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.
Di level regional,kiprah Indonesia di Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada 2012 akan semakin kurang dominan karena sudah tidak menjadi ketua.Pada 2012 posisi ketua ASEAN dipegang Kamboja. Padahal pada tahun itu kondisi geopolitik regional dan global sedang mengalami perubahan yang sangat cepat dan signifikan.
Penempatan 2.500 marinir Amerika Serikat (AS) di Australia akan semakin memperkeruh stabilitas regional ASEAN.Ditambah lagi dengan semakin memanasnya konflik di Laut China Selatan.Di sisi lain, ASEAN sedang berkutat dengan berbagai masalah internal masing-masing anggota yang belum terselesaikan.Lantas bagaimana dengan kiprah Indonesia pada 2012? ”Sebetulnya diplomasi kita pada 2012 akan jauh lebih sulit dan lebih keras.
Banyak tantangan yang dihadapi dalam hubungan bilateral dan multilateral.Pekerjaan rumah kita dengan negara tetangga masih banyak yang belum diselesaikan,misalnya dengan Malaysia,Singapura,Timor Leste,bahkan Papua Nugini,” ujar Profesor Anak Agung Banyu Perwita,Ketua Jurusan Hubungan Internasional, President University,kepada SINDO.
Menurut Profesor Banyu, banyak masalah domestik Indonesia yang belum selesai, antara lain di Papua, mekanisme koordinasi Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan yang belum beres,serta masalah perbatasan dengan negara-negara tetangga.”Di tahun depan kita masih disibukkan oleh berbagai masalah di tingkat domestik. Sementara ada penempatan 2.500 marinir AS di Australia. Penempatan marinir AS itu berpengaruh besar dalam perubahan geopolitik kawasan,”tuturnya.
Tantangan semakin berat bagi ASEAN karena organisasi regional ini mencoba menggelindingkan rencana Bali Concord 3 tahun depan, dengan keanggotaan Timor Leste,serta ambisi pembentukan komunitas ekonomi,politik,dan keamanan kawasan. Pertanyaan besar lainnya adalah apakah Kamboja mampu berperan maksimal sebagai ketua ASEAN pada 2012?
”Kamboja akan mengalami kesulitan dalam pola interaksi negara-negara besar di ASEAN.Kita ingin mendorong ASEAN Community,dan komunitas politik dan keamanan,serta menyelesaikan banyak masalah perbatasan di ASEAN.Padahal Kamboja berkonflik perbatasan dengan Thailand.Apalagi China juga memberikan respons terhadap penempatan marinir AS di Australia,”ungkap Profesor Banyu.
Banyu memperkirakan masa yang muram bagi ASEAN pada 2012.”Di bawah kepemimpinan Kamboja, ASEAN akan stagnan dan lebih banyak menghadapi masalah internal, ”katanya. Dengan semakin menguatnya pengaruh China di Asia Tenggara, Profesor Banyu melihat kemungkinan Kamboja akan lebih mengandalkan Beijing sebagai pengimbang AS.
”Selain itu ada perkembangan hubungan Myanmar dan AS. China tak akan tinggal diam dengan menguatnya pengaruh AS di Myanmar.China akan lebih menguatkan pengaruhnya di ASEAN,” ungkapnya. Di tengah kompleksitas permasalahan domestik, regional,dan global,lantas bagaimana kiprah Indonesia dalam berbagai organisasi multilateral seperti G20 dan APEC pada 2012?
”Tahun depan tak banyak yang bisa diharapkan dari kiprah Indonesia di dunia global,” papar Banyu,”saya tak terlalu berharap Indonesia dapat memerankan peran lebih baik. Masih banyak pekerjaan rumah di dalam negeri yang harus diselesaikan.Indonesia di G-20 atau organisasi multilateral lain akan lebih banyak menerapkan diplomasi megafon,yakni diplomasi yang formal dan tidak terlalu banyak mempengaruhi arah kebijakan.”
Namun,di tengah ketidakpastian dalam konflik di Laut China Selatan Profesor Banyu melihat perkembangan baik dengan adanya kesepakatan yang tercapai dalam KonferensiTingkatTinggi Asia Timur di Bali tahun 2011.”Kita sudah cukup maju,saat ini ada Code of Conduct,meski secara implementasi saya tak melihat terlalu jauh.Terkait apakah China akan mematuhinya, penerapannya ditentukan apakah kepentingan China tak terganggu,”kata Profesor Banyu yang juga mengajar di Universitas Pertahanan Indonesia.
Profesor Banyu memperingatkan agar Indonesia lebih waspada dengan langkah-langkah militer AS di Asia. ”Penempatan marinir AS di Darwin,Australia,akan membuat China lebih agresif. China akan tetap menggunakan kekuatan softpowerdan kekuatan militernya.Juru Bicara Pemerintah China sudah mengatakan bahwa penempatan marinir AS di Darwin menunjukkan mentalitas perang dingin yang dicirikan dengan unjuk kekuatan militer,”tuturnya.
Indonesia merupakan negara kaya dengan sumber daya alam,namun yang menikmatinya justru negaranegara asing.Padahal jika semua potensi sumber daya alam dan sumber daya manusianya dimanfaatkan secara maksimal,itu akan menjadi kekuatan besar bagi Indonesia. Menurut Banyu,Indonesia memiliki kekuatan yang belum dimainkan dalam diplomasi multilateral.”Kita memiliki kekuatan ekonomi yang baik.Krisis Eropa yang sedang terjadi dampaknya tidak terasa di negara kita.
Bahkan tanda-tanda krisis itu pun belum muncul di sini. Selain itu,Indonesia memiliki posisi strategis,”katanya. Posisi strategis yang dapat dimainkan Indonesia adalah dengan memanfaatkan perebutan pengaruh yang sedang terjadi di Asia,antara AS dan China. Ketegangan yang terjadi antara kedua pihak itu seharusnya dapat dimanfaatkan bagi tujuan strategis Indonesia.
Sayangnya,Indonesia terkesan tidak memiliki daya tawar dalam menghadapi berbagai manuver negaranegara besar di Asia.Misalnya saja terkait rencana penempatan 2.500 marinir AS di Australia pada 2012.”Saya khawatir kita mengiyakan kehadiran pasukan AS di Australia.Pemimpin kita tidak melakukan apa-apa dengan rencana penempatan pasukan AS tersebut.Kita sangat tidak konsisten dalam menerapkan politik bebas aktif di kawasan,”sesalnya.
Tak ada pilihan lain, pemimpin Indonesia harus bertindak cepat dengan mengamankan kepentingan nasional.Keberadaan marinir AS di Australia dapat dilihat sebagai shockdan pressure nyata di Asia Tenggara. Meskipun Washington berdalih penempatan pasukan itu untuk kerja sama dalam penanganan bencana. Namun,motif lain dari keberadaan pasukan asing dalam jumlah besar itu sudah jelas dapat terbaca.
Keberadaan ribuan anggota pasukan marinir AS itu tampaknya memiliki pengaruh atas semakin beraninya Gerakan Papua Merdeka memublikasikan aksi-aksi mereka. Pemimpin kita juga terkesan kurang tegas dalam menindak Gerakan Papua Merdeka karena seakan ada intervensi asing yang menghalangi. ”Kita harus melindungi kepentingan nasional dalam diplomasi-diplomasi kita.
Caranya antara lain dengan modernisasi alutsista, perubahan kebijakan militer, prioritas penempatan pasukan di wilayah timur Indonesia,dan penguatan pangkalan militer di Natuna, Manado,dan Makassar,” papar Profesor Banyu, ”dalam kebijakan luar negeri,kita harus melakukan pendekatan ke China, Filipina,Australia,dan Papua Nugini.” Posisi strategis Indonesia seharusnya dapat dimaksimalkan dengan menjalin berbagai kerja sama dengan negara-negara lain.
”Indonesia juga perlu menjajaki kerja sama dengan Rusia, sebagai pengimbang AS. Kita bangun hubungan strategis antara Indonesia dan Rusia,serta Indonesia dan China, ”ungkapnya. Rusia dan China dianggap dapat memainkan peran pengimbang bagi berbagai manuver AS di Asia Tenggara. Rusia yang mumpuni dalam bidang persenjataan dan China yang memiliki kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia,dapat dimanfaatkan untuk membantu Indonesia membangun ekonomi dan kekuatan militernya.
Jika ekonomi dan militer yang kuat itu ditambah dengan kematangan bangsa dalam berdemokrasi,ketiga hal ini menjadi kekuatan Indonesia dalam diplomasi global.Tanpa tiga pilar itu,kita hanya akan menjalankan diplomasi megafon,bentuk diplomasi yang formal,lemah, dan tak banyak diperhitungkan negara lain. syarifudin
Di level regional,kiprah Indonesia di Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada 2012 akan semakin kurang dominan karena sudah tidak menjadi ketua.Pada 2012 posisi ketua ASEAN dipegang Kamboja. Padahal pada tahun itu kondisi geopolitik regional dan global sedang mengalami perubahan yang sangat cepat dan signifikan.
Penempatan 2.500 marinir Amerika Serikat (AS) di Australia akan semakin memperkeruh stabilitas regional ASEAN.Ditambah lagi dengan semakin memanasnya konflik di Laut China Selatan.Di sisi lain, ASEAN sedang berkutat dengan berbagai masalah internal masing-masing anggota yang belum terselesaikan.Lantas bagaimana dengan kiprah Indonesia pada 2012? ”Sebetulnya diplomasi kita pada 2012 akan jauh lebih sulit dan lebih keras.
Banyak tantangan yang dihadapi dalam hubungan bilateral dan multilateral.Pekerjaan rumah kita dengan negara tetangga masih banyak yang belum diselesaikan,misalnya dengan Malaysia,Singapura,Timor Leste,bahkan Papua Nugini,” ujar Profesor Anak Agung Banyu Perwita,Ketua Jurusan Hubungan Internasional, President University,kepada SINDO.
Menurut Profesor Banyu, banyak masalah domestik Indonesia yang belum selesai, antara lain di Papua, mekanisme koordinasi Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan yang belum beres,serta masalah perbatasan dengan negara-negara tetangga.”Di tahun depan kita masih disibukkan oleh berbagai masalah di tingkat domestik. Sementara ada penempatan 2.500 marinir AS di Australia. Penempatan marinir AS itu berpengaruh besar dalam perubahan geopolitik kawasan,”tuturnya.
Tantangan semakin berat bagi ASEAN karena organisasi regional ini mencoba menggelindingkan rencana Bali Concord 3 tahun depan, dengan keanggotaan Timor Leste,serta ambisi pembentukan komunitas ekonomi,politik,dan keamanan kawasan. Pertanyaan besar lainnya adalah apakah Kamboja mampu berperan maksimal sebagai ketua ASEAN pada 2012?
”Kamboja akan mengalami kesulitan dalam pola interaksi negara-negara besar di ASEAN.Kita ingin mendorong ASEAN Community,dan komunitas politik dan keamanan,serta menyelesaikan banyak masalah perbatasan di ASEAN.Padahal Kamboja berkonflik perbatasan dengan Thailand.Apalagi China juga memberikan respons terhadap penempatan marinir AS di Australia,”ungkap Profesor Banyu.
Banyu memperkirakan masa yang muram bagi ASEAN pada 2012.”Di bawah kepemimpinan Kamboja, ASEAN akan stagnan dan lebih banyak menghadapi masalah internal, ”katanya. Dengan semakin menguatnya pengaruh China di Asia Tenggara, Profesor Banyu melihat kemungkinan Kamboja akan lebih mengandalkan Beijing sebagai pengimbang AS.
”Selain itu ada perkembangan hubungan Myanmar dan AS. China tak akan tinggal diam dengan menguatnya pengaruh AS di Myanmar.China akan lebih menguatkan pengaruhnya di ASEAN,” ungkapnya. Di tengah kompleksitas permasalahan domestik, regional,dan global,lantas bagaimana kiprah Indonesia dalam berbagai organisasi multilateral seperti G20 dan APEC pada 2012?
”Tahun depan tak banyak yang bisa diharapkan dari kiprah Indonesia di dunia global,” papar Banyu,”saya tak terlalu berharap Indonesia dapat memerankan peran lebih baik. Masih banyak pekerjaan rumah di dalam negeri yang harus diselesaikan.Indonesia di G-20 atau organisasi multilateral lain akan lebih banyak menerapkan diplomasi megafon,yakni diplomasi yang formal dan tidak terlalu banyak mempengaruhi arah kebijakan.”
Namun,di tengah ketidakpastian dalam konflik di Laut China Selatan Profesor Banyu melihat perkembangan baik dengan adanya kesepakatan yang tercapai dalam KonferensiTingkatTinggi Asia Timur di Bali tahun 2011.”Kita sudah cukup maju,saat ini ada Code of Conduct,meski secara implementasi saya tak melihat terlalu jauh.Terkait apakah China akan mematuhinya, penerapannya ditentukan apakah kepentingan China tak terganggu,”kata Profesor Banyu yang juga mengajar di Universitas Pertahanan Indonesia.
Profesor Banyu memperingatkan agar Indonesia lebih waspada dengan langkah-langkah militer AS di Asia. ”Penempatan marinir AS di Darwin,Australia,akan membuat China lebih agresif. China akan tetap menggunakan kekuatan softpowerdan kekuatan militernya.Juru Bicara Pemerintah China sudah mengatakan bahwa penempatan marinir AS di Darwin menunjukkan mentalitas perang dingin yang dicirikan dengan unjuk kekuatan militer,”tuturnya.
Indonesia merupakan negara kaya dengan sumber daya alam,namun yang menikmatinya justru negaranegara asing.Padahal jika semua potensi sumber daya alam dan sumber daya manusianya dimanfaatkan secara maksimal,itu akan menjadi kekuatan besar bagi Indonesia. Menurut Banyu,Indonesia memiliki kekuatan yang belum dimainkan dalam diplomasi multilateral.”Kita memiliki kekuatan ekonomi yang baik.Krisis Eropa yang sedang terjadi dampaknya tidak terasa di negara kita.
Bahkan tanda-tanda krisis itu pun belum muncul di sini. Selain itu,Indonesia memiliki posisi strategis,”katanya. Posisi strategis yang dapat dimainkan Indonesia adalah dengan memanfaatkan perebutan pengaruh yang sedang terjadi di Asia,antara AS dan China. Ketegangan yang terjadi antara kedua pihak itu seharusnya dapat dimanfaatkan bagi tujuan strategis Indonesia.
Sayangnya,Indonesia terkesan tidak memiliki daya tawar dalam menghadapi berbagai manuver negaranegara besar di Asia.Misalnya saja terkait rencana penempatan 2.500 marinir AS di Australia pada 2012.”Saya khawatir kita mengiyakan kehadiran pasukan AS di Australia.Pemimpin kita tidak melakukan apa-apa dengan rencana penempatan pasukan AS tersebut.Kita sangat tidak konsisten dalam menerapkan politik bebas aktif di kawasan,”sesalnya.
Tak ada pilihan lain, pemimpin Indonesia harus bertindak cepat dengan mengamankan kepentingan nasional.Keberadaan marinir AS di Australia dapat dilihat sebagai shockdan pressure nyata di Asia Tenggara. Meskipun Washington berdalih penempatan pasukan itu untuk kerja sama dalam penanganan bencana. Namun,motif lain dari keberadaan pasukan asing dalam jumlah besar itu sudah jelas dapat terbaca.
Keberadaan ribuan anggota pasukan marinir AS itu tampaknya memiliki pengaruh atas semakin beraninya Gerakan Papua Merdeka memublikasikan aksi-aksi mereka. Pemimpin kita juga terkesan kurang tegas dalam menindak Gerakan Papua Merdeka karena seakan ada intervensi asing yang menghalangi. ”Kita harus melindungi kepentingan nasional dalam diplomasi-diplomasi kita.
Caranya antara lain dengan modernisasi alutsista, perubahan kebijakan militer, prioritas penempatan pasukan di wilayah timur Indonesia,dan penguatan pangkalan militer di Natuna, Manado,dan Makassar,” papar Profesor Banyu, ”dalam kebijakan luar negeri,kita harus melakukan pendekatan ke China, Filipina,Australia,dan Papua Nugini.” Posisi strategis Indonesia seharusnya dapat dimaksimalkan dengan menjalin berbagai kerja sama dengan negara-negara lain.
”Indonesia juga perlu menjajaki kerja sama dengan Rusia, sebagai pengimbang AS. Kita bangun hubungan strategis antara Indonesia dan Rusia,serta Indonesia dan China, ”ungkapnya. Rusia dan China dianggap dapat memainkan peran pengimbang bagi berbagai manuver AS di Asia Tenggara. Rusia yang mumpuni dalam bidang persenjataan dan China yang memiliki kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia,dapat dimanfaatkan untuk membantu Indonesia membangun ekonomi dan kekuatan militernya.
Jika ekonomi dan militer yang kuat itu ditambah dengan kematangan bangsa dalam berdemokrasi,ketiga hal ini menjadi kekuatan Indonesia dalam diplomasi global.Tanpa tiga pilar itu,kita hanya akan menjalankan diplomasi megafon,bentuk diplomasi yang formal,lemah, dan tak banyak diperhitungkan negara lain. syarifudin
Cermati Peluang di Tengah Konflik Laut China Selatan
Indonesia pada 2012 menghadapi perubahan geopolitik yang sangat cepat. Sebagai negara yang berada di antara dua samudera dan dua benua,Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis sekaligus rawan. Perebutan pengaruh antara Amerika Serikat (AS) dan China diperkirakan akan mendominasi konflik di kawasan Asia.
AS sangat khawatir dengan peningkatan kekuatan militer China di wilayah Asia Pasifik. Kekhawatiran itu semakin meningkat setelah militer China mengumumkan pengembangan pesawat tempur generasi kelima dan membangun kapal induk pertama. Kondisi ini tentu mengkhawatirkan bagi merosotnya pengaruh AS di kawasan Asia Pasifik.Karena itu AS berulangkali mendesak China untuk secara transparan mengungkapkan peningkatan anggaran militernya dan menjelaskan alasan mengapa Beijing membangun kapal induk.
China dengan terang-terangkan menunjukkan prioritas pengembangan kekuatan Angkatan Laut dan ambisi memperluas pengaruh maritimnya. Peter Howarth dalam bukunya China’s Rising Sea Power: The PLA Navy’s Submarine Challengemenyebutkan, dalam strategi militernya, China sudah memasuki tahap ketiga untuk menciptakan blue water navy yang memiliki pengaruh global pada 2050.
Tujuan strategis China ini akan menghadapi kekuatan militer AS di Asia. Tidak heran jika kawasan Asia Pasifik di masa depan diprediksi menjadi hot spot bagi berbagai konflik maritim.Hal ini karena banyak negara di wilayah ini yang masih memiliki masalah perbatasan laut. Misalnya konflik perbatasan maritim di Laut China Selatan yang melibatkan China,Jepang, Vietnam,Filipina,dan Malaysia.
Ketegangan di Laut China Selatan juga berimbas pada keamanan nasional Indonesia. Wilayah laut Indonesia sangat luas,terbentang seluas 5,8 juta kilometer persegi,mencapai 75,3% dari total luas wilayah negara Indonesia.Garis pantainya membentang 81.000 kmyang merupakan salah satu garis pantai terpanjang di dunia.Sebagai bangsa yang sebagian besar wilayahnya berupa lautan, Indonesia jelas sangat rentan menghadapi berbagai ancaman keamanan maritim.
Karena itulah industri pertahanan yang sedang dibangun Indonesia perlu fokus pada kekuatan maritim. Kita perlu membangun kapal perang yang memiliki teknologi yang sesuai karakteristik wilayah kita yang berupa kepulauan. Pembangunan kapal perang yang modern perlu ditingkatkan karena ancaman di masa depan yang semakin besar. Luasnya wilayah lautan dan perbatasan maritim kita,membutuhkan banyak kapal patroli dan perang dengan kemampuan maneuver maksimal.
Mengingat banyaknya pulau kecil dan selat,kapal perang Indonesia perlu didesain dalam ukuran kecil,ringan,dan cepat, dengan tetap tidak meninggalkan kemampuan bertempur. Kapal perang berukuran kecil dan ringan itu bergerak dalam formasi kawanan atau kelompok sehingga dapat saling mendukung. Kemampuan tempur setiap kapal akan meningkat dalam formasi kelompok kapal perang tersebut.
Peter Dombrowski dan Eugene Gholz dalam bukunya Buying Military Transformation: Technological Innovation and the Defense Industry menjelaskan, konsep pembangunan kapal kecil yang beroperasi dalam kelompok itu sudah diterapkan AS.Konsep ini tentu sangat cocok diterapkan Indonesia yang memiliki puluhan ribu pulau yang perlu dilindungi.
Kapal perang canggih Indonesia akan menjadi kekuatan penangkal dan memperkuat setiap langkah diplomasi kita.Selain itu,jika kapal perang yang diproduksi ternyata handal,akan banyak negara lain yang tertarik membelinya sehingga ekspor industri pertahanan kita dapat meningkat. Kekuatan industri pertahanan ini akan memperkuat posisi Indonesia di kancah global. syarifudin
AS sangat khawatir dengan peningkatan kekuatan militer China di wilayah Asia Pasifik. Kekhawatiran itu semakin meningkat setelah militer China mengumumkan pengembangan pesawat tempur generasi kelima dan membangun kapal induk pertama. Kondisi ini tentu mengkhawatirkan bagi merosotnya pengaruh AS di kawasan Asia Pasifik.Karena itu AS berulangkali mendesak China untuk secara transparan mengungkapkan peningkatan anggaran militernya dan menjelaskan alasan mengapa Beijing membangun kapal induk.
China dengan terang-terangkan menunjukkan prioritas pengembangan kekuatan Angkatan Laut dan ambisi memperluas pengaruh maritimnya. Peter Howarth dalam bukunya China’s Rising Sea Power: The PLA Navy’s Submarine Challengemenyebutkan, dalam strategi militernya, China sudah memasuki tahap ketiga untuk menciptakan blue water navy yang memiliki pengaruh global pada 2050.
Tujuan strategis China ini akan menghadapi kekuatan militer AS di Asia. Tidak heran jika kawasan Asia Pasifik di masa depan diprediksi menjadi hot spot bagi berbagai konflik maritim.Hal ini karena banyak negara di wilayah ini yang masih memiliki masalah perbatasan laut. Misalnya konflik perbatasan maritim di Laut China Selatan yang melibatkan China,Jepang, Vietnam,Filipina,dan Malaysia.
Ketegangan di Laut China Selatan juga berimbas pada keamanan nasional Indonesia. Wilayah laut Indonesia sangat luas,terbentang seluas 5,8 juta kilometer persegi,mencapai 75,3% dari total luas wilayah negara Indonesia.Garis pantainya membentang 81.000 kmyang merupakan salah satu garis pantai terpanjang di dunia.Sebagai bangsa yang sebagian besar wilayahnya berupa lautan, Indonesia jelas sangat rentan menghadapi berbagai ancaman keamanan maritim.
Karena itulah industri pertahanan yang sedang dibangun Indonesia perlu fokus pada kekuatan maritim. Kita perlu membangun kapal perang yang memiliki teknologi yang sesuai karakteristik wilayah kita yang berupa kepulauan. Pembangunan kapal perang yang modern perlu ditingkatkan karena ancaman di masa depan yang semakin besar. Luasnya wilayah lautan dan perbatasan maritim kita,membutuhkan banyak kapal patroli dan perang dengan kemampuan maneuver maksimal.
Mengingat banyaknya pulau kecil dan selat,kapal perang Indonesia perlu didesain dalam ukuran kecil,ringan,dan cepat, dengan tetap tidak meninggalkan kemampuan bertempur. Kapal perang berukuran kecil dan ringan itu bergerak dalam formasi kawanan atau kelompok sehingga dapat saling mendukung. Kemampuan tempur setiap kapal akan meningkat dalam formasi kelompok kapal perang tersebut.
Peter Dombrowski dan Eugene Gholz dalam bukunya Buying Military Transformation: Technological Innovation and the Defense Industry menjelaskan, konsep pembangunan kapal kecil yang beroperasi dalam kelompok itu sudah diterapkan AS.Konsep ini tentu sangat cocok diterapkan Indonesia yang memiliki puluhan ribu pulau yang perlu dilindungi.
Kapal perang canggih Indonesia akan menjadi kekuatan penangkal dan memperkuat setiap langkah diplomasi kita.Selain itu,jika kapal perang yang diproduksi ternyata handal,akan banyak negara lain yang tertarik membelinya sehingga ekspor industri pertahanan kita dapat meningkat. Kekuatan industri pertahanan ini akan memperkuat posisi Indonesia di kancah global. syarifudin
Pemerintah China Didesak Turun Tangan
WUKAN – Ribuan penduduk desa nelayan Wukan,China,kemarin, berunjuk rasa mendesak pemerintah menindak pejabat daerah yang menyerobot lahan secara ilegal.
Mereka juga menuntut keadilan atas kematian seorang kepala desa yang tewas di tahanan polisi. Wukan merupakan desa nelayan yang dihuni 13.000 jiwa di provinsi Guangdong bagian barat. Menurut penduduk desa,tanah mereka diserobot pejabat daerah tanpa memberi ganti rugi pada warga pemilik lahan.
Desa tersebut menjadi pusat unjuk rasa dan beberapa kali terjadi kekerasan terkait sengketa lahan.Pejabat setempat dituduh berkolusi dengan pengembang real estat.Penduduk desa marah atas tewasnya kepala desa yang bertanggung jawab untuk bernegosiasi dengan pejabat setempat. Kerabat korban melihat jasad kepala desa itu memiliki bekas- bekas penyiksaan.
Warga menuduhpolisimemukulikepala desa itu hingga tewas.Otoritas berdalih,kepala desa berusia 42 tahun itu menderita serangan jantung saat berada di tahanan. “Ada suasana perlawanan di desa yang sudah ditinggalkan para pejabat daerah dan kini dikepung polisi di beberapa pos pemeriksaan,” kata koresponden AFP. Warga desa berunjuk rasa di desa itu dengan membawa spanduk-spanduk menyeru pemerintah pusat untuk memberikan bantuan menangani kasus tersebut.
Mereka juga membawa foto jasad kepala desa yang bernama Xue Jinbo itu. Unjuk rasa terjadi beberapa kali di Wukan dalam beberapa bulan terakhir, termasuk saat warga desa yang marah menyerbu sebuah kantor polisi dan menyandera pejabat setempat pada September silam. syarifudin
Mereka juga menuntut keadilan atas kematian seorang kepala desa yang tewas di tahanan polisi. Wukan merupakan desa nelayan yang dihuni 13.000 jiwa di provinsi Guangdong bagian barat. Menurut penduduk desa,tanah mereka diserobot pejabat daerah tanpa memberi ganti rugi pada warga pemilik lahan.
Desa tersebut menjadi pusat unjuk rasa dan beberapa kali terjadi kekerasan terkait sengketa lahan.Pejabat setempat dituduh berkolusi dengan pengembang real estat.Penduduk desa marah atas tewasnya kepala desa yang bertanggung jawab untuk bernegosiasi dengan pejabat setempat. Kerabat korban melihat jasad kepala desa itu memiliki bekas- bekas penyiksaan.
Warga menuduhpolisimemukulikepala desa itu hingga tewas.Otoritas berdalih,kepala desa berusia 42 tahun itu menderita serangan jantung saat berada di tahanan. “Ada suasana perlawanan di desa yang sudah ditinggalkan para pejabat daerah dan kini dikepung polisi di beberapa pos pemeriksaan,” kata koresponden AFP. Warga desa berunjuk rasa di desa itu dengan membawa spanduk-spanduk menyeru pemerintah pusat untuk memberikan bantuan menangani kasus tersebut.
Mereka juga membawa foto jasad kepala desa yang bernama Xue Jinbo itu. Unjuk rasa terjadi beberapa kali di Wukan dalam beberapa bulan terakhir, termasuk saat warga desa yang marah menyerbu sebuah kantor polisi dan menyandera pejabat setempat pada September silam. syarifudin
AS Turunkan Bendera di Irak
BAGHDAD– Amerika Serikat (AS) pada Kamis (15/12) menurunkan benderanya yang telah hampir sembilan tahun berkibar di Irak. Penurunan bendera itu dilakukan dalam acara resmi menjelang penarikan seluruh pasukan Negeri Paman Sam dari Irak. Di sebuah hanggar pesawat di Fort Bragg, Carolina Utara, Presiden AS Barack Obama berpidato di hadapan pasukan AS yang pulang dari perang Irak.
Obama menyambut prestasi luar biasa militer AS dalam perang tersebut. “Selamat datang ke rumah, selamat datang ke rumah,”ujar Obama di depan barisan pasukan baret merah Divisi Pasukan Udara ke-82. “Kami tahu hari ini akan datang. Kami tahu ini sejak dulu.Tapi tetap saja,masih ada sesuatu kesan bahwa akhir perang ini terlalu lama.” Di Irak masih ada lebih dari 4.000 tentara AS, tapi mereka akan segera ditarik dalam beberapa hari mendatang.
Sebelumnya jumlah pasukan AS di Irak mencapai puncaknya sebanyak 170.000 personel di lebih dari 500 pangkalan militer pada 2007. Sebanyak 1,5 juta warga AS pernah bertugas di Irak sejak invasi AS pada 2003. Penarikan pasukan itu akan mengakhiri perang yang menewaskan puluhan ribu rakyat Irak dan 4.500 tentara AS.Sebanyak 30.000 pasukan AS juga terluka dalam perang tersebut.
Selain itu, 1,75 juta warga Irak mengungsi akibat invasi pimpinan AS pada 2003. “Lebih sulit mengakhiri perang daripada memulainya,” kata Obama. “Besok (Kamis, 15/12), bendera pasukan AS di Irak, bendera yang Anda berperang di bawahnya, akan secara resmi diturunkan dalam sebuah upacara di Baghdad.” “Salah satu babak paling luar biasa dalam sejarah militer AS akan segera berakhir.
Masa depan Irak akan bergantung pada rakyatnya. Perang AS di Irak akan berakhir, ”ungkap Obama yang berpidato dengan latar belakang pesawat angkut dan kendaraan tempur di antara gurun pasir berwarna kuning di Fort Bragg, pangkalan militer yang mengirimkan 202 tentaranya tewas di Irak. “Ini menjadi sumber kontroversi besar di dalam negeri, dengan para patriot di kedua pihak yang berdebat.
Semua yang dilakukan pasukan AS di Irak.Semua pertempuran dan semua kematian, ceceran darah dan pembangunan,pelatihan dan kemitraan telah membawa kita menuju momen kesuksesan ini,” papar Obama sebagai commander-in-chiefAS. Obama menambahkan, “Kita meninggalkan di belakang kita, Irak yang berdaulat, stabil,dan percaya diri,dengan perwakilan pemerintah yang dipilih oleh rakyatnya.
Kita membangun kemitraan baru antara bangsa kita. Dan kita mengakhiri sebuah perang tidak dengan satu pertempuran akhir, tapi dengan barisan akhir menuju ke rumah.” MenurutObama,“Meskipun Irak tidak sempurna,ini sebuah prestasi luar biasa, yang membutuhkan hampir sembilan tahun untuk menciptakan nya.” Menteri Pertahanan AS Leon Panetta kemarin tiba di Irak untuk mengikuti upacara penurunan bendera AS.
Panetta mendarat di Irak setelah terbang dari Afghanistan kemarin siang, tapi dia akan segera meninggalkan Baghdad dalam beberapa hari mendatang. Sebelum terbang ke Irak, Panetta mengatakan, “Misi kita di sana ialah untuk menciptakan Irak yang berdaulat dan merdeka,yang mampu memerintah dan mengamankan dirinya sendiri.
Saya pikir kita telah melakukan pekerjaan hebat di sana dalam upaya mencapai misi itu.” “Ini tidak berarti mereka tidak menghadapi tantangan di masa depan. Mereka menghadapi terorisme, mereka menghadapi berbagai tantangan yang akan memecah negara mereka, mereka akan menghadapi tantangan untuk menguji demokrasi baru dan mencoba menerapkannya,” kata Panetta. syarifudin
Obama menyambut prestasi luar biasa militer AS dalam perang tersebut. “Selamat datang ke rumah, selamat datang ke rumah,”ujar Obama di depan barisan pasukan baret merah Divisi Pasukan Udara ke-82. “Kami tahu hari ini akan datang. Kami tahu ini sejak dulu.Tapi tetap saja,masih ada sesuatu kesan bahwa akhir perang ini terlalu lama.” Di Irak masih ada lebih dari 4.000 tentara AS, tapi mereka akan segera ditarik dalam beberapa hari mendatang.
Sebelumnya jumlah pasukan AS di Irak mencapai puncaknya sebanyak 170.000 personel di lebih dari 500 pangkalan militer pada 2007. Sebanyak 1,5 juta warga AS pernah bertugas di Irak sejak invasi AS pada 2003. Penarikan pasukan itu akan mengakhiri perang yang menewaskan puluhan ribu rakyat Irak dan 4.500 tentara AS.Sebanyak 30.000 pasukan AS juga terluka dalam perang tersebut.
Selain itu, 1,75 juta warga Irak mengungsi akibat invasi pimpinan AS pada 2003. “Lebih sulit mengakhiri perang daripada memulainya,” kata Obama. “Besok (Kamis, 15/12), bendera pasukan AS di Irak, bendera yang Anda berperang di bawahnya, akan secara resmi diturunkan dalam sebuah upacara di Baghdad.” “Salah satu babak paling luar biasa dalam sejarah militer AS akan segera berakhir.
Masa depan Irak akan bergantung pada rakyatnya. Perang AS di Irak akan berakhir, ”ungkap Obama yang berpidato dengan latar belakang pesawat angkut dan kendaraan tempur di antara gurun pasir berwarna kuning di Fort Bragg, pangkalan militer yang mengirimkan 202 tentaranya tewas di Irak. “Ini menjadi sumber kontroversi besar di dalam negeri, dengan para patriot di kedua pihak yang berdebat.
Semua yang dilakukan pasukan AS di Irak.Semua pertempuran dan semua kematian, ceceran darah dan pembangunan,pelatihan dan kemitraan telah membawa kita menuju momen kesuksesan ini,” papar Obama sebagai commander-in-chiefAS. Obama menambahkan, “Kita meninggalkan di belakang kita, Irak yang berdaulat, stabil,dan percaya diri,dengan perwakilan pemerintah yang dipilih oleh rakyatnya.
Kita membangun kemitraan baru antara bangsa kita. Dan kita mengakhiri sebuah perang tidak dengan satu pertempuran akhir, tapi dengan barisan akhir menuju ke rumah.” MenurutObama,“Meskipun Irak tidak sempurna,ini sebuah prestasi luar biasa, yang membutuhkan hampir sembilan tahun untuk menciptakan nya.” Menteri Pertahanan AS Leon Panetta kemarin tiba di Irak untuk mengikuti upacara penurunan bendera AS.
Panetta mendarat di Irak setelah terbang dari Afghanistan kemarin siang, tapi dia akan segera meninggalkan Baghdad dalam beberapa hari mendatang. Sebelum terbang ke Irak, Panetta mengatakan, “Misi kita di sana ialah untuk menciptakan Irak yang berdaulat dan merdeka,yang mampu memerintah dan mengamankan dirinya sendiri.
Saya pikir kita telah melakukan pekerjaan hebat di sana dalam upaya mencapai misi itu.” “Ini tidak berarti mereka tidak menghadapi tantangan di masa depan. Mereka menghadapi terorisme, mereka menghadapi berbagai tantangan yang akan memecah negara mereka, mereka akan menghadapi tantangan untuk menguji demokrasi baru dan mencoba menerapkannya,” kata Panetta. syarifudin
Demo Tak Pengaruhi Hasil Pemilu Rusia
MOSKOW – Dmitry Peskov, Juru Bicara Perdana Menteri (PM) Rusia Vladimir Putin, kemarin menyatakan hasil pemilihan umum (pemilu) parlemen akan tetap diakui meskipun diprotes demonstran dan di-adakan penyelidikan.
”Meskipun Anda menunjukkan semua bukti, jumlahnya hanya lebih 0,5% dari total jumlah suara,”tegas Peskov kepada AFPkemarin.”Jadi meskipun mereka menggugat di pengadilan, lalu dalam beberapa kasus, ini tidak berdampak atas legitimasi pemilu atau keseluruhan hasilnya.” Komentar Peskov itu muncul setelah Presiden Rusia Dmitry Medvedev memerintahkan komisi pemilu memeriksa semua laporan jumlah suara, pascakemenangan Partai Rusia Bersatu pimpinan Putin.
Kemenangan Rusia Bersatu diprotes melalui unjuk rasa terbesar sejak 1990-an yang digelar pekan lalu di berbagai kota di Negeri Beruang Merah. Dalam unjuk rasa yang digelar di dekat Kremlin pada Sabtu (10/12), lebih dari 50.000 orang menentang hasil pemilu parlemen 4 Desember. Pemilu itu merupakan ujian bagi ambisi Putin kembali ke kursi kepresidenan tahun depan pada pemilu presiden Maret 2012.
Demonstrasi pekan lalu menjadi tekanan politik terkuat bagi Putin dalam 12 tahun pemerintahannya. Putin tidak menunjukkan dirinya ke publik pada akhir pekan, dan kemarin secara resmi meluncurkan reaktor baru di sebuah fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Tver, pusat Rusia. Adapun Medvedev memberikan respons atas unjuk rasa pekan lalu dengan meluncurkan penyelidikan atas hasil pemilu.
” Saya tidak setuju dengan slogan-slogan dan deklarasi yang dibuat dalam pertemuan (demonstrasi) itu,”tulis Medvedev di akun Facebook miliknya. ”Kendati demikian, saya telah mengeluarkan perintah untuk memeriksa semua laporan dari tempat pemungutan suara tentang (kegagalan) mengikuti undang- undang pemilu.” Pernyataan Medvedev mendapatkecamandihalamanFacebook miliknya.
Kubu oposisi liberal dan Partai Komunis yang meraih suara terbesar kedua setelah Rusia Bersatu, menganggap langkah Medvedev itu tidak cukup. ”Kami tidak mempercayai kata-kata Medvedev.Partai Komunis menggunakan setiap sumber daya legal yang ada untuk memprotes hasil pemilu,” ujar Sekretaris Partai Komunis Sergei Obukhov kepada AFP. Mantanmenterikabinetyang berubah menjadi pengkritik Kremlin, Boris Nemtsov, menganggap janji Medvedev untuk mengusut pelanggaran pemilu hanyalah retorika.
”Itu instruksi tidak berguna karena tidak merugikan siapa pun,”ujarnya kepada radio Moscow Echo. Demonstran berjanji kembali ke lapangan di Moskow pada 24 Desember dan menggelar unjuk rasa lebih kecil di berbagai lokasi sebelum tanggal tersebut. Koalisi liberal dan nasio-nalis, kemarin, meminta walikota Moskow untuk mengizinkan unjuk rasa 24 Desember yang akan diikuti lebih dari 50.000 orang.
Pemerintah Moskow hingga kemarin belum memberikan respons atas permintaan tersebut. Kelompok pemuda pro- Kremlin kemarin menggelar unjuk rasa di pusat Moskow dengan mengusung slogan ”Kejayaan untuk Rusia!” Otoritas sebelumnya juga menggunakan kelompok pemuda untuk menunjukkan dukungan terhadap pemerintahan Kremlin dan Rusia Bersatu. syarifudin
”Meskipun Anda menunjukkan semua bukti, jumlahnya hanya lebih 0,5% dari total jumlah suara,”tegas Peskov kepada AFPkemarin.”Jadi meskipun mereka menggugat di pengadilan, lalu dalam beberapa kasus, ini tidak berdampak atas legitimasi pemilu atau keseluruhan hasilnya.” Komentar Peskov itu muncul setelah Presiden Rusia Dmitry Medvedev memerintahkan komisi pemilu memeriksa semua laporan jumlah suara, pascakemenangan Partai Rusia Bersatu pimpinan Putin.
Kemenangan Rusia Bersatu diprotes melalui unjuk rasa terbesar sejak 1990-an yang digelar pekan lalu di berbagai kota di Negeri Beruang Merah. Dalam unjuk rasa yang digelar di dekat Kremlin pada Sabtu (10/12), lebih dari 50.000 orang menentang hasil pemilu parlemen 4 Desember. Pemilu itu merupakan ujian bagi ambisi Putin kembali ke kursi kepresidenan tahun depan pada pemilu presiden Maret 2012.
Demonstrasi pekan lalu menjadi tekanan politik terkuat bagi Putin dalam 12 tahun pemerintahannya. Putin tidak menunjukkan dirinya ke publik pada akhir pekan, dan kemarin secara resmi meluncurkan reaktor baru di sebuah fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Tver, pusat Rusia. Adapun Medvedev memberikan respons atas unjuk rasa pekan lalu dengan meluncurkan penyelidikan atas hasil pemilu.
” Saya tidak setuju dengan slogan-slogan dan deklarasi yang dibuat dalam pertemuan (demonstrasi) itu,”tulis Medvedev di akun Facebook miliknya. ”Kendati demikian, saya telah mengeluarkan perintah untuk memeriksa semua laporan dari tempat pemungutan suara tentang (kegagalan) mengikuti undang- undang pemilu.” Pernyataan Medvedev mendapatkecamandihalamanFacebook miliknya.
Kubu oposisi liberal dan Partai Komunis yang meraih suara terbesar kedua setelah Rusia Bersatu, menganggap langkah Medvedev itu tidak cukup. ”Kami tidak mempercayai kata-kata Medvedev.Partai Komunis menggunakan setiap sumber daya legal yang ada untuk memprotes hasil pemilu,” ujar Sekretaris Partai Komunis Sergei Obukhov kepada AFP. Mantanmenterikabinetyang berubah menjadi pengkritik Kremlin, Boris Nemtsov, menganggap janji Medvedev untuk mengusut pelanggaran pemilu hanyalah retorika.
”Itu instruksi tidak berguna karena tidak merugikan siapa pun,”ujarnya kepada radio Moscow Echo. Demonstran berjanji kembali ke lapangan di Moskow pada 24 Desember dan menggelar unjuk rasa lebih kecil di berbagai lokasi sebelum tanggal tersebut. Koalisi liberal dan nasio-nalis, kemarin, meminta walikota Moskow untuk mengizinkan unjuk rasa 24 Desember yang akan diikuti lebih dari 50.000 orang.
Pemerintah Moskow hingga kemarin belum memberikan respons atas permintaan tersebut. Kelompok pemuda pro- Kremlin kemarin menggelar unjuk rasa di pusat Moskow dengan mengusung slogan ”Kejayaan untuk Rusia!” Otoritas sebelumnya juga menggunakan kelompok pemuda untuk menunjukkan dukungan terhadap pemerintahan Kremlin dan Rusia Bersatu. syarifudin
Obama dan Maliki Bertemu: Seluruh Pasukan AS Ditarik dari Irak pada 31 Desember
WASHINGTON– Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama bertemu Perdana Menteri (PM) Irak Nuri al-Maliki di Gedung Putih pada Senin (12/12). Pertemuan ini menandai penarikan seluruh pasukan AS dari Irak.
Setelah bertemu di Gedung Putih, kedua pemimpin menggelar konferensi pers di dekat Permakaman Nasional Arlington, tempat disemayamkannya 4.500 tentara AS yang tewas dalam invasi di Irak sejak 2003. Puluhan ribu warga Irak juga tewas akibat invasi AS ke Negeri Seribu Satu Malam itu. Setelah invasi itu berakhir,Irak masih mengalami masalah dalamsistempolitiknya danmenghadapi menguatnya pengaruh dari negara tetangga,Iran.
Pertemuan Obama dan Maliki menjadi momen yang penting bagi pemerintahan Obama karena dialah yang menentang perang di Irak yang dicanangkan presiden George W Bush pada 2003. Maliki bertemu Obama kurang dari sebulan sebelum penarikan seluruh pasukan AS dari Irak, lebih dari delapan tahun setelah invasi AS dicanangkan untuk menggulingkan rezim Saddam Hussein.
Maliki akan bertemu Wakil Presiden AS Joe Biden dan anggota parlemen untuk membahas keamanan, energi,pendidikan, dankeadilan.”Pemimpin ASdan Irak akan membicarakan penarikan pasukan AS dari Irak dan upaya kita memulai babak baru dalam kemitraan strategis komprehensif antara AS dan Irak,” ungkap pernyataan Gedung Putih kemarin,dikutip AFP.
Penarikan seluruh pasukan AS dari Irak merupakan mandat dalam kesepakatan yang dibuat oleh pemerintahan Bush.Perundingan jangka panjang dilakukan untuk misi pelatihan di masa depan oleh pasukan AS.Meski ada penarikan pasukan AS, tapi tetap ada peluang bagi pertukaran militer. Sebelum pertemuan Obama dan Maliki, penasihat keamanan Irak menyatakan, NATO akan mengikuti penarikan seluruh pasukan AS dengan menarik misi pelatihan NATO di Irak pada akhir tahun setelah Irak menolak memberikan kekebalan hukum.
Namun, pejabat di markas pusat NATO di Brussels menyangkal telah ada keputusan yang dibuat.”Saat mereka meminta kami memperpanjang misi, kami perlu melihat kerangka kerja hukum yang ada,” papar pejabat itu pada AFP. Irak menyatakan, berakhirnya misi NATO itu mengejutkan karena pakta pertahanan itu sebelumnya menyatakan sepakat dengan prinsip untuk tetap di Irak hingga akhir 2013.
”Kami menyesalkan bahwa NATO menyatakan akan menarik misinya dari Irak karena kekebalan hukum merupakan sesuatu yang tidak dimilikinya,” papar Penasihat Keamanan Nasional Irak Falah al- Fayadh dalam wawancara selama penerbangan bersama PM Maliki menuju Washington. Menurut Falah, Irak telah memberitahukan keputusan itu pada Kamis (8/12).
Kegagalan untuk memberikan kekebalan hukum dari pengadilan terhadap pasukan NATO juga sama dengan penolakan Irak memberikan perlindungan yang sama pada tentara AS pada awal tahun ini. Penolakan itu membatalkan kesepakatan kedua negara yang berarti seluruh tentara AS meninggalkan Irak pada 31 Desember.
Hingga saat ini sebanyak 6.000 pasukan AS masih tetap berada di Irak di tiga pangkalan militer. Jumlah tersebut sudah berkurang dari sebelumnya yang berjumlah 170.000 tentara dan 505 pangkalan militer. Sedikitnya 157 tentara AS tanpa seragam dan lebih dari 763 kontraktor keamanan sipil asing akan tetap membantu melatih pasukan Irak berdasarkan otoritas yang diberikan Kedutaan Besar AS di Baghdad. syarifudin
Setelah bertemu di Gedung Putih, kedua pemimpin menggelar konferensi pers di dekat Permakaman Nasional Arlington, tempat disemayamkannya 4.500 tentara AS yang tewas dalam invasi di Irak sejak 2003. Puluhan ribu warga Irak juga tewas akibat invasi AS ke Negeri Seribu Satu Malam itu. Setelah invasi itu berakhir,Irak masih mengalami masalah dalamsistempolitiknya danmenghadapi menguatnya pengaruh dari negara tetangga,Iran.
Pertemuan Obama dan Maliki menjadi momen yang penting bagi pemerintahan Obama karena dialah yang menentang perang di Irak yang dicanangkan presiden George W Bush pada 2003. Maliki bertemu Obama kurang dari sebulan sebelum penarikan seluruh pasukan AS dari Irak, lebih dari delapan tahun setelah invasi AS dicanangkan untuk menggulingkan rezim Saddam Hussein.
Maliki akan bertemu Wakil Presiden AS Joe Biden dan anggota parlemen untuk membahas keamanan, energi,pendidikan, dankeadilan.”Pemimpin ASdan Irak akan membicarakan penarikan pasukan AS dari Irak dan upaya kita memulai babak baru dalam kemitraan strategis komprehensif antara AS dan Irak,” ungkap pernyataan Gedung Putih kemarin,dikutip AFP.
Penarikan seluruh pasukan AS dari Irak merupakan mandat dalam kesepakatan yang dibuat oleh pemerintahan Bush.Perundingan jangka panjang dilakukan untuk misi pelatihan di masa depan oleh pasukan AS.Meski ada penarikan pasukan AS, tapi tetap ada peluang bagi pertukaran militer. Sebelum pertemuan Obama dan Maliki, penasihat keamanan Irak menyatakan, NATO akan mengikuti penarikan seluruh pasukan AS dengan menarik misi pelatihan NATO di Irak pada akhir tahun setelah Irak menolak memberikan kekebalan hukum.
Namun, pejabat di markas pusat NATO di Brussels menyangkal telah ada keputusan yang dibuat.”Saat mereka meminta kami memperpanjang misi, kami perlu melihat kerangka kerja hukum yang ada,” papar pejabat itu pada AFP. Irak menyatakan, berakhirnya misi NATO itu mengejutkan karena pakta pertahanan itu sebelumnya menyatakan sepakat dengan prinsip untuk tetap di Irak hingga akhir 2013.
”Kami menyesalkan bahwa NATO menyatakan akan menarik misinya dari Irak karena kekebalan hukum merupakan sesuatu yang tidak dimilikinya,” papar Penasihat Keamanan Nasional Irak Falah al- Fayadh dalam wawancara selama penerbangan bersama PM Maliki menuju Washington. Menurut Falah, Irak telah memberitahukan keputusan itu pada Kamis (8/12).
Kegagalan untuk memberikan kekebalan hukum dari pengadilan terhadap pasukan NATO juga sama dengan penolakan Irak memberikan perlindungan yang sama pada tentara AS pada awal tahun ini. Penolakan itu membatalkan kesepakatan kedua negara yang berarti seluruh tentara AS meninggalkan Irak pada 31 Desember.
Hingga saat ini sebanyak 6.000 pasukan AS masih tetap berada di Irak di tiga pangkalan militer. Jumlah tersebut sudah berkurang dari sebelumnya yang berjumlah 170.000 tentara dan 505 pangkalan militer. Sedikitnya 157 tentara AS tanpa seragam dan lebih dari 763 kontraktor keamanan sipil asing akan tetap membantu melatih pasukan Irak berdasarkan otoritas yang diberikan Kedutaan Besar AS di Baghdad. syarifudin
Demo Anti-Putin Meluas di Rusia
MOSKOW– Lebih dari 50.000 orang berunjuk rasa di Moskow dan ribuan lainnya berdemonstrasi di kota-kota lain di penjuru Rusia, kemarin. Ini merupakan unjuk rasa terbesar menentang 12 tahun pemerintahan Vladimir Putin.
Massa yang meneriakkan “Rusia tanpa Putin” melintasi penjagaan ketat polisi menuju lapangan di Moskow. Mereka mengecam hasil pemilu par-lemen yang dimenangkan Partai Rusia Bersatu yang dipimpin Putin. Demonstran menuduh pemilu itu penuh kecurangan. “Sekarang ini adalah peluang bagi kita untuk mengubah sesuatu di negeri ini,”kata Anna Bekhmentova, 44, kepada AFP,saat demonstran meneriakkan “Tolak negara polisi!”
Bekhmentova menambahkan,“ Tidak seorang pun yang saya kenal, memilih Rusia Bersatu.” “Orang-orang yang memiliki kaitan dengan otoritas merasa mereka dapat melakukan segalanya. Saya datang untuk mendukung rakyat yang menginginkan perusahaan sistem ini,” tegas Yelizaveta Derenkovskaya, 26, seorang pengacara. Unjukrasayangdigelarpada Sabtu (10/12) waktu setempat atau kemarin WIB itu menjadi yang terbesar di Moskow sejak kerusuhan 1990-an.
Kepolisian kemarin mengerahkan lebih dari 50.000 aparat keamanan dan beberapa helikopter untuk mengendalikan demonstran. Polisi menahan 30 orang saat 10.000 demonstran beraksi di Saint Petersburg, tempat Putin dan Presiden Rusia Dmitry Medvedev tumbuh besar. Penggerak unjuk rasa menyatakan jumlah demonstran antara 50.000 hingga 80.000 orang di Moskow. Beberapa orang mengatakan jumlahnya lebih dari 100.000 orang.
Besarnya unjuk rasa itu tidak pernah disaksikan sebelumnya di era pemerintahan Putin. Demonstran juga menyerukan akan menggelar unjuk rasa lagi pada 24 Desember. “Ini mungkin peluang terakhir yang kita miliki untuk mengubah segalanya,” ujar Ilya Sarmabarov di Lapangan Pionerskaya Ploshad,Saint Petersburg.
Daniil Klubov, pemimpin mahasiswa dalam unjuk rasa di St Petersburg, mengatakan kepada BBC bahwa mereka mendapat tekanan agar tidak mengikuti demonstrasi.“Saya bukan bagian gerakan politik mana pun.Saya hanya seorang mahasiswa yang lelah dengan semua kebohongan itu,”tegasnya.
Menurut Klubov, dia dan mahasiswa lainnya mendapat ancaman di vKontakte, laman jejaring sosial semacam Facebook di Rusia.Mereka mendapat ancaman penjara, diusir dari universitas,atau wajib militer.“ Beberapa orang ketakutan, tapi banyak orang paham bahwa semakin banyak yang berunjuk rasa, peluang kami semakin baik,”tegasnya. Unjuk rasa dalam jumlah lebih kecil digelar di Timur Jauh dan Siberia serta Urals.
Dalam unjuk rasa di Khabarovsk, Timur Jauh, sedikitnya 40 orang ditahan saat sekitar 400 orang menggelar aksinya meski suhu saat itu minus 15 derajat Celsius. Penggerak unjuk rasa menyatakan, sedikitnya 5.000 orang berdemonstrasi di Kota Chelyabinsk dan lebih dari 4.000 orang di Kota Yekaterinburg, Pegunungan Urals. Demonstrasi serupa digelar di Siberia Barat dan selatan.
Demonstran di Pelabuhan Vladivostok, Pasifik, memasang spanduk bertuliskan “Tikus harus pergi!” dan “Penipu dan pencuri,kembalikan pemilu kami!”Adapun demonstrasi di Kurga,perbatasan Rusia dan Kazakstan, dibubarkan polisi setelah 200 hingga 400 pengunjuk rasa berkumpul di sebuah lapangan, meski cuaca membeku. Sedikitnya 3.000 orang berunjuk rasa selama dua jam di Novosibirsk, meski suhu saat itu minus 20 derajat Celsius.
Lebih dari 3.000 orang berunjuk rasa di Yekaterinburg dengan meneriakkan “Bebaskan tahanan politik”. Oposisi Rusia menganggap besarnya partisipasi publik dalam unjuk rasa kemarin menunjukkan tanda-tanda awal perubahan. Sumber Kremlin menyatakan Medvedev memerintahkan polisi Moskow menghadapi demonstran dengan lunak, setelah lebih dari 1.600 aktivis ditahan polisi antiunjuk rasa pekan sebelumnya.
Kubu komunis, nasionalis, dan liberal berunjuk rasa bersamasama, meskipun ada perbedaan antara mereka. Anggota parlemen dari Rusia Bersatu Konstantin Kosachyov menyatakan bahwa tidak ada negosiasi antara Kremlin dan desakan pengunjuk rasa.“ Dengan seluruh aspek dari orang-orang yang ikut berunjuk rasa,mereka bukan sebuah partai politik,” paparnya pada Reuters.
Otoritas mengizinkan unjuk rasa dengan syarat demonstrasi dipindahkan dari pusat Lapangan Revolusi ke Lapangan Bolotnaya, sebuah lahan di Sungai Moskow, selatan Kremlin, yang aksesnya dapat lebih mudah dikontrol. Beberapa tokoh terkenal ikut dalam unjuk rasa, termasuk aktivis muda seperti Yevgenia Chirikova,mantan Perdana Menteri Rusia Mikhail Kasyanov, dan mantan deputi PM Boris Nemtsov yang menjabat di era Boris Yeltsin. syarifudin
Massa yang meneriakkan “Rusia tanpa Putin” melintasi penjagaan ketat polisi menuju lapangan di Moskow. Mereka mengecam hasil pemilu par-lemen yang dimenangkan Partai Rusia Bersatu yang dipimpin Putin. Demonstran menuduh pemilu itu penuh kecurangan. “Sekarang ini adalah peluang bagi kita untuk mengubah sesuatu di negeri ini,”kata Anna Bekhmentova, 44, kepada AFP,saat demonstran meneriakkan “Tolak negara polisi!”
Bekhmentova menambahkan,“ Tidak seorang pun yang saya kenal, memilih Rusia Bersatu.” “Orang-orang yang memiliki kaitan dengan otoritas merasa mereka dapat melakukan segalanya. Saya datang untuk mendukung rakyat yang menginginkan perusahaan sistem ini,” tegas Yelizaveta Derenkovskaya, 26, seorang pengacara. Unjukrasayangdigelarpada Sabtu (10/12) waktu setempat atau kemarin WIB itu menjadi yang terbesar di Moskow sejak kerusuhan 1990-an.
Kepolisian kemarin mengerahkan lebih dari 50.000 aparat keamanan dan beberapa helikopter untuk mengendalikan demonstran. Polisi menahan 30 orang saat 10.000 demonstran beraksi di Saint Petersburg, tempat Putin dan Presiden Rusia Dmitry Medvedev tumbuh besar. Penggerak unjuk rasa menyatakan jumlah demonstran antara 50.000 hingga 80.000 orang di Moskow. Beberapa orang mengatakan jumlahnya lebih dari 100.000 orang.
Besarnya unjuk rasa itu tidak pernah disaksikan sebelumnya di era pemerintahan Putin. Demonstran juga menyerukan akan menggelar unjuk rasa lagi pada 24 Desember. “Ini mungkin peluang terakhir yang kita miliki untuk mengubah segalanya,” ujar Ilya Sarmabarov di Lapangan Pionerskaya Ploshad,Saint Petersburg.
Daniil Klubov, pemimpin mahasiswa dalam unjuk rasa di St Petersburg, mengatakan kepada BBC bahwa mereka mendapat tekanan agar tidak mengikuti demonstrasi.“Saya bukan bagian gerakan politik mana pun.Saya hanya seorang mahasiswa yang lelah dengan semua kebohongan itu,”tegasnya.
Menurut Klubov, dia dan mahasiswa lainnya mendapat ancaman di vKontakte, laman jejaring sosial semacam Facebook di Rusia.Mereka mendapat ancaman penjara, diusir dari universitas,atau wajib militer.“ Beberapa orang ketakutan, tapi banyak orang paham bahwa semakin banyak yang berunjuk rasa, peluang kami semakin baik,”tegasnya. Unjuk rasa dalam jumlah lebih kecil digelar di Timur Jauh dan Siberia serta Urals.
Dalam unjuk rasa di Khabarovsk, Timur Jauh, sedikitnya 40 orang ditahan saat sekitar 400 orang menggelar aksinya meski suhu saat itu minus 15 derajat Celsius. Penggerak unjuk rasa menyatakan, sedikitnya 5.000 orang berdemonstrasi di Kota Chelyabinsk dan lebih dari 4.000 orang di Kota Yekaterinburg, Pegunungan Urals. Demonstrasi serupa digelar di Siberia Barat dan selatan.
Demonstran di Pelabuhan Vladivostok, Pasifik, memasang spanduk bertuliskan “Tikus harus pergi!” dan “Penipu dan pencuri,kembalikan pemilu kami!”Adapun demonstrasi di Kurga,perbatasan Rusia dan Kazakstan, dibubarkan polisi setelah 200 hingga 400 pengunjuk rasa berkumpul di sebuah lapangan, meski cuaca membeku. Sedikitnya 3.000 orang berunjuk rasa selama dua jam di Novosibirsk, meski suhu saat itu minus 20 derajat Celsius.
Lebih dari 3.000 orang berunjuk rasa di Yekaterinburg dengan meneriakkan “Bebaskan tahanan politik”. Oposisi Rusia menganggap besarnya partisipasi publik dalam unjuk rasa kemarin menunjukkan tanda-tanda awal perubahan. Sumber Kremlin menyatakan Medvedev memerintahkan polisi Moskow menghadapi demonstran dengan lunak, setelah lebih dari 1.600 aktivis ditahan polisi antiunjuk rasa pekan sebelumnya.
Kubu komunis, nasionalis, dan liberal berunjuk rasa bersamasama, meskipun ada perbedaan antara mereka. Anggota parlemen dari Rusia Bersatu Konstantin Kosachyov menyatakan bahwa tidak ada negosiasi antara Kremlin dan desakan pengunjuk rasa.“ Dengan seluruh aspek dari orang-orang yang ikut berunjuk rasa,mereka bukan sebuah partai politik,” paparnya pada Reuters.
Otoritas mengizinkan unjuk rasa dengan syarat demonstrasi dipindahkan dari pusat Lapangan Revolusi ke Lapangan Bolotnaya, sebuah lahan di Sungai Moskow, selatan Kremlin, yang aksesnya dapat lebih mudah dikontrol. Beberapa tokoh terkenal ikut dalam unjuk rasa, termasuk aktivis muda seperti Yevgenia Chirikova,mantan Perdana Menteri Rusia Mikhail Kasyanov, dan mantan deputi PM Boris Nemtsov yang menjabat di era Boris Yeltsin. syarifudin
Why Iran's capture of US drone will shake CIA
Bat-winged, high-flying and hard to detect, America's RQ-170 Sentinel plane is the perfect stealth drone for peering into another country's secret sites without being caught.
One was used in May to feed back live footage of the US Navy Seal raid on Osama Bin Laden's compound in Pakistan.
So probably not the sort of hardware the CIA would ever like to fall into the hands of the Iranian Revolutionary Guards Corps? Oops.
On 4 December, around 140 miles inside Iran from its border with Afghanistan, that is exactly what has happened.
On Thursday afternoon, Iran displayed its captured trophy on TV, apparently perfectly intact and, according to the Iranian media, Russian and Chinese military intelligence officials are taking a keen interest in it.
Opinion is divided on how this hi-tech intelligence-gathering drone fell into "the wrong hands" and, indeed, what it was doing inside Iran.
Built by Lockheed Martin, unveiled at Kandahar Airbase in 2009 and capable of flying at an altitude of up to 50,000ft (15.2km), this Unmanned Aerial Vehicle (UAV) carries no missiles, unlike the larger, lethal drones, the Predator and the Reaper, that also fly from bases in Afghanistan.
The US says simply that its Sentinel had a malfunction, but the plane is supposed to have a failsafe back-up system that automatically steers it back to base if contact is lost with its controller.
Sophisticated sensors
The base in this case is Shindand in western Afghanistan, a former Soviet airbase from where US-operated drones are used to monitor the movements of Taliban insurgents and smugglers along the long border with Iran.
But speculation is rife that this particular aircraft was flying deep inside Iran to gather intelligence and real-time video footage of Iran's nuclear sites.
It was carrying an array of sophisticated sensors that will be of great interest to Iran and other countries.
If, as was originally thought, the Sentinel had been shot down then there would have been little to put on display but a pile of twisted wreckage.
Instead, what was on show on Iranian TV was an immaculate gleaming white drone that looked straight off the production line.
Which tends to back up the claim by Iran that its forces brought down the drone through electronic warfare, in other words that it electronically hijacked the plane and steered it to the ground.
On Thursday, the Commander of Iran's Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) Aerospace Force Brig-Gen Amir Ali Hajizadeh said "through precise electronic monitoring it was known that this plane had the objective of penetrating the country's skies for espionage purposes.
"After entering the country's eastern space the plane was caught in an electronic ambush by the armed forces and it was brought down on the land with minimum damage."
This affair is both a political embarrassment and an intelligence setback for Washington.
It is also unlikely to help those countries like Britain that are trying to obstruct and delay what they suspect is an Iranian nuclear weapons programme - a programme Tehran denies.
Iran has now formally complained about the US intrusion into its airspace and asked for compensation.
In the CIA Directorate of Intelligence at Langley, Virginia, eyes will be rolling skywards as analysts work out the long-term damage to US intelligence.
Not only must they accept that some of their most successful and useful surveillance technology is now in the hands of the very people they were using it on, they will also have to think very carefully before sending anything else into Iranian airspace.
Above all, they must be asking: does Iran really have the capacity to intercept transmissions between our stealth drones and our controllers on the ground?
By Frank Gardner
BBC security correspondent
One was used in May to feed back live footage of the US Navy Seal raid on Osama Bin Laden's compound in Pakistan.
So probably not the sort of hardware the CIA would ever like to fall into the hands of the Iranian Revolutionary Guards Corps? Oops.
On 4 December, around 140 miles inside Iran from its border with Afghanistan, that is exactly what has happened.
On Thursday afternoon, Iran displayed its captured trophy on TV, apparently perfectly intact and, according to the Iranian media, Russian and Chinese military intelligence officials are taking a keen interest in it.
Opinion is divided on how this hi-tech intelligence-gathering drone fell into "the wrong hands" and, indeed, what it was doing inside Iran.
Built by Lockheed Martin, unveiled at Kandahar Airbase in 2009 and capable of flying at an altitude of up to 50,000ft (15.2km), this Unmanned Aerial Vehicle (UAV) carries no missiles, unlike the larger, lethal drones, the Predator and the Reaper, that also fly from bases in Afghanistan.
The US says simply that its Sentinel had a malfunction, but the plane is supposed to have a failsafe back-up system that automatically steers it back to base if contact is lost with its controller.
Sophisticated sensors
The base in this case is Shindand in western Afghanistan, a former Soviet airbase from where US-operated drones are used to monitor the movements of Taliban insurgents and smugglers along the long border with Iran.
But speculation is rife that this particular aircraft was flying deep inside Iran to gather intelligence and real-time video footage of Iran's nuclear sites.
It was carrying an array of sophisticated sensors that will be of great interest to Iran and other countries.
If, as was originally thought, the Sentinel had been shot down then there would have been little to put on display but a pile of twisted wreckage.
Instead, what was on show on Iranian TV was an immaculate gleaming white drone that looked straight off the production line.
Which tends to back up the claim by Iran that its forces brought down the drone through electronic warfare, in other words that it electronically hijacked the plane and steered it to the ground.
On Thursday, the Commander of Iran's Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) Aerospace Force Brig-Gen Amir Ali Hajizadeh said "through precise electronic monitoring it was known that this plane had the objective of penetrating the country's skies for espionage purposes.
"After entering the country's eastern space the plane was caught in an electronic ambush by the armed forces and it was brought down on the land with minimum damage."
This affair is both a political embarrassment and an intelligence setback for Washington.
It is also unlikely to help those countries like Britain that are trying to obstruct and delay what they suspect is an Iranian nuclear weapons programme - a programme Tehran denies.
Iran has now formally complained about the US intrusion into its airspace and asked for compensation.
In the CIA Directorate of Intelligence at Langley, Virginia, eyes will be rolling skywards as analysts work out the long-term damage to US intelligence.
Not only must they accept that some of their most successful and useful surveillance technology is now in the hands of the very people they were using it on, they will also have to think very carefully before sending anything else into Iranian airspace.
Above all, they must be asking: does Iran really have the capacity to intercept transmissions between our stealth drones and our controllers on the ground?
By Frank Gardner
BBC security correspondent
Perebutan Hegemoni Kian Sengit
Ketika Suriah sedang memasuki perang sipil yang lama dan berdarah, perebutan hegemoni regional antara Iran, Arab Saudi, dan Turki mulai memanas.
Sejak jatuhnya Presiden Mesir Hosni Mubarak, Saudi memutuskan untuk secara drastis mengurangi kepercayaan mereka terhadap Amerika Serikat (AS) untuk mengamankan kepentingan kebijakan luar negerinya. Riyadh tidak hanya mulai menguatkan angkatan bersenjatanya, tapi juga memutuskan menggunakan kekayaan minyaknya untuk lebih agresif membeli pengaruh dengan imbalan berbagai bantuan keuangan.
Dengan memanfaatkan lemahnya Mesir saat ini, Saudi memiliki peran kuat di Liga Arab. Banyak pengamat menganggap bahwa Liga Arab saat ini sebagai perluasan Dewan Kerjasama Teluk (GCC). Saudi yang lebih menyukai evalusi daripada revolusi juga berperan besar dalam melumpuhkan gerakan revolusioner di Bahrain dan Yaman, tentu saja dengan berbagai cara.
Adapun Turki saat ini terus mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat di saat krisis global. Turki mengalami kesuksesan luar biasa dalam menciptakan kohesi sosial dengan mengurangi perbedaan antara kekuatan sekuler dan relijius. Turki juga meningkatkan peran di pentas dunia sebagai contoh model bagi pendukung revolusi Arab. Di sisi lain, Turki juga telah meningkatkan ketegasan sikapnya dalam dunia diplomasi, misalnya saat konflik dengan Israel terkait tewasnya 9 aktivis Turki akibat serangan militer rezim Zionis.
Kepemimpinan Turki sekarang berupaya keras untuk berperan sebagai kekuatan regional independen yang serupa dengan anggota BRICS (Brasil, Rusia, India dan China). Ankara juga memperluas hubungan dengan Mesir untuk meredam potensi kritik Arab atas upaya hegemoninya. Kementerian Luar Negeri Turki menegaskan, “Kemitraan antara Turki dan Mesir dapat menciptakan kekuatan poros demokratis yang baru.”
“Sedangkan Iran membuka jalur berbeda untuk memperkuat sistem aliansinya saat beberapa pihak menentang perluasan pengaruhnya memasuki teater baru. Dan saat pasukan AS mula ditarik dari Irak, pengaruh Iran di Baghdad semakin meningkat, khususnya saat Turki menjadi lebih tertarik pada masalah intra-Kurdi dan Saudi mulai meninggalkan Syiah Irak,” papar Nima Khorrami Assl, pengamat keamanan di Transnational Crisis Project, London, pada Al Jazeera.
Menurut Nima, pengaruh Iran di Lebanon juga semakin tidak terusik saat Hezbollah terus mendominasi politik Lebanon. Ini membuat Suriah menjadi teater pertama bagi permainan hegemoni regional yang akan mulai semakin terbuka.
Suriah penting bagi Iran untuk dua alasan utama. Pertama, Suriah menghubungkan antara Iran dan Hezbullah. Kejatuhan Assad akan menjadi pukulan besar bagi kebijakan luar negeri Iran karena mengurangi jangkauan geopolitik Teheran, sehingga akan menjadikan rezim Iran tidak populer. Kedua, Teheran khawatir kejatuhan Assad dapat merevitalisasi gerakan antipemerintah Iran.
Adapun Saudi, sangat berambisi menyaksikan keruntuhan pemerintahan Assad, tidak lain karena dia merupakan seorang Alawi. Selain itu, kejatuhan Assad akan memperkuat Saudi dalam menantang pengaruh Iran di Lebanon.
“Untuk bagian ini, Turki lebih mengkhawatirkan situasi Suriah karena memiliki perbatasan yang panjang dengan negara itu. Kekacauan yang terus terjadi di Suriah dapat berdampak terhadap populasi Kurdi di Turki. Selain itu, Ankara paham betul bahwa jika Assad tetap berkuasa, akan secara total merugikan investasi Turki di Suriah,” ujar Nima. Ditambah lagi fakta sejarah terjadinya pertikaian antara Iran dan Suriah atas Suriah di era Ottoman-Safavid.
Saat ini Turki dan Saudi tampaknya menjalankan aliansi taktis melawan Iran dengan mendukung Ikhwanul Muslim (IM) dan mendesak Assad untuk mundur. Namun masih belum jelas, apakah aliansi ini akan mencapai hasil yang diharapkan. Aliansi ini tetap dapat hancur setiap saat karena Turki dan Saudi memiliki kepentingan berbeda di Mesir.
Suadi lebih mendukung keberadaan militer yang kuat di Mesir era Hosni Mubarak. Sedangkan Turki lebih mendukung pemerintahan baru yang terpilih secara demokratis dapat segera bekerja di Mesir. Ketika pemerintahan Mesir sedang membutuhkan dana yang besar, Saudi akan meminta syarat pada Kairo, yang jelas akan merugikan kepentingan Turki.
Lebih penting lagi, saat pasukan AS bersiap meninggalkan Irak, sudah ada laporan ketegangan antara Kurdi dan aparat keamanan Irak di sepanjang perbatasan. Jika perang sipil di Suriah dan penarikan pasukan AS mendorong gerakan kemerdekaan Kurdi, Turki diperkirakan bekerja sama dengan pasukan Iran untuk menjaga persatuan Irak dan Suriah, meskipun itu berarti harus mendukung rezim Assad.
Yang semakin menarik, saat orientasi ulang kebijakan luar negeri AS untuk fokus di Asia Pasifik, persaingan ini menjelaskan indikasi bagaimana tata regional di masa depan akan terlihat, yakni sistem multipolar dengan Iran, Saudi, Turki, dan Mesir, kembali ke posisi mereka semula.
“Saat tata dunia baru ini terbentuk, dapat diperkirakan terjadi lebih banyak kekacauan di masa depan. Tantangan terbesar yang dihadapi mendatang ialah bagaimana berbagai kekuatan itu akan menyepakati aturan dalam persaingan mereka,” kata Nima.
Selain perebutan pengaruh yang terjadi antara Iran, Saudi, Turki, dan Mesir di Suriah, China serta Rusia juga memiliki kepentingan besar terhadap Ankara. Kepentingan ekonomi China dan Rusia di Suriah menjadikan Beijing dan Moskow menolak resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengecam rezim Assad.
Salah satunya, Rusia menyatakan akan terus melanjutkan eksport persenjataannya ke Suriah karena tidak ada keputusan internasional yang melarangnya. Penegasan sikap ini diungkapkan Deputi Direktur Badan Federal Kerjasama Teknis-Militer Rusia Vyacheslav Dzirklan di Dubai Air Show pada pekan lalu.
Pernyataan itu menunjukkan prospek kerjasama teknis-militer antara Rusia dan Suriah, saat tekanan internasional terhadap Assad semakin meningkat. Suriah merupakan importir terbesar persenjataan Rusia di kawasan Timur Tengah. Kerja sama itu sempat menurun setelah pecahnya Uni Soviet, tapi sekarang hubungan itu semakin kuat.
“Perdagangan (senjata) memang tidak sangat aktif, karena Suriah tidak kaya. Namun Suriah menghabiskan hampir USD100 juta untuk persenjataan Rusia setiap tahun. Terjadi peningkatan jumlah kesepakatan itu, sehingga Rusia menempati posisi kelima dari importir utama persenjataan Rusia dengan nilai kontrak mencapai lebih USD3,5-3,8 miliar. Dalam salah satu kesepakatan terbesar, Suriah membeli 24 Mig-29M2. Kontrak itu akan dilaksanakan pada 2012 dan 2013,” papar Konstantin Makienko, pakar dari Center for Analysis of Strategies and Technologies.
Rusia juga bersedia menyuplai Suriah dengan rudal antikapal Bastion dan Yakhont yang merupakan bagian sistem rudal pantai aktif (MCMS). “Jika rudal-rudal itu dikhawatirkan, pembatasan yang diberlakukan Rezim Kontrol Teknologi Rudal (MCR) membatasi jangkauan rudal hingga 300 kilometer. Jangkauan rudal Bastion hanya 280 kilometer sehingga itu tidak melanggar hukum internasional mana pun,” tegas Konstantin Makienko.
Moskow juga mengirimkan rudal anti-tank Kornet dan Metis pada Suriah. Kontrak yang sudah dilaksanakan termasuk suplai 36 rudal anti-pesawat “Pancyr C” dan upgrade pesawat T-72 dan MiG-29.
Rusia menolak semua bentuk embargo persenjataan terhadap Suriah karena tidak ingin mengulangi apa yang terjadi di Libya. Saat itu embargo persenjataan hanya dilaksanakan untuk militer Libya, tapi gerakan pemberontak masih mendapatkan suplai senjata dari Barat. (syarifudin)
Sejak jatuhnya Presiden Mesir Hosni Mubarak, Saudi memutuskan untuk secara drastis mengurangi kepercayaan mereka terhadap Amerika Serikat (AS) untuk mengamankan kepentingan kebijakan luar negerinya. Riyadh tidak hanya mulai menguatkan angkatan bersenjatanya, tapi juga memutuskan menggunakan kekayaan minyaknya untuk lebih agresif membeli pengaruh dengan imbalan berbagai bantuan keuangan.
Dengan memanfaatkan lemahnya Mesir saat ini, Saudi memiliki peran kuat di Liga Arab. Banyak pengamat menganggap bahwa Liga Arab saat ini sebagai perluasan Dewan Kerjasama Teluk (GCC). Saudi yang lebih menyukai evalusi daripada revolusi juga berperan besar dalam melumpuhkan gerakan revolusioner di Bahrain dan Yaman, tentu saja dengan berbagai cara.
Adapun Turki saat ini terus mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat di saat krisis global. Turki mengalami kesuksesan luar biasa dalam menciptakan kohesi sosial dengan mengurangi perbedaan antara kekuatan sekuler dan relijius. Turki juga meningkatkan peran di pentas dunia sebagai contoh model bagi pendukung revolusi Arab. Di sisi lain, Turki juga telah meningkatkan ketegasan sikapnya dalam dunia diplomasi, misalnya saat konflik dengan Israel terkait tewasnya 9 aktivis Turki akibat serangan militer rezim Zionis.
Kepemimpinan Turki sekarang berupaya keras untuk berperan sebagai kekuatan regional independen yang serupa dengan anggota BRICS (Brasil, Rusia, India dan China). Ankara juga memperluas hubungan dengan Mesir untuk meredam potensi kritik Arab atas upaya hegemoninya. Kementerian Luar Negeri Turki menegaskan, “Kemitraan antara Turki dan Mesir dapat menciptakan kekuatan poros demokratis yang baru.”
“Sedangkan Iran membuka jalur berbeda untuk memperkuat sistem aliansinya saat beberapa pihak menentang perluasan pengaruhnya memasuki teater baru. Dan saat pasukan AS mula ditarik dari Irak, pengaruh Iran di Baghdad semakin meningkat, khususnya saat Turki menjadi lebih tertarik pada masalah intra-Kurdi dan Saudi mulai meninggalkan Syiah Irak,” papar Nima Khorrami Assl, pengamat keamanan di Transnational Crisis Project, London, pada Al Jazeera.
Menurut Nima, pengaruh Iran di Lebanon juga semakin tidak terusik saat Hezbollah terus mendominasi politik Lebanon. Ini membuat Suriah menjadi teater pertama bagi permainan hegemoni regional yang akan mulai semakin terbuka.
Suriah penting bagi Iran untuk dua alasan utama. Pertama, Suriah menghubungkan antara Iran dan Hezbullah. Kejatuhan Assad akan menjadi pukulan besar bagi kebijakan luar negeri Iran karena mengurangi jangkauan geopolitik Teheran, sehingga akan menjadikan rezim Iran tidak populer. Kedua, Teheran khawatir kejatuhan Assad dapat merevitalisasi gerakan antipemerintah Iran.
Adapun Saudi, sangat berambisi menyaksikan keruntuhan pemerintahan Assad, tidak lain karena dia merupakan seorang Alawi. Selain itu, kejatuhan Assad akan memperkuat Saudi dalam menantang pengaruh Iran di Lebanon.
“Untuk bagian ini, Turki lebih mengkhawatirkan situasi Suriah karena memiliki perbatasan yang panjang dengan negara itu. Kekacauan yang terus terjadi di Suriah dapat berdampak terhadap populasi Kurdi di Turki. Selain itu, Ankara paham betul bahwa jika Assad tetap berkuasa, akan secara total merugikan investasi Turki di Suriah,” ujar Nima. Ditambah lagi fakta sejarah terjadinya pertikaian antara Iran dan Suriah atas Suriah di era Ottoman-Safavid.
Saat ini Turki dan Saudi tampaknya menjalankan aliansi taktis melawan Iran dengan mendukung Ikhwanul Muslim (IM) dan mendesak Assad untuk mundur. Namun masih belum jelas, apakah aliansi ini akan mencapai hasil yang diharapkan. Aliansi ini tetap dapat hancur setiap saat karena Turki dan Saudi memiliki kepentingan berbeda di Mesir.
Suadi lebih mendukung keberadaan militer yang kuat di Mesir era Hosni Mubarak. Sedangkan Turki lebih mendukung pemerintahan baru yang terpilih secara demokratis dapat segera bekerja di Mesir. Ketika pemerintahan Mesir sedang membutuhkan dana yang besar, Saudi akan meminta syarat pada Kairo, yang jelas akan merugikan kepentingan Turki.
Lebih penting lagi, saat pasukan AS bersiap meninggalkan Irak, sudah ada laporan ketegangan antara Kurdi dan aparat keamanan Irak di sepanjang perbatasan. Jika perang sipil di Suriah dan penarikan pasukan AS mendorong gerakan kemerdekaan Kurdi, Turki diperkirakan bekerja sama dengan pasukan Iran untuk menjaga persatuan Irak dan Suriah, meskipun itu berarti harus mendukung rezim Assad.
Yang semakin menarik, saat orientasi ulang kebijakan luar negeri AS untuk fokus di Asia Pasifik, persaingan ini menjelaskan indikasi bagaimana tata regional di masa depan akan terlihat, yakni sistem multipolar dengan Iran, Saudi, Turki, dan Mesir, kembali ke posisi mereka semula.
“Saat tata dunia baru ini terbentuk, dapat diperkirakan terjadi lebih banyak kekacauan di masa depan. Tantangan terbesar yang dihadapi mendatang ialah bagaimana berbagai kekuatan itu akan menyepakati aturan dalam persaingan mereka,” kata Nima.
Selain perebutan pengaruh yang terjadi antara Iran, Saudi, Turki, dan Mesir di Suriah, China serta Rusia juga memiliki kepentingan besar terhadap Ankara. Kepentingan ekonomi China dan Rusia di Suriah menjadikan Beijing dan Moskow menolak resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengecam rezim Assad.
Salah satunya, Rusia menyatakan akan terus melanjutkan eksport persenjataannya ke Suriah karena tidak ada keputusan internasional yang melarangnya. Penegasan sikap ini diungkapkan Deputi Direktur Badan Federal Kerjasama Teknis-Militer Rusia Vyacheslav Dzirklan di Dubai Air Show pada pekan lalu.
Pernyataan itu menunjukkan prospek kerjasama teknis-militer antara Rusia dan Suriah, saat tekanan internasional terhadap Assad semakin meningkat. Suriah merupakan importir terbesar persenjataan Rusia di kawasan Timur Tengah. Kerja sama itu sempat menurun setelah pecahnya Uni Soviet, tapi sekarang hubungan itu semakin kuat.
“Perdagangan (senjata) memang tidak sangat aktif, karena Suriah tidak kaya. Namun Suriah menghabiskan hampir USD100 juta untuk persenjataan Rusia setiap tahun. Terjadi peningkatan jumlah kesepakatan itu, sehingga Rusia menempati posisi kelima dari importir utama persenjataan Rusia dengan nilai kontrak mencapai lebih USD3,5-3,8 miliar. Dalam salah satu kesepakatan terbesar, Suriah membeli 24 Mig-29M2. Kontrak itu akan dilaksanakan pada 2012 dan 2013,” papar Konstantin Makienko, pakar dari Center for Analysis of Strategies and Technologies.
Rusia juga bersedia menyuplai Suriah dengan rudal antikapal Bastion dan Yakhont yang merupakan bagian sistem rudal pantai aktif (MCMS). “Jika rudal-rudal itu dikhawatirkan, pembatasan yang diberlakukan Rezim Kontrol Teknologi Rudal (MCR) membatasi jangkauan rudal hingga 300 kilometer. Jangkauan rudal Bastion hanya 280 kilometer sehingga itu tidak melanggar hukum internasional mana pun,” tegas Konstantin Makienko.
Moskow juga mengirimkan rudal anti-tank Kornet dan Metis pada Suriah. Kontrak yang sudah dilaksanakan termasuk suplai 36 rudal anti-pesawat “Pancyr C” dan upgrade pesawat T-72 dan MiG-29.
Rusia menolak semua bentuk embargo persenjataan terhadap Suriah karena tidak ingin mengulangi apa yang terjadi di Libya. Saat itu embargo persenjataan hanya dilaksanakan untuk militer Libya, tapi gerakan pemberontak masih mendapatkan suplai senjata dari Barat. (syarifudin)
Rezim Suriah Belum Tergoyahkan
Pemberontakan di Suriah sudah memasuki bulan kesembilan dan menewaskan lebih dari 4.000 jiwa, namun tidak ada tanda-tanda rezim Presiden Bashar al-Assad bersedia mundur.
Assad justru semakin teguh mempertahankan kekuasaan dan menegaskan bahwa tewasnya ribuan orang di Suriah bukan tanggung jawabnya. Sebagai presiden, Assad lepas tanggung jawab dengan mengatakan dia bukan pemilik negara tersebut dan tidak memerintahkan tentara untuk menembaki rakyatnya.
Kekuatan Barat, Liga Arab dan Turki semakin frustrasi melihat kondisi ini. Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa (UE) hanya dapat menerapkan sanksi sepihak terhadap Suriah. AS dan UE tidak mampu menggalang kekuatan internasional di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk mengecam rezim Suriah karena langkah itu diveto oleh Rusia dan China.
Adapun Liga Arab terlihat gamang dengan ancaman menerapkan sanksi-sanksinya. Liga Arab terus memperpanjang batas waktu ultimatum mereka untuk menerapkan sejumlah sanksi. Suriah pun jeli melihat peluang dengan terus memperpanjang waktu dalam ketidakpastian.
Sedangkan Turki juga hanya secara unilateral menerapkan sanksinya terhadap Suriah. Sanksi itu pun tidak berani menyentuh sektor energi Suriah. Turki khawatir jika menerapkan sanksi terhadap sektor energi Suriah akan memiliki dampak buruk bagi ekonominya. Demikian juga dengan AS, UE, dan Liga Arab yang masih tidak menyentuh sektor energi Suriah untuk penerapan sanksinya.
Anggota DPR AS (House of Representative) Ileana Ros-Lehtinen dan Brad Sherman mengusulkan perubahan Akta Modernisasi dan Reformasi Nonproliferasi Iran, Korea Utara (Korut) dan Suriah untuk memberikan sanksi lebih keras terhadap sektor persenjataan, peralatan pertambangan atau dukungan teknologi terhadap Damaskus.
Oposisi Dewan Nasional Suriah (SNC) menyambut berbagai sanksi itu sebagai cara untuk mematikan kemampuan pemerintah Damaskus untuk mempertahankan aparat keamanannya. Dalam dua bulan terakhir, Dewan Nasional Suriah (SNC) mengklaim sebagai perwakilan resmi rakyat Suriah di dunia internasional.
SNC tampaknya hendak meniru Dewan Transisi Nasional (NTC) di Libya yang menjadi lembaga oposisi rezim Muammar Khadafi untuk mencari dukungan internasional. NTC terbukti berhasil menggulingkan Khadafi, namun SNC hingga saat ini belum menunjukkan daya tawarnya di komunitas global.
Namun banyak pengamat justru lebih mengkhawatirkan sanksi-sanksi yang diterapkan asing dapat menyengsarakan rakyat Suriah. Para ekonom memperkirakan dampak langsung sanksi internasional itu bernilai hingga USD400 juta per bulan. Sanksi-sanksi itu turut mengacaukan stabilitas ekonomi Suriah karena mengakibatkan naiknya harga kebutuhan pokok dan devaluasi yang sangat cepat terhadap mata uang Suriah, pound.
Meskipun mengalami pengurangan perdagangan dari beberapa negara tetangga terbesarnya, Suriah masih menikmati hubungan ekonomi yang kuat dengan Irak, Lebanon, dan Iran, bahkan dengan Rusia dan China. Hasilnya, dampak sebenarnya dari berbagai sanksi internasional itu belum terlihat.
Karena itu, AS berambisi meningkatkan sanksinya terhadap Suriah. Washington terlihat semakin agresif mendukung gerakan oposisi, dengan terus meningkatkan kecaman dan pembatasan terhadap pemerintah Suriah. Pekan lalu, pemerintahan Presiden AS Barack Obama mengumumkan kembalinya Duta Besar AS untuk Suriah Robert Ford kembali ke Damaskus. Adapun Menteri Luar Negeri (menlu) AS Hillary Clinton menggelar pertemuan langsung dengan berbagai elemen oposisi Suriah untuk pertama kalinya.
Hillary menganggap SNC sebagai perwakilan utama dan sah rakyat Suriah yang menginginkan transisi damai dan demokratis. Hillary juga menuduh rezim Suriah memperkeruh kekerasan sektarian.
Meskipun dukungan Washington semakin kuat, sejumlah pejabat AS masih meragukan legitimasi SNC sebenarnya. Pejabat AS juga mempertanyakan kemampuan SNC dalam mengendalikan berbagai kejadian di lapangan.
Laporan terbaru tentang Suriah oleh International Crisis Group (ICG) menyebutkan banyaknya kerumitan untuk mendefinisikan pemberontakan yang sedang terjadi di negara itu, mulai dari masalah komunitas minoritas Suriah hingga keterkaitan oposisi Suriah dengan berbagai aktor regional dan internasional, serta kekerasan yang semakin meningkat akibat kompleksitas itu.
Menyadari kegamangan komunitas internasional itu, rezim Suriah semakin percaya diri. Damaskus memperingatkan agar tidak menginternasionalisasikan konflik di Suriah karena justru akan semakin mustahil dihentikan. Selain itu, Suriah menegaskan bahwa tujuan gerakan protes tidak akan tercapai.
Laporan ICG itu juga memaparkan bahwa AS, Israel, Lebanon, Iran, Arab Saudi, dan Turki memang memiliki kepentingan besar untuk membentuk kebijakan luar negeri dan komposisi demografi Suriah di masa depan.
Awalnya, mayoritas demonstran Suriah menganggap tabu intervensi internasional untuk menggulingkan rezim Assad. Namun saat ini di SNC sudah mulai ada perubahan untuk lebih menerima campur tangan asing tersebut.
Dalam wawancara dengan surat kabar Lebanon, al-Mustaqbal, Presiden SNC Burhan Ghalyoun menolak menjelaskan sikapnya dalam masalah intervensi militer asing. Hal ini terjadi karena awalnya dia menyatakan tidak menerima skenario seperti Libya untuk krisis di Suriah dalam kondisi apa pun.
Yang perlu dicatat, Ghalyoun mendeklarasikan bahwa SNC akan secara resmi memutus hubungan dengan Iran dan menghentikan semua pendanaan dan dukungan untuk Hezbollah di Lebanon dan Hamas di Gaza. Pernyataan ini untuk merespon sikap Hezbollah yang seakan-akan mendukung rezim Assad. Tapi di sisi lain, pernyataan Ghalyoun juga untuk meyakinkan para pengamat Barat yang menginginkan putusnya hubungan tersebut.
Ghalyoun juga baru-baru ini menegaskan komitmen SNC untuk memulihkan pendudukan Suriah di Dataran Tinggi Golan melalui cara-cara diplomatik. Pernyataan ini merupakan strateginya untuk menegaskan hubungan khusus Suriah dengan kepentingan Eropa dan kekuatan Barat.
Banyak pengamat menduga komentar Ghalyoun itu ditujukan untuk menjamin komunitas internasional tentang kesediaan oposisi Suriah bertindak sesuai keinginan Barat. Menanggapi pernyataan Ghalyoun tersebut, Bassam Haddad, direktur Program Studi Timur Tengah di George Mason University melontarkan pertanyaan, “Mengapa berbagai strategi pemerintahan Suriah demokratis diumumkan sebelum berbagai tujuan kepemimpinan perwakilan (SNC) itu terpenuhi?”
Laporan ICG juga memperingatkan meningkatnya militerisasi oleh oposisi Suriah yang mengubah strategi dari perlawanan non-kekerasan menjadi serangan bersenjata dan manuver militer terkoordinasi selama beberapa pekan terakhir.
Pekan lalu, unit-unit militer desersi yang disebut Angkatan Bersenjata Suriah Bebas (FSA) menyerang kompleks intelijen di luar kota Damaskus. Sejumlah anggota oposisi juga menguasai beberapa wilayah di sebagian Idlib, Hama, dan Homs. Meskipun SNC menjamin pengamat internasional bahwa FSA bertanggung jawab dan terkoordinasi, sepak terjang kelompok militer desersi itu masih tidak diketahui pasti.
“FSA lebih seperti kartu liar daripada entitas yang dapat dikenali,” papar laporan ICG. “Foto-foto yang dirilis FSA, misalnya, menunjukkan aparat Suriah yang mereka tangkap mengalami penyiksaan. Ini merupakan cerita yang mengkhawatirkan.”
Di tengah meningkatnya operasi FSA, kekerasan yang terjadi di Suriah lebih terlokalisasi. Beberapa kota mengalami lingkaran kekerasan yang semakin memburuk, termasuk penculikan, pemerasan, bahkan pemenggalan kepala, yang tidak hanya dilakukan loyalis rezim, tapi juga anggota oposisi.
Meskipun rezim saat ini menawarkan masuknya pengawas asing dan dialog dengan oposisi, kekerasan yang dilakukan aparat keamanan Suriah terus meningkat. Pekan lalu saja korban tewas mencapai 100 orang demonstran.
Dalam wawancara dengan Barbara Walters dari ABC, Presiden Assad menyatakan piahknya tidak bertanggung jawab atas 4.000 korban tewas dalam pemberontakan di Suriah. Assad menegaskan, “Tidak ada pemerintahan di dunia yang membunuh rakyatnya, kecuali negara itu dipimpin orang gila.”
Berbagai pihak akan menerjemahkan kata-kata ini dengan cara berbeda. Namun yang pasti, tidak ada kabar baik dalam beberapa bulan mendatang di Suriah. (syarifudin)
Assad justru semakin teguh mempertahankan kekuasaan dan menegaskan bahwa tewasnya ribuan orang di Suriah bukan tanggung jawabnya. Sebagai presiden, Assad lepas tanggung jawab dengan mengatakan dia bukan pemilik negara tersebut dan tidak memerintahkan tentara untuk menembaki rakyatnya.
Kekuatan Barat, Liga Arab dan Turki semakin frustrasi melihat kondisi ini. Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa (UE) hanya dapat menerapkan sanksi sepihak terhadap Suriah. AS dan UE tidak mampu menggalang kekuatan internasional di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk mengecam rezim Suriah karena langkah itu diveto oleh Rusia dan China.
Adapun Liga Arab terlihat gamang dengan ancaman menerapkan sanksi-sanksinya. Liga Arab terus memperpanjang batas waktu ultimatum mereka untuk menerapkan sejumlah sanksi. Suriah pun jeli melihat peluang dengan terus memperpanjang waktu dalam ketidakpastian.
Sedangkan Turki juga hanya secara unilateral menerapkan sanksinya terhadap Suriah. Sanksi itu pun tidak berani menyentuh sektor energi Suriah. Turki khawatir jika menerapkan sanksi terhadap sektor energi Suriah akan memiliki dampak buruk bagi ekonominya. Demikian juga dengan AS, UE, dan Liga Arab yang masih tidak menyentuh sektor energi Suriah untuk penerapan sanksinya.
Anggota DPR AS (House of Representative) Ileana Ros-Lehtinen dan Brad Sherman mengusulkan perubahan Akta Modernisasi dan Reformasi Nonproliferasi Iran, Korea Utara (Korut) dan Suriah untuk memberikan sanksi lebih keras terhadap sektor persenjataan, peralatan pertambangan atau dukungan teknologi terhadap Damaskus.
Oposisi Dewan Nasional Suriah (SNC) menyambut berbagai sanksi itu sebagai cara untuk mematikan kemampuan pemerintah Damaskus untuk mempertahankan aparat keamanannya. Dalam dua bulan terakhir, Dewan Nasional Suriah (SNC) mengklaim sebagai perwakilan resmi rakyat Suriah di dunia internasional.
SNC tampaknya hendak meniru Dewan Transisi Nasional (NTC) di Libya yang menjadi lembaga oposisi rezim Muammar Khadafi untuk mencari dukungan internasional. NTC terbukti berhasil menggulingkan Khadafi, namun SNC hingga saat ini belum menunjukkan daya tawarnya di komunitas global.
Namun banyak pengamat justru lebih mengkhawatirkan sanksi-sanksi yang diterapkan asing dapat menyengsarakan rakyat Suriah. Para ekonom memperkirakan dampak langsung sanksi internasional itu bernilai hingga USD400 juta per bulan. Sanksi-sanksi itu turut mengacaukan stabilitas ekonomi Suriah karena mengakibatkan naiknya harga kebutuhan pokok dan devaluasi yang sangat cepat terhadap mata uang Suriah, pound.
Meskipun mengalami pengurangan perdagangan dari beberapa negara tetangga terbesarnya, Suriah masih menikmati hubungan ekonomi yang kuat dengan Irak, Lebanon, dan Iran, bahkan dengan Rusia dan China. Hasilnya, dampak sebenarnya dari berbagai sanksi internasional itu belum terlihat.
Karena itu, AS berambisi meningkatkan sanksinya terhadap Suriah. Washington terlihat semakin agresif mendukung gerakan oposisi, dengan terus meningkatkan kecaman dan pembatasan terhadap pemerintah Suriah. Pekan lalu, pemerintahan Presiden AS Barack Obama mengumumkan kembalinya Duta Besar AS untuk Suriah Robert Ford kembali ke Damaskus. Adapun Menteri Luar Negeri (menlu) AS Hillary Clinton menggelar pertemuan langsung dengan berbagai elemen oposisi Suriah untuk pertama kalinya.
Hillary menganggap SNC sebagai perwakilan utama dan sah rakyat Suriah yang menginginkan transisi damai dan demokratis. Hillary juga menuduh rezim Suriah memperkeruh kekerasan sektarian.
Meskipun dukungan Washington semakin kuat, sejumlah pejabat AS masih meragukan legitimasi SNC sebenarnya. Pejabat AS juga mempertanyakan kemampuan SNC dalam mengendalikan berbagai kejadian di lapangan.
Laporan terbaru tentang Suriah oleh International Crisis Group (ICG) menyebutkan banyaknya kerumitan untuk mendefinisikan pemberontakan yang sedang terjadi di negara itu, mulai dari masalah komunitas minoritas Suriah hingga keterkaitan oposisi Suriah dengan berbagai aktor regional dan internasional, serta kekerasan yang semakin meningkat akibat kompleksitas itu.
Menyadari kegamangan komunitas internasional itu, rezim Suriah semakin percaya diri. Damaskus memperingatkan agar tidak menginternasionalisasikan konflik di Suriah karena justru akan semakin mustahil dihentikan. Selain itu, Suriah menegaskan bahwa tujuan gerakan protes tidak akan tercapai.
Laporan ICG itu juga memaparkan bahwa AS, Israel, Lebanon, Iran, Arab Saudi, dan Turki memang memiliki kepentingan besar untuk membentuk kebijakan luar negeri dan komposisi demografi Suriah di masa depan.
Awalnya, mayoritas demonstran Suriah menganggap tabu intervensi internasional untuk menggulingkan rezim Assad. Namun saat ini di SNC sudah mulai ada perubahan untuk lebih menerima campur tangan asing tersebut.
Dalam wawancara dengan surat kabar Lebanon, al-Mustaqbal, Presiden SNC Burhan Ghalyoun menolak menjelaskan sikapnya dalam masalah intervensi militer asing. Hal ini terjadi karena awalnya dia menyatakan tidak menerima skenario seperti Libya untuk krisis di Suriah dalam kondisi apa pun.
Yang perlu dicatat, Ghalyoun mendeklarasikan bahwa SNC akan secara resmi memutus hubungan dengan Iran dan menghentikan semua pendanaan dan dukungan untuk Hezbollah di Lebanon dan Hamas di Gaza. Pernyataan ini untuk merespon sikap Hezbollah yang seakan-akan mendukung rezim Assad. Tapi di sisi lain, pernyataan Ghalyoun juga untuk meyakinkan para pengamat Barat yang menginginkan putusnya hubungan tersebut.
Ghalyoun juga baru-baru ini menegaskan komitmen SNC untuk memulihkan pendudukan Suriah di Dataran Tinggi Golan melalui cara-cara diplomatik. Pernyataan ini merupakan strateginya untuk menegaskan hubungan khusus Suriah dengan kepentingan Eropa dan kekuatan Barat.
Banyak pengamat menduga komentar Ghalyoun itu ditujukan untuk menjamin komunitas internasional tentang kesediaan oposisi Suriah bertindak sesuai keinginan Barat. Menanggapi pernyataan Ghalyoun tersebut, Bassam Haddad, direktur Program Studi Timur Tengah di George Mason University melontarkan pertanyaan, “Mengapa berbagai strategi pemerintahan Suriah demokratis diumumkan sebelum berbagai tujuan kepemimpinan perwakilan (SNC) itu terpenuhi?”
Laporan ICG juga memperingatkan meningkatnya militerisasi oleh oposisi Suriah yang mengubah strategi dari perlawanan non-kekerasan menjadi serangan bersenjata dan manuver militer terkoordinasi selama beberapa pekan terakhir.
Pekan lalu, unit-unit militer desersi yang disebut Angkatan Bersenjata Suriah Bebas (FSA) menyerang kompleks intelijen di luar kota Damaskus. Sejumlah anggota oposisi juga menguasai beberapa wilayah di sebagian Idlib, Hama, dan Homs. Meskipun SNC menjamin pengamat internasional bahwa FSA bertanggung jawab dan terkoordinasi, sepak terjang kelompok militer desersi itu masih tidak diketahui pasti.
“FSA lebih seperti kartu liar daripada entitas yang dapat dikenali,” papar laporan ICG. “Foto-foto yang dirilis FSA, misalnya, menunjukkan aparat Suriah yang mereka tangkap mengalami penyiksaan. Ini merupakan cerita yang mengkhawatirkan.”
Di tengah meningkatnya operasi FSA, kekerasan yang terjadi di Suriah lebih terlokalisasi. Beberapa kota mengalami lingkaran kekerasan yang semakin memburuk, termasuk penculikan, pemerasan, bahkan pemenggalan kepala, yang tidak hanya dilakukan loyalis rezim, tapi juga anggota oposisi.
Meskipun rezim saat ini menawarkan masuknya pengawas asing dan dialog dengan oposisi, kekerasan yang dilakukan aparat keamanan Suriah terus meningkat. Pekan lalu saja korban tewas mencapai 100 orang demonstran.
Dalam wawancara dengan Barbara Walters dari ABC, Presiden Assad menyatakan piahknya tidak bertanggung jawab atas 4.000 korban tewas dalam pemberontakan di Suriah. Assad menegaskan, “Tidak ada pemerintahan di dunia yang membunuh rakyatnya, kecuali negara itu dipimpin orang gila.”
Berbagai pihak akan menerjemahkan kata-kata ini dengan cara berbeda. Namun yang pasti, tidak ada kabar baik dalam beberapa bulan mendatang di Suriah. (syarifudin)
Putin Tuding Barat Danai Oposisi
MOSKOW– Perdana Menteri (PM) Rusia Vladimir Putin kemarin menuduh Amerika Serikat (AS) mendorong protes menentang 12 tahun pemerintahannya.
Putin menuding negara-negara asing menggelontorkan ratusan juta dolar untuk memengaruhi hasil pemilu Rusia. Dalam pidato pertamanya setelah pemilu parlemen, Putin menyebut Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Hillary Clinton mendukung lawan-lawan Kremlin dengan mengkritik hasil pemilu.
“Dia (Hillary) memberi nada untuk beberapa aktivis oposisi, memberi mereka (oposisi) sinyal, mereka mendengar sinyal ini dan mulai aktif bekerja,” ujar Putin, dikutip Reuters. Dengan mengambil contoh Revolusi Oranye di Ukraina pada 2004 dan penggulingan pemerintahan di Kyrgyzstan, Putin menuduh Barat memberikan dana yang besar untuk perubahan politik di Rusia.
“Mengucurkan uang asing dalam proses pemilu itu sesuatu yang tidak dapat diterima. Ratusan juta diinvestasikan untuk pekerjaan ini. Kami perlu melindungi kedaulatan kami, melawan intervensi dari pihak asing,” ucap Putin. “Kita harus memikirkan cara meningkatkan akuntabilitas untuk mereka yang membawa tujuan negara asing untuk memengaruhi proses politik domestik.” (syarifudin)
Putin menuding negara-negara asing menggelontorkan ratusan juta dolar untuk memengaruhi hasil pemilu Rusia. Dalam pidato pertamanya setelah pemilu parlemen, Putin menyebut Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Hillary Clinton mendukung lawan-lawan Kremlin dengan mengkritik hasil pemilu.
“Dia (Hillary) memberi nada untuk beberapa aktivis oposisi, memberi mereka (oposisi) sinyal, mereka mendengar sinyal ini dan mulai aktif bekerja,” ujar Putin, dikutip Reuters. Dengan mengambil contoh Revolusi Oranye di Ukraina pada 2004 dan penggulingan pemerintahan di Kyrgyzstan, Putin menuduh Barat memberikan dana yang besar untuk perubahan politik di Rusia.
“Mengucurkan uang asing dalam proses pemilu itu sesuatu yang tidak dapat diterima. Ratusan juta diinvestasikan untuk pekerjaan ini. Kami perlu melindungi kedaulatan kami, melawan intervensi dari pihak asing,” ucap Putin. “Kita harus memikirkan cara meningkatkan akuntabilitas untuk mereka yang membawa tujuan negara asing untuk memengaruhi proses politik domestik.” (syarifudin)
Kabinet Baru Mesir Mulai Bekerja
KAIRO– Kabinet baru Mesir kemarin mulai bekerja dengan tugas utama mengatasi tindak kriminalitas dan kondisi ekonomi yang memburuk.
Jabatan menteri dalam negeri (mendagri) diberikan kepada mantan komandan polisi Mohammed Ibrahim Yusuf.Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata (SCAF) memberikan kursi presiden kepada perdana menteri (PM) sementara Kamal al- Ganzouri. Ganzouri memilih sebagian besar kabinetnya pada Selasa (6/12).Pengamat menyatakan Ganzouri kesulitan memilih mendagri untuk mengatur polisi.
Yusuf merupakan mantan kepala polisi untuk distrik Giza di ibu kota Kairo. Posisi mendagri sangat sensitif karena polisi dituduh bertindak brutal selama unjuk rasa melawan militer. Lebih dari 40 orang tewas dalam bentrok selama demonstrasi. Pelantikan kabinet baru dilakukan di depan pemimpin SCAF Marsekal Hussein Tantawi.
“ SCAF mendelegasikan kekuasaan kepresidenan kepada Kamal al-Ganzouri sesuai undang-undang, tapi tidak membawahi angkatan bersenjata dan lembaga yudisial,” ungkap laporan kantor berita resmi Mesir,Mena,kemarin. Jabatan menteri luar negeri diberikan lagi kepada Mohammed Kamel Amr yang menjabat dalam kabinet sebelumnya dan sempat mundur pada November silam saat unjuk rasa meningkat.
Adapun Mumtaz Said ditunjuk sebagai menteri keuangan. Ganzouri yang berpidato pada Selasa (6/12) malam meminta seluruh partai politik untuk mendukung pemerintahannya yang disebut sebagai pemerintahan penyelamat nasional.“ Kita tidak boleh membiarkan keamanan dan ekonomi seperti ini.Saya meminta semua gerakan politik, partai, dan setiap individu untuk bekerja sama bagi kebaikan negara,” tuturnya,dikutip AFP.
Ganzouri berjanji memulihkan keamanan dan ekonomi setelah sembilan bulan pemerintahan militer mengalami kerusuhan sosial, kekerasan sektarian, dan krisis keuangan yang memburuk. Sebelumnya Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP) yang merupakan sayap politik Ikhwanul Muslimin (IM) mendapatkan suara mayoritas dalam pemilu parlemen putaran pertama.
FJP menyatakan meraih 36 kursi dari 56 kursi parlemen yang diberikan kepada kandidat individual. Pemungutan suara masih digelar di dua pertiga distrik pemilihan, yang dijadwalkan 14 Desember dan Januari 2012. Sebanyak 24 kursi diperebutkan oleh FJP dan Partai al- Nour yang berada di urutan kedua.
“ Kubu Islam meraih kemenangan besar,”tulis surat kabar Al-Ahram. Banyak pendukung partaipartai liberal dan sekuler khawatir bahwa partai-partai Islam akan mendapatkan lebih banyak kekuasaan di parlemen mendatang. Parlemen harus memilih 100 anggota tim yang menyusun konstitusi baru yang akan direferendum sebelum pemilu presiden pada Juni 2012.
Di saat berkurangnya kerusuhan, Amnesty International mendesak Amerika Serikat (AS) menghentikan ekspor gas air mata ke Mesir.Amnesty menuduh otoritas Mesir menggunakan kekuatan berlebihan untuk melumpuhkan unjuk rasa. Meskipun saat ini perhatian rakyat Mesir dan komunitas internasional lebih tertuju pada transisi demokrasi setelah pemerintahan otoriter oleh Mubarak beberapa dekade silam, kondisi ekonomi kian terpuruk.
Industri pariwisata yang menjadi denyut nadi perekonomian Mesir terpengaruh oleh kerusuhan dan merosotnya investasi.Seorang anggota SCAF pekan lalu memperingatkan bahwa cadangan devisa Mesir merosot tajam dan mungkin hanya cukup untuk menutupi impor hingga akhir Februari.
SCAF kemarin menyatakan Dewan Militer tidak menerima USD3,2 miliar fasilitas pendanaan dari Dana Moneter Internasional (IMF) karena tidak ingin menimbun utang saat berkuasa pada periode transisi. Namun, anggota SCAF Jenderal Mokhtar al-Mullah menyatakan PM atau menteri keuangan memiliki otoritas untuk menyetujui fasilitas pendanaan jika dalam kondisi ekstrem sangat membutuhkan.
Mesir menegosiasikan pendanaan USD3,2 miliar dengan IMF pada awal tahun ini, tapi akhirnya perundingan dihentikan pada musim panas. Sejak saat itu banyak pertanyaan apakah Mesir masih menginginkan dana tersebut saat ekonomi diterjang krisis. Menteri keuangan saat itu menyatakan Dewan Militer khawatir menimbun utang dan berpendapat Mesir akan mengandalkan pendanaan dari dalam negeri.
“Tindakan termudah bagi Dewan Militer untuk menerima pinjaman dari luar negeri, sehingga rakyat Mesir dapat hidup lebih baik dan kemudian menyerahkan kekuasaan dan rakyat Mesir bertanggung jawab membayar utang itu,”papar Mullah saat ditanya tentang tawaran pendanaan IMF.“Jadi kami katakan bahwa pinjaman itu hanya untuk kebutuhan mendesak.” syarifudin
Jabatan menteri dalam negeri (mendagri) diberikan kepada mantan komandan polisi Mohammed Ibrahim Yusuf.Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata (SCAF) memberikan kursi presiden kepada perdana menteri (PM) sementara Kamal al- Ganzouri. Ganzouri memilih sebagian besar kabinetnya pada Selasa (6/12).Pengamat menyatakan Ganzouri kesulitan memilih mendagri untuk mengatur polisi.
Yusuf merupakan mantan kepala polisi untuk distrik Giza di ibu kota Kairo. Posisi mendagri sangat sensitif karena polisi dituduh bertindak brutal selama unjuk rasa melawan militer. Lebih dari 40 orang tewas dalam bentrok selama demonstrasi. Pelantikan kabinet baru dilakukan di depan pemimpin SCAF Marsekal Hussein Tantawi.
“ SCAF mendelegasikan kekuasaan kepresidenan kepada Kamal al-Ganzouri sesuai undang-undang, tapi tidak membawahi angkatan bersenjata dan lembaga yudisial,” ungkap laporan kantor berita resmi Mesir,Mena,kemarin. Jabatan menteri luar negeri diberikan lagi kepada Mohammed Kamel Amr yang menjabat dalam kabinet sebelumnya dan sempat mundur pada November silam saat unjuk rasa meningkat.
Adapun Mumtaz Said ditunjuk sebagai menteri keuangan. Ganzouri yang berpidato pada Selasa (6/12) malam meminta seluruh partai politik untuk mendukung pemerintahannya yang disebut sebagai pemerintahan penyelamat nasional.“ Kita tidak boleh membiarkan keamanan dan ekonomi seperti ini.Saya meminta semua gerakan politik, partai, dan setiap individu untuk bekerja sama bagi kebaikan negara,” tuturnya,dikutip AFP.
Ganzouri berjanji memulihkan keamanan dan ekonomi setelah sembilan bulan pemerintahan militer mengalami kerusuhan sosial, kekerasan sektarian, dan krisis keuangan yang memburuk. Sebelumnya Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP) yang merupakan sayap politik Ikhwanul Muslimin (IM) mendapatkan suara mayoritas dalam pemilu parlemen putaran pertama.
FJP menyatakan meraih 36 kursi dari 56 kursi parlemen yang diberikan kepada kandidat individual. Pemungutan suara masih digelar di dua pertiga distrik pemilihan, yang dijadwalkan 14 Desember dan Januari 2012. Sebanyak 24 kursi diperebutkan oleh FJP dan Partai al- Nour yang berada di urutan kedua.
“ Kubu Islam meraih kemenangan besar,”tulis surat kabar Al-Ahram. Banyak pendukung partaipartai liberal dan sekuler khawatir bahwa partai-partai Islam akan mendapatkan lebih banyak kekuasaan di parlemen mendatang. Parlemen harus memilih 100 anggota tim yang menyusun konstitusi baru yang akan direferendum sebelum pemilu presiden pada Juni 2012.
Di saat berkurangnya kerusuhan, Amnesty International mendesak Amerika Serikat (AS) menghentikan ekspor gas air mata ke Mesir.Amnesty menuduh otoritas Mesir menggunakan kekuatan berlebihan untuk melumpuhkan unjuk rasa. Meskipun saat ini perhatian rakyat Mesir dan komunitas internasional lebih tertuju pada transisi demokrasi setelah pemerintahan otoriter oleh Mubarak beberapa dekade silam, kondisi ekonomi kian terpuruk.
Industri pariwisata yang menjadi denyut nadi perekonomian Mesir terpengaruh oleh kerusuhan dan merosotnya investasi.Seorang anggota SCAF pekan lalu memperingatkan bahwa cadangan devisa Mesir merosot tajam dan mungkin hanya cukup untuk menutupi impor hingga akhir Februari.
SCAF kemarin menyatakan Dewan Militer tidak menerima USD3,2 miliar fasilitas pendanaan dari Dana Moneter Internasional (IMF) karena tidak ingin menimbun utang saat berkuasa pada periode transisi. Namun, anggota SCAF Jenderal Mokhtar al-Mullah menyatakan PM atau menteri keuangan memiliki otoritas untuk menyetujui fasilitas pendanaan jika dalam kondisi ekstrem sangat membutuhkan.
Mesir menegosiasikan pendanaan USD3,2 miliar dengan IMF pada awal tahun ini, tapi akhirnya perundingan dihentikan pada musim panas. Sejak saat itu banyak pertanyaan apakah Mesir masih menginginkan dana tersebut saat ekonomi diterjang krisis. Menteri keuangan saat itu menyatakan Dewan Militer khawatir menimbun utang dan berpendapat Mesir akan mengandalkan pendanaan dari dalam negeri.
“Tindakan termudah bagi Dewan Militer untuk menerima pinjaman dari luar negeri, sehingga rakyat Mesir dapat hidup lebih baik dan kemudian menyerahkan kekuasaan dan rakyat Mesir bertanggung jawab membayar utang itu,”papar Mullah saat ditanya tentang tawaran pendanaan IMF.“Jadi kami katakan bahwa pinjaman itu hanya untuk kebutuhan mendesak.” syarifudin
Rebut 6 iPad2 dari Lomba Ekspedisi Cincin Api!
Gunung berapi adalah ironi. Letusannya mematikan, sekaligus menghidupi. Diberkahi kesuburan tanah karena abu vulkanik ratusan gunung berapi yang berjajar, hingga dijuluki Zamrud Khatulistiwa. Nusantara adalah negeri yang retas karena dililit Cincin Api Pasifik.
Selama kurun waktu satu tahun ke depan, Harian KOMPAS, KOMPAS.com dan KOMPASTV akan menggali keunikan alam Indonesia dalam Ekspedisi Cincin Api Kompas. Bertolak dari Tambora dan berakhir di Mentawai.
Dalam rangka ikut menghadirkan konten bermutu dan bermanfaat dari masyarakat luas, KOMPAS mengajak Kompasianer (juga masyarakat umum, tentunya) untuk ikut ambil bagian dalam ekspedisi yang akan berlangsung selama satu tahun ke depan-dan liputannya mulai ditayangkan minggu besok di Harian KOMPAS, KOMPAS.com dan KOMPASTV.
Tulisan bisa berbentuk pengalaman, reportase ataupun ulasan atau opini seputar cincin api. Meliputi potensi, keindahan dan ancaman gunung berapi, bencana alam vulkanik maupun tektonik, serta tradisi dan kebudayaan masyarakat terkait keberadaan gunung berapi.
Kegiatan ini berlangsung selama enam periode, mulai September 2011 hingga Agustus 2012. Kompasianer menayangkan tulisan di www.kompasiana.com dengan menyantumkan tag “cincinapi” (tanpa tanda kutip). Setiap dua bulan sekali, Kompasiana akan mengumumkan tiga tulisan terbaik yang berhak mendapatkan hadiah berupa iPad 2, BlackBerry Gemini dan Samsung Galaxy Mini.
Mari ikut berkontribusi dalam memajukan negeri ini lewat tulisan-tulisan seputar cincin api. Semoga bangsa ini semakin siap dan dewasa dalam menghadapi setiap bencana alam, khususnya gempa bumi dan letusan gunung berapi.
JADWAL & HADIAH
* Periode 1: September - Oktober 2011
* Periode 2: November - Desember 2011
* Periode 3: Januari - Februari 2012
* Periode 4: Maret - April 2012
* Periode 5: Mei - Juni 2012
* Periode 6: Juli - Agustus 2012
Hadiah per periode:
* Tulisan Terbaik 1: Satu unit Apple iPad 2
* Tulisan Terbaik 2: Satu unit BlackBerry Gemini
* Tulisan Terbaik 3: Satu unit Samsung Galaxy Mini
TENTANG EKSPEDISI
Bertolak dari Tambora, mengarungi kaldera Toba, Sinabung dan Sibayak, Krakatau, Agung dan Rinjani, Semeru-Bromo, Merapi-Merbabu, Galunggung, Kerinci-Dempo, Egon-Lawu, hingga Sangihe-Ambon. Kemudian menyusuri lempeng benua Sesar Darat Sumatera dan berakhir di Mentawai.
Sebuah tim yang terdiri dari wartawan, ahli geologi, arkeologi, botani serta antropologi, mengintensifkan diri dalam sebuah perjalanan yang dinamai Ekspedisi Cincin Api Kompas.
Ekspedisi dilakukan selama satu tahun. Liputannya akan ditayangkan mulai tanggal 14 September di Harian KOMPAS, KOMPASTV dan KOMPAS.com. Sejak Juni 2011, tim ekspedisi melakukan perjalanan secara bertahap ke sejumlah kawasan gunung berapi dan patahan yang masuk dalam zona cincin api (ring of fire) di Indonesia.
Latar Belakang
Indonesia merupakan negara yang berada di garis depan pertemuan antar tiga lempeng, yaitu lempeng Austronesia, Asia, dan Pasifik. Gesekan antar lempeng itu-terutama antara Australia dan Asia-membuat bawah bumi Indonesia selalu bergejolak dan mendidih. Selain berada di garis tumbukan tiga lempeng (Indo-Sutralia, Eurasia, dan Pasifik), Indonesia juga dalam lilitan Sabuk Api Pasifik atau Pacific Ring of Fire.
Lempeng bebatuan di bawah bumi Indonesia, kecuali Kalimantan, termasuk yang paling retas di dunia. Hal ini dicirikan dengan banyaknya gempa bumi, dan gunung api yang berjajar mulai dari Aceh hingga Papua. Hingga sebelum terjadinya gempa diikuti tsunami yang melanda Aceh, 26 Desember 2004, potensi bencana geologi ini nyaris dilupakan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Kita tergagap. Padahal gempa, gunung meletus, dan tsunami telah memberi torehan panjang dalam sejarah nusantara.
Ekspedisi ini diharapkan bisa mengingatkan bangsa bahwa kita hidup di atas tanah yang retas dan agar bisa lebih bijak dan waspada. Juga untuk mendorong agar mitigasi bencana menjadi salah satu acuan dalam pembangunan nasional, terutama dalam tata ruang maupun anggaran.
Model Liputan
Ekspedisi Cincin Api akan diliput dalam model Cross Media Coverage selama 12 bulan mulai tanggal 14 September di Harian KOMPAS, KOMPASTV dan KOMPAS.com.
Selama kurun waktu satu tahun ke depan, Harian KOMPAS, KOMPAS.com dan KOMPASTV akan menggali keunikan alam Indonesia dalam Ekspedisi Cincin Api Kompas. Bertolak dari Tambora dan berakhir di Mentawai.
Dalam rangka ikut menghadirkan konten bermutu dan bermanfaat dari masyarakat luas, KOMPAS mengajak Kompasianer (juga masyarakat umum, tentunya) untuk ikut ambil bagian dalam ekspedisi yang akan berlangsung selama satu tahun ke depan-dan liputannya mulai ditayangkan minggu besok di Harian KOMPAS, KOMPAS.com dan KOMPASTV.
Tulisan bisa berbentuk pengalaman, reportase ataupun ulasan atau opini seputar cincin api. Meliputi potensi, keindahan dan ancaman gunung berapi, bencana alam vulkanik maupun tektonik, serta tradisi dan kebudayaan masyarakat terkait keberadaan gunung berapi.
Kegiatan ini berlangsung selama enam periode, mulai September 2011 hingga Agustus 2012. Kompasianer menayangkan tulisan di www.kompasiana.com dengan menyantumkan tag “cincinapi” (tanpa tanda kutip). Setiap dua bulan sekali, Kompasiana akan mengumumkan tiga tulisan terbaik yang berhak mendapatkan hadiah berupa iPad 2, BlackBerry Gemini dan Samsung Galaxy Mini.
Mari ikut berkontribusi dalam memajukan negeri ini lewat tulisan-tulisan seputar cincin api. Semoga bangsa ini semakin siap dan dewasa dalam menghadapi setiap bencana alam, khususnya gempa bumi dan letusan gunung berapi.
JADWAL & HADIAH
* Periode 1: September - Oktober 2011
* Periode 2: November - Desember 2011
* Periode 3: Januari - Februari 2012
* Periode 4: Maret - April 2012
* Periode 5: Mei - Juni 2012
* Periode 6: Juli - Agustus 2012
Hadiah per periode:
* Tulisan Terbaik 1: Satu unit Apple iPad 2
* Tulisan Terbaik 2: Satu unit BlackBerry Gemini
* Tulisan Terbaik 3: Satu unit Samsung Galaxy Mini
TENTANG EKSPEDISI
Bertolak dari Tambora, mengarungi kaldera Toba, Sinabung dan Sibayak, Krakatau, Agung dan Rinjani, Semeru-Bromo, Merapi-Merbabu, Galunggung, Kerinci-Dempo, Egon-Lawu, hingga Sangihe-Ambon. Kemudian menyusuri lempeng benua Sesar Darat Sumatera dan berakhir di Mentawai.
Sebuah tim yang terdiri dari wartawan, ahli geologi, arkeologi, botani serta antropologi, mengintensifkan diri dalam sebuah perjalanan yang dinamai Ekspedisi Cincin Api Kompas.
Ekspedisi dilakukan selama satu tahun. Liputannya akan ditayangkan mulai tanggal 14 September di Harian KOMPAS, KOMPASTV dan KOMPAS.com. Sejak Juni 2011, tim ekspedisi melakukan perjalanan secara bertahap ke sejumlah kawasan gunung berapi dan patahan yang masuk dalam zona cincin api (ring of fire) di Indonesia.
Latar Belakang
Indonesia merupakan negara yang berada di garis depan pertemuan antar tiga lempeng, yaitu lempeng Austronesia, Asia, dan Pasifik. Gesekan antar lempeng itu-terutama antara Australia dan Asia-membuat bawah bumi Indonesia selalu bergejolak dan mendidih. Selain berada di garis tumbukan tiga lempeng (Indo-Sutralia, Eurasia, dan Pasifik), Indonesia juga dalam lilitan Sabuk Api Pasifik atau Pacific Ring of Fire.
Lempeng bebatuan di bawah bumi Indonesia, kecuali Kalimantan, termasuk yang paling retas di dunia. Hal ini dicirikan dengan banyaknya gempa bumi, dan gunung api yang berjajar mulai dari Aceh hingga Papua. Hingga sebelum terjadinya gempa diikuti tsunami yang melanda Aceh, 26 Desember 2004, potensi bencana geologi ini nyaris dilupakan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Kita tergagap. Padahal gempa, gunung meletus, dan tsunami telah memberi torehan panjang dalam sejarah nusantara.
Ekspedisi ini diharapkan bisa mengingatkan bangsa bahwa kita hidup di atas tanah yang retas dan agar bisa lebih bijak dan waspada. Juga untuk mendorong agar mitigasi bencana menjadi salah satu acuan dalam pembangunan nasional, terutama dalam tata ruang maupun anggaran.
Model Liputan
Ekspedisi Cincin Api akan diliput dalam model Cross Media Coverage selama 12 bulan mulai tanggal 14 September di Harian KOMPAS, KOMPASTV dan KOMPAS.com.
Assad Menolak Bertanggung Jawab
WASHINGTON – Presiden Suriah Bashar al-Assad me-nyangkal dia harus bertanggung jawab atas tewasnya ribuan demonstran. Menurut Assad, dia tidak menggerakkan pasukan yang menyerang pengunjuk rasa.
Dalam wawancara yang jarang dilakukannya,Assad berbicara pada wartawan senior ABC News, Barbara Walters, bahwa dia akan membela diri saat dunia mengecam pemerintahannya dalam sembilan bulan kerusuhan yang menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menewaskan 4.000 orang.
ABC News berencana menayangkan wawancara itu kemarin, tapi seorang reporter ABC News yang meminta reaksi Washington dalam briefing Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Amerika Serikat (AS) mengutip pernyataan Assad yang mengatakan,“Saya presiden. Saya bukan pemilik negara, sehingga mereka bukan pasukan saya.” “Ada perbedaan antara memili- ki kebijakan untuk meredam dan antara memiliki sejumlah kesalahan yang dilakukan beberapa aparat.Ada perbedaan besar,” kata wartawan ABC News, mengutip pernyataan Assad.
Bereaksi atas pernyataan itu, juru bicara Kemenlu AS Mark Toner mengkritik Assad. Toner menegaskan,Assad memiliki banyak peluang untuk menghentikan kekerasan.“ Saya menganggap ini menggelikan bahwa dia berupaya bersembunyi di balik permainan penembakan dan mengklaim dia tidak memiliki otoritas kuat di negaranya sendiri,” ujar Toner,dikutip AFP.
ABC News menyatakan, pihaknya melakukan wawancara pertama Assad dengan media AS sejak Suriah melancarkan operasi militer menghentikan unjuk rasa.Walters,82,dikenal sering mewawancarai tokohtokoh penting.Dia merupakan penggagas acara showpagi ABC Newsbernama “The View”,yang menampilkan para pembawa acara wanita. Keluarga Assad memerintah Suriah selama empat dekade.
Saudara kandung Assad, Letnan Kolonel Maher al- Assad,memimpin Divisi Keempat angkatan bersenjata yang menjaga ibu kota serta pasukan elit Garda Republik. Suriah mendapat tekanan dari AS, Uni Eropa, Liga Arab, dan negara non-Arab, Turki, agar menghentikan kekerasan. Liga Arab mengancam memberlakukan sanksi baru,kecuali Suriah bersedia mengizinkan pengawas masuk ke Damaskus.
Dalam surat yang diajukan Suriah pada Minggu (4/12), rezim Assad menyatakan akan mengizinkan pengawas datang ke Damaskus jika sejumlah syarat dipenuhi. AS dan Prancis pada Selasa (6/12) mengirim duta besar (dubes) mereka kembali ke Suriah. Keduanya berharap dubes-dubes itu dapat membantu meredam kekerasan dan menunjukkan solidaritas pada demonstran.
Sebelumnya dubes kedua negara ditarik dari Suriah karena masalah keamanan. Dubes AS untuk Suriah Robert Ford meninggalkan Damaskus pada Oktober silam. Adapun, Dubes Prancis untuk Suriah kembali ke Damaskus pada Senin (5/12), setelah ditarik bulan lalu. syarifudin
Dalam wawancara yang jarang dilakukannya,Assad berbicara pada wartawan senior ABC News, Barbara Walters, bahwa dia akan membela diri saat dunia mengecam pemerintahannya dalam sembilan bulan kerusuhan yang menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menewaskan 4.000 orang.
ABC News berencana menayangkan wawancara itu kemarin, tapi seorang reporter ABC News yang meminta reaksi Washington dalam briefing Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Amerika Serikat (AS) mengutip pernyataan Assad yang mengatakan,“Saya presiden. Saya bukan pemilik negara, sehingga mereka bukan pasukan saya.” “Ada perbedaan antara memili- ki kebijakan untuk meredam dan antara memiliki sejumlah kesalahan yang dilakukan beberapa aparat.Ada perbedaan besar,” kata wartawan ABC News, mengutip pernyataan Assad.
Bereaksi atas pernyataan itu, juru bicara Kemenlu AS Mark Toner mengkritik Assad. Toner menegaskan,Assad memiliki banyak peluang untuk menghentikan kekerasan.“ Saya menganggap ini menggelikan bahwa dia berupaya bersembunyi di balik permainan penembakan dan mengklaim dia tidak memiliki otoritas kuat di negaranya sendiri,” ujar Toner,dikutip AFP.
ABC News menyatakan, pihaknya melakukan wawancara pertama Assad dengan media AS sejak Suriah melancarkan operasi militer menghentikan unjuk rasa.Walters,82,dikenal sering mewawancarai tokohtokoh penting.Dia merupakan penggagas acara showpagi ABC Newsbernama “The View”,yang menampilkan para pembawa acara wanita. Keluarga Assad memerintah Suriah selama empat dekade.
Saudara kandung Assad, Letnan Kolonel Maher al- Assad,memimpin Divisi Keempat angkatan bersenjata yang menjaga ibu kota serta pasukan elit Garda Republik. Suriah mendapat tekanan dari AS, Uni Eropa, Liga Arab, dan negara non-Arab, Turki, agar menghentikan kekerasan. Liga Arab mengancam memberlakukan sanksi baru,kecuali Suriah bersedia mengizinkan pengawas masuk ke Damaskus.
Dalam surat yang diajukan Suriah pada Minggu (4/12), rezim Assad menyatakan akan mengizinkan pengawas datang ke Damaskus jika sejumlah syarat dipenuhi. AS dan Prancis pada Selasa (6/12) mengirim duta besar (dubes) mereka kembali ke Suriah. Keduanya berharap dubes-dubes itu dapat membantu meredam kekerasan dan menunjukkan solidaritas pada demonstran.
Sebelumnya dubes kedua negara ditarik dari Suriah karena masalah keamanan. Dubes AS untuk Suriah Robert Ford meninggalkan Damaskus pada Oktober silam. Adapun, Dubes Prancis untuk Suriah kembali ke Damaskus pada Senin (5/12), setelah ditarik bulan lalu. syarifudin
Milestones Diplomasi Indonesia
2003
Indonesia mempelopori konferensi regional mengenai penanganan terorisme. Salah satu rekomendasi dari konferensi itu adalah sharing data atau informasi mengenai isu-isu terorisme. Malaysia dan Singapura merupakan negara yang terlibat aktif dalam konferensi tersebut. Mekanisme tersebut juga diikat dalam kesepakatan bilateral.
Juni¬-Agustus 2003
Program Beasiswa Seni dan Budaya mulai digelar tiap tahun. Pada 2003 program ini diikuti 14 peserta dari 6 negara dalam South-West Pacific Dialogue (Dialog Negara-Negara Pasifik Barat Daya), sedangkan pada 2004 program diperluas menjangkau 27 peserta dari SWPD, ASEAN, dan Fiji. Ini menjadi upaya Indonesia mempromosikan kesenian dan kebudayaan bangsa.
29-30 November 2004
Dalam KTT ASEAN X di Laos, Indonesia mendorong implementasi berbagai rencana kerja yang telah ditetapkan para Kepala Negara ASEAN, termasuk menyangkut masalah ASEAN Security Community, ASEAN Socio-Cultural Community, serta mengenai pembahasan East Asia Summit di Kuala Lumpur.
Desember 2004
South-West Pacific Dialogue (Dialog Negara-Negara Pasifik Barat Daya) digelar di Victor Harbor, Adelaide, Australia. Ini merupakan forum tukar-menukar informasi yang diprakarsai Indonesia dua tahun lalu. SWPD mencakup Indonesia, Australia, Selandia Baru, Filipina, Timor Leste, dan Papua Nugini. Berbagai isu dibahas di sana, termasuk masalah terorisme di kawasan, kerjasama kawasan untuk melawan terorisme, dan kerjasama keamanan maritim, kejahatan lintas negara (seperti penyelundupan manusia, illegal fishing dan perompakan) serta tantangan pembangunan (seperti pertumbuhan dan peningkatan keterampilan sumber daya manusia, wabah HIV/AIDS, dan penyakit menular seperti flu burung).
6-7 Desember 2004
International Dialogue on Interfaith Cooperation digelar di Yogyakarta. Interfaith Dialogue dihadiri para tokoh keagamaan dari ASEAN dan SWPD, dan dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
6 Januari 2005
KTT Khusus Pemimpin ASEAN mengenai Dampak Gempa Bumi dan Tsunami digelar di Jakarta. KTT itu dihadiri beberapa negara non-ASEAN antara lain China, Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa dan Komisi Eropa. India, Sri Lanka dan Maladewa diundang sebagai tiga negara yang juga menjadi korban bencana itu. Dihadiri juga oleh Sekjen PBB Bapak Kofi Annan.
11 Januari 2005
Digelar Pledging Conference di Jenewa untuk menghimpun dana guna keperluan emergency relief di negara-negara yang terkena musibah tsunami. Indonesia terlibat aktif dalam menyukseskan konferensi itu.
18 Januari 2005
Sidang Majelis Umum ke-59 PBB di New York membahas tema “Strengtehening Emergency Relief, Rehabilitation, Reconstruction and Prevention in the Aftermath of Tsunami Disaster”. Indonesia memprakarsai Resolusi Majelis Umum PBB yang isinya mendukung hasil-hasil yang dicapai dalam KTT Khusus Pemimpin ASEAN mengenai Dampak Gempa Bumi dan Tsunami di Jakarta pada 6 Januari lalu.
Maret 2005
Ketegangan antara Malaysia dan Indonesia terjadi terkait klaim atas pulau Ambalat di laut Sulawesi di sebelah timur pulau Kalimantan.
Ratusan TKI ilegal ditangkap di Malaysia dalam operasi tegas. Sebanyak 380 orang , 298 pria dan 81 wanita asal Indonesia ditangkap aparat Malaysia. Indonesia menempatkan wakil-wakil dari KBRI di titik-titik pemrosesan Pekerja Indonesia di Malaysia untuk secara langsung melihat pelaksanaannya.
22-23 Maret 2005
Tim teknis dari Malaysia dan Indonesia bertemu di Jakarta untuk membahas masalah ambalat. Tim tersebut bersifat antar-departemen dan terdiri dari ahli hukum, hidrografi, pemetaan, dan ahli strategi.
22-23 April 2005
Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika (KTT AA) digelar di Jakarta dan Bandung. Ini merupakan KTT AA ke-50 tahun.
6-7 Mei 2005
Menlu RI Nur Hassan Wirayuda ke Kyoto, Jepang, menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTM) Asia-Europe Meeting (ASEM) ke-7. Indonesia mendorong pentingnya kerjasama internasional dengan memperkuat rezim multilateralisme, meningkatkan peran dan reformasi PBB serta upaya dalam menghadapi tantangan-tantangan global baru, seperti: terrorisme, ancaman senjata pemusnah massal, transnational organized crime. Indoneisa juga akan mendorong kerjasama para mitra ASEM bagi terciptanya keamanan regional di semenanjung Korea dan Timur Tengah.
25-26 Mei 2005
Pertemuan II tim teknis Indonesia – Malaysia di Langkawi membahas delimitasi batas laut Indonesia – Malaysia di Laut Sulawesi, Selat Malaka dan Selat Singapura serta Laut China Selatan. Telah dicapai semacam kesepakatan mengenai pendekatan yang akan diterapkan sehingga membantu penetapan garis batas. Pendekatan yang telah disepakati ini tidak akan bertentangan dengan prinsip hukum laut internasional.
6-8 Desember 2005
KTT Luar Biasa Organisasi Konferensi Islam (OKI). Indonesia mendorong reformasi OKI sehingga menjadi organisasi yang lebih efektif. Indonesia mengangkat perlunya demokrasi dalam OKI.
Agustus 2006
RI dan Myanmar menandatangani MoU on the Establishment of Joint-Commission of Indonesia-Myanmar. Disepakati pula pertemuan pertama Joint-Commission Indonesia-Myanmar di Jakarta.
21 Maret 2006
Pertemuan ASEAN – European Union Senior Officials Meeting (ASEAN-EU SOM) digelar di Brussels. Agenda pertemuan membahas perkembangan kerjasama ASEAN-EU, tukar pandangan mengenai isu regional dan internasional, Aceh EU-ASEAN Joint Monitoring Mission, dan penanganan pandemi flu burung, serta kondisi 15 bulan setelah bencana tsunami di Samudera Hindia.
15 Maret 2006
Majelis Umum PBB berhasil mengadopsi Resolusi membentuk badan baru bernama Dewan Hak Asasi Manusia (Human Rights Council). Indonesia termasuk dalam 170 negara yang mendukung pembentukannya, 4 negara menolak yakni Amerika Serikat, Israel, Kepulauan Marshall, dan Palau, sementara 3 negara abstain yakni Belarus, Venezuela, Iran.
19-20 April 2006
ASEAN Ministerial Meeting Retreat digelar di Ubud. Pertemuan Eminent Persons Group digelar pada 17-20 April 2006, untuk membuat Draft Asian Charter. Agenda pertemuan untuk memperkuat sentralitas ASEAN dalam mendorong regionalisme di Asia Tenggara, Aksesi Timor Leste ke TAC (Treaty of Amity and Cooperation), termasuk penguatan perdamaian, keamanan, dan pembangunan kawasan.
Juni 2006
Indonesia mengevakuasi 1.498 WNI dari Timor Leste. Evakuasi tersebut dilakukan melalui udara dengan pesawat C-130 Hercules sebanyak 10 sortie.
5-6 Oktober 2006
Simposium antar budaya dan antar agama APEC digelar di Yogyakarta, bertema ”Membangun rasa saling percaya, saling pengertian, saling menghormati menuju pencapaian stabilitas dan kemakmuran di kawasan APEC”.
2 November 2006
Indonesia terpilih lagi sebagai anggota UN-ECOSOC untuk periode 2007-2009, dengan perolehan suara 184/192. Pemilihan tersebut dilakukan pada Sidang Majelis Umum PBB dan pemilihan anggota dilakukan berdasarkan pemenuhan syarat perolehan 2/3 dari total suara. Dari kelompok Asia terdapat empat calon, yaitu Indonesia, Filipina, Irak dan Kazakhstan. Sesuai jumlah kuota untuk Asia, keempat negara tersebut terpilih semua menjadi anggota UN-ECOSOC. Negara-negara berkembang berupaya untuk mendorong upaya maksimal ECOSOC melalui pembuatan pengkajian dan penetapan kebijakan ekonomi internasional.
22 Januari 2007
Pemerintah Indonesia mengeluarkan larangan ekspor pasir berdasarkan atas peraturan No. 2/2007 tertanggal 22 Januari 2007 yang dikeluarkan Menteri Perdagangan mengenai lingkungan hidup. Di lain pihak, reklamasi yang dilakukan Singapura tidak akan mengubah batas wilayah Singapura yang didasarkan atas perjanjian mengenai batas wilayah Indonesia-Singapura yang berbatasan di bagian selatan Singapura.
24 Maret 2007
Indonesia mendukung Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1747/ 2007 tentang isu nuklir Iran yang rancangannya diprakarsai oleh negara-negara anggota tetap DK PBB ditambah Jerman (P5+1). Indonesia setuju kepada Resolusi tersebut karena dipandang mengandung empat usul yang diajukan Indonesia, yaitu: (1) Adanya rujukan mengenai kawasan bebas senjata pemusnah massal di Timur Tengah; (2) penghapusan senjata nuklir oleh nuclear power states; (3) jaminan atas hak semua negara, termasuk Iran, untuk mengembangkan energi nuklir untuk tujuan damai, dan; (4) agar segala perundingan dilakukan dalam itikad baik (”in good faith”).
Juli 2007
Indonesia melalui KBRI Brussel melakukan lobi dan pendekatan terhadap pihak-pihak di Uni Eropa terkait dikeluarkannya larangan terbang bagi maskapai Indonesia yang terbang menuju wilayah Eropa.
15-22 November 2007
KTT ASEAN yang ke-13 digelar. Dilakukan penandatanganan beberapa document penting oleh para Kepala Negara anggota ASEAN, antara lain: ASEAN Charter; 2 (dua) buah deklarasi: ASEAN Declaration on Environmental Sustainability dan ASEAN Declaration on the 13th Session on the Conference of Parties to the UNFCCC and 3rd Meeting of Parties of the Kyoto Protocol; Singapore Declaration on the ASEAN Charter; dan Declaration on the ASEAN Economic Community Blue Prints. Sedangkan dalam konteks East Asia Summit ditandatangani 3rd East Asia Summit Declaration, yaitu Singapore Declaration on Climate Change, Energy, and the Environment.
Para kepala negara juga menyaksikan penandatanganan dan mengesahkan 2nd Joint Statement of the ASEAN+3, yang menandai 10 tahun kerjasama ASEAN+3 (China, Korea Selatan, dan Jepang) dan meletakkan dasar strategi dalam rangka meningkatkan kerjasama di masa mendatang di antara ASEAN+3, khususnya di masa 10 tahun yang akan datang.
November 2007
Indonesia mendapat giliran menjabat sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB dan dalam perdebatan di bawah kepemimpinan Indonesia, delegasi Indonesia mengangkat isu peran organisasi regional dan sub regional dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Pertemuan yang dipimpin Menteri Luar Negeri RI dihadiri Sekjen DK, seluruh anggota DK, wakil 6 organisasi regional dan sub regional – termasuk ASEAN – serta 18 negara anggota PBB lainnya.
28 Januari – 1 Februari 2008
Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Kedua Negara-Negara Pihak Konvensi PBB Menentang Korupsi (The Second Conference of the State Parties to the United Nations Convention against Coruption, CSP-2 UNCAC), di Nusa-Dua, Bali. Konferensi Kedua ini dihadiri 140 negara yang terdiri atas 104 Negara Pihak dan 36 Negara Penandatangan Konvensi, organisasi internasional, kalangan parlemen, LSM, Akademisi, dan pengusaha dengan jumlah perkiraan keseluruhan peserta sekitar 1.000 orang.
15 Juli 2008
Penyampaian Laporan Akhir Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) RI - Timor Leste di hotel Grand Hyatt, Bali.
14-15 Juli 2008
Konferensi Asia-Afrika untuk Peningkatan Kapasitas Palestina digelar di Jakarta. 7 menteri (tidak termasuk menteri Palestina), 40 negara dan dua organisasi internasional hadir. Perdana Menteri Palestina juga datang.
29-30 Agustus 2008
Pertemuan I Eminent Persons Group (EPG) RI-Malaysia membahas peningkatan hubungan antara masyarakat kedua negara (people-to-people), misperception, kurangnya dipahami sejarah oleh generasi muda (generation gap) dan sebagainya.
20 Agustus 2009
Pertemuan Joint Working Group Ke-3 Indonesia-Malaysia di Bidang Tenaga Kerja di Kuala Lumpur. Pertemuan dilaksanakan di Kementerian Dalam Negeri Malaysia.
Pemerintah Indonesia menghendaki adanya satu hari libur dalam seminggu. Untuk mengakomodasi keinginan tersebut maka diperlukan revisi undang-undang ketenagakerjaan Malaysia. Indonesia menyatakan perlu adanya pengkajian pada sektor informal di Malaysia yang dapat menjadi pedoman upah minimum. Menurut Indonesia, apabila semua pembahasan sudah selesai, maka paspor penata laksana kerumahtanggaan (PRT) akan dipegang oleh yang bersangkutan. Jika PRT tersebut melarikan diri maka perlu diperhatikan faktor-faktor penyebabnya.
12-13 Oktober 2009
Berlangsung pertemuan tingkat pejabat tinggi dan pertemuan tingkat menteri Forest Eleven (F-11) di Jakarta untuk membahas upaya bersama dalam pengelolaan hutan-hutan tropik. Forum F-11, yang diprakarsai Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada saat menghadiri sidang PBB pada 24 September 2007 merupakan forum kerjasama negara-negara pemilik hutan tropik. Pertemuan ini merupakan yang pertama sejak Presiden SBY menggagas forum F-11 tersebut. Negara-negara yang tergabung dalam F-11 adalah Malaysia, Kosta Rika, Brazil, Kolombia, Kamerun, Republik Demokratik Kongo, Peru, Gabon, Republik Kongo, Papua Nugini dan Indonesia.
12-13 Oktober 2009
Pertemuan SOM mengenai kerjasama kemitraan strategik antara Asia-Afrika (New Asian-Africa Strategic Partnership) dilaksanakan di Hotel Borobudur, Jakarta.
25-27 Januari 2010
Kerjasama Lintas Agama atau Interfaith Cooperation Indonesia-Amerika Serikat digelar di Jakarta. Pertemuan ini merupakan kerjasama lintas agama yang pertama antara kedua negara, walaupun pertukaran informasi mengenai kehidupan beragama di masing-masing telah dilakukan sejak 1970. Selama ini kedua negara memiliki mekanisme dialog dan pertemuan yang melibatkan beberapa negara, namun belum dalam konteks kerjasama yang terstruktur.
23 – 26 Februari 2010
Sidang Government Council UNEP (United Nation on Environment Program) di Bali.
26-27 Mei 2010
Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan The 2nd ASEAN-Europe Meeting (ASEM) Development Conference di Yogyakarta. Konferensi yang pertama dilaksanakan di Manila, Filipina. Konferensi tersebut menindaklanjuti isu yang dibahas di Manila yakni sustainable development yang diarahkan ke arah kerjasama yang konkrit. Konferensi itu menghasilkan dua dokumen yakni summary report dan Deklarasi Yogyakarta.
11 Februari 2011
Evakuasi WNI kloter keenam tiba dengan membawa sebanyak 400 WNI. Dua kloter evakuasi terakhir merupakan WNI yang berasal dari 6 kota di luar Kairo, baik yang datang sendiri atau dijemput. Setelah 6 kali penerbangan, jumlah WNI yang dievakuasi dari Mesir berjumlah 2.432 WNI yang terdiri atas 855 wanita, 937 laki-laki dan 240 anak-anak.
25 Februari 2011
Evakuasi WNI di Tripoli, Libya, kloter pertama yang membawa 260 WNI menuju Tunisia dan selanjutnya akan ditangani untuk dibawa ke Indonesia. Evakuasi WNI kloter pertama ini membawa seluruh pegawai P.T. Wika serta WNI lain dengan menggunakan Tunis Air menuju Tunisia. Hingga saat ini, semua 875 WNI yang terdaftar di KBRI Libya dalam keadaan selamat. Lebih dari 500 WNI merupakan pekerja sektor formal (201 orang merupakan pegawai P.T. Wika) dan sekitar 130 orang adalah pelajar. Sebagian besar WNI di Libya bermukim di sekitar kota Tripoli. Menurut laporan Dubes RI di Tripoli, keadaan di kota Tripoli cenderung terkendali walaupun masih tetap terdengar suara tembakan.
24-25 Oktober 2011
Pertemuan Pertama Forum Walikota ASEAN dilaksanakan di Hotel JW Marriott, Surabaya. Pertemuan dipimpin Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Walikota Eddy Santana Putra, dan dihadiri 70 walikota ASEAN dari Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Singapura dan Thailand. Pertemuan Pertama Forum Walikota ASEAN ini merupakan inisiatif Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), dan diselenggarakan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Surabaya, dan Asian Development Bank. Forum ini bertujuan memajukan people-to-people contact dan kesadaran ASEAN menuju pembentukan Komunitas ASEAN 2015 serta memperkuat jaringan masyarakat sipil di kawasan.
5-6 Oktober 2011
Pemerintah RI dan Pemerintah Australia telah sepakat menyelenggarakan untuk pertama kalinya Indonesia-Australia Dialogue (IAD), dialog antar tokoh masyarakat RI dan tokoh masyarakat Australia, sebagai salah satu inisiatif guna mendukung upaya-upaya peningkatan hubungan antar-masyarakat kedua negara. Inisiatif ini merupakan kesepakatan kedua kepala pemerintahan pada kesempatan kunjungan Presiden RI ke Australia, Maret 2010. IAD diselenggarakan di Jakarta, di Hotel Four Seasons.
17 November 2011
Para pemimpin dari sepuluh negara anggota ASEAN bertemu di Bali, Indonesia menghadiri KTT ke-19 ASEAN. Pertemuan dipimpin Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua ASEAN di tahun 2011. KTT membahas perkembangan kerja sama dalam pencapaian Komunitas ASEAN 2015 yang mencakup pilar politik keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Para pemimpin ASEAN juga melakukan pembahasan mengenai hubungan eksternal ASEAN dan KTT Asia Timur serta bertukar pandangan mengenai perkembangan dan situasi terkini di kawasan dan isu-isu global.
Indonesia mempelopori konferensi regional mengenai penanganan terorisme. Salah satu rekomendasi dari konferensi itu adalah sharing data atau informasi mengenai isu-isu terorisme. Malaysia dan Singapura merupakan negara yang terlibat aktif dalam konferensi tersebut. Mekanisme tersebut juga diikat dalam kesepakatan bilateral.
Juni¬-Agustus 2003
Program Beasiswa Seni dan Budaya mulai digelar tiap tahun. Pada 2003 program ini diikuti 14 peserta dari 6 negara dalam South-West Pacific Dialogue (Dialog Negara-Negara Pasifik Barat Daya), sedangkan pada 2004 program diperluas menjangkau 27 peserta dari SWPD, ASEAN, dan Fiji. Ini menjadi upaya Indonesia mempromosikan kesenian dan kebudayaan bangsa.
29-30 November 2004
Dalam KTT ASEAN X di Laos, Indonesia mendorong implementasi berbagai rencana kerja yang telah ditetapkan para Kepala Negara ASEAN, termasuk menyangkut masalah ASEAN Security Community, ASEAN Socio-Cultural Community, serta mengenai pembahasan East Asia Summit di Kuala Lumpur.
Desember 2004
South-West Pacific Dialogue (Dialog Negara-Negara Pasifik Barat Daya) digelar di Victor Harbor, Adelaide, Australia. Ini merupakan forum tukar-menukar informasi yang diprakarsai Indonesia dua tahun lalu. SWPD mencakup Indonesia, Australia, Selandia Baru, Filipina, Timor Leste, dan Papua Nugini. Berbagai isu dibahas di sana, termasuk masalah terorisme di kawasan, kerjasama kawasan untuk melawan terorisme, dan kerjasama keamanan maritim, kejahatan lintas negara (seperti penyelundupan manusia, illegal fishing dan perompakan) serta tantangan pembangunan (seperti pertumbuhan dan peningkatan keterampilan sumber daya manusia, wabah HIV/AIDS, dan penyakit menular seperti flu burung).
6-7 Desember 2004
International Dialogue on Interfaith Cooperation digelar di Yogyakarta. Interfaith Dialogue dihadiri para tokoh keagamaan dari ASEAN dan SWPD, dan dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
6 Januari 2005
KTT Khusus Pemimpin ASEAN mengenai Dampak Gempa Bumi dan Tsunami digelar di Jakarta. KTT itu dihadiri beberapa negara non-ASEAN antara lain China, Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa dan Komisi Eropa. India, Sri Lanka dan Maladewa diundang sebagai tiga negara yang juga menjadi korban bencana itu. Dihadiri juga oleh Sekjen PBB Bapak Kofi Annan.
11 Januari 2005
Digelar Pledging Conference di Jenewa untuk menghimpun dana guna keperluan emergency relief di negara-negara yang terkena musibah tsunami. Indonesia terlibat aktif dalam menyukseskan konferensi itu.
18 Januari 2005
Sidang Majelis Umum ke-59 PBB di New York membahas tema “Strengtehening Emergency Relief, Rehabilitation, Reconstruction and Prevention in the Aftermath of Tsunami Disaster”. Indonesia memprakarsai Resolusi Majelis Umum PBB yang isinya mendukung hasil-hasil yang dicapai dalam KTT Khusus Pemimpin ASEAN mengenai Dampak Gempa Bumi dan Tsunami di Jakarta pada 6 Januari lalu.
Maret 2005
Ketegangan antara Malaysia dan Indonesia terjadi terkait klaim atas pulau Ambalat di laut Sulawesi di sebelah timur pulau Kalimantan.
Ratusan TKI ilegal ditangkap di Malaysia dalam operasi tegas. Sebanyak 380 orang , 298 pria dan 81 wanita asal Indonesia ditangkap aparat Malaysia. Indonesia menempatkan wakil-wakil dari KBRI di titik-titik pemrosesan Pekerja Indonesia di Malaysia untuk secara langsung melihat pelaksanaannya.
22-23 Maret 2005
Tim teknis dari Malaysia dan Indonesia bertemu di Jakarta untuk membahas masalah ambalat. Tim tersebut bersifat antar-departemen dan terdiri dari ahli hukum, hidrografi, pemetaan, dan ahli strategi.
22-23 April 2005
Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika (KTT AA) digelar di Jakarta dan Bandung. Ini merupakan KTT AA ke-50 tahun.
6-7 Mei 2005
Menlu RI Nur Hassan Wirayuda ke Kyoto, Jepang, menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTM) Asia-Europe Meeting (ASEM) ke-7. Indonesia mendorong pentingnya kerjasama internasional dengan memperkuat rezim multilateralisme, meningkatkan peran dan reformasi PBB serta upaya dalam menghadapi tantangan-tantangan global baru, seperti: terrorisme, ancaman senjata pemusnah massal, transnational organized crime. Indoneisa juga akan mendorong kerjasama para mitra ASEM bagi terciptanya keamanan regional di semenanjung Korea dan Timur Tengah.
25-26 Mei 2005
Pertemuan II tim teknis Indonesia – Malaysia di Langkawi membahas delimitasi batas laut Indonesia – Malaysia di Laut Sulawesi, Selat Malaka dan Selat Singapura serta Laut China Selatan. Telah dicapai semacam kesepakatan mengenai pendekatan yang akan diterapkan sehingga membantu penetapan garis batas. Pendekatan yang telah disepakati ini tidak akan bertentangan dengan prinsip hukum laut internasional.
6-8 Desember 2005
KTT Luar Biasa Organisasi Konferensi Islam (OKI). Indonesia mendorong reformasi OKI sehingga menjadi organisasi yang lebih efektif. Indonesia mengangkat perlunya demokrasi dalam OKI.
Agustus 2006
RI dan Myanmar menandatangani MoU on the Establishment of Joint-Commission of Indonesia-Myanmar. Disepakati pula pertemuan pertama Joint-Commission Indonesia-Myanmar di Jakarta.
21 Maret 2006
Pertemuan ASEAN – European Union Senior Officials Meeting (ASEAN-EU SOM) digelar di Brussels. Agenda pertemuan membahas perkembangan kerjasama ASEAN-EU, tukar pandangan mengenai isu regional dan internasional, Aceh EU-ASEAN Joint Monitoring Mission, dan penanganan pandemi flu burung, serta kondisi 15 bulan setelah bencana tsunami di Samudera Hindia.
15 Maret 2006
Majelis Umum PBB berhasil mengadopsi Resolusi membentuk badan baru bernama Dewan Hak Asasi Manusia (Human Rights Council). Indonesia termasuk dalam 170 negara yang mendukung pembentukannya, 4 negara menolak yakni Amerika Serikat, Israel, Kepulauan Marshall, dan Palau, sementara 3 negara abstain yakni Belarus, Venezuela, Iran.
19-20 April 2006
ASEAN Ministerial Meeting Retreat digelar di Ubud. Pertemuan Eminent Persons Group digelar pada 17-20 April 2006, untuk membuat Draft Asian Charter. Agenda pertemuan untuk memperkuat sentralitas ASEAN dalam mendorong regionalisme di Asia Tenggara, Aksesi Timor Leste ke TAC (Treaty of Amity and Cooperation), termasuk penguatan perdamaian, keamanan, dan pembangunan kawasan.
Juni 2006
Indonesia mengevakuasi 1.498 WNI dari Timor Leste. Evakuasi tersebut dilakukan melalui udara dengan pesawat C-130 Hercules sebanyak 10 sortie.
5-6 Oktober 2006
Simposium antar budaya dan antar agama APEC digelar di Yogyakarta, bertema ”Membangun rasa saling percaya, saling pengertian, saling menghormati menuju pencapaian stabilitas dan kemakmuran di kawasan APEC”.
2 November 2006
Indonesia terpilih lagi sebagai anggota UN-ECOSOC untuk periode 2007-2009, dengan perolehan suara 184/192. Pemilihan tersebut dilakukan pada Sidang Majelis Umum PBB dan pemilihan anggota dilakukan berdasarkan pemenuhan syarat perolehan 2/3 dari total suara. Dari kelompok Asia terdapat empat calon, yaitu Indonesia, Filipina, Irak dan Kazakhstan. Sesuai jumlah kuota untuk Asia, keempat negara tersebut terpilih semua menjadi anggota UN-ECOSOC. Negara-negara berkembang berupaya untuk mendorong upaya maksimal ECOSOC melalui pembuatan pengkajian dan penetapan kebijakan ekonomi internasional.
22 Januari 2007
Pemerintah Indonesia mengeluarkan larangan ekspor pasir berdasarkan atas peraturan No. 2/2007 tertanggal 22 Januari 2007 yang dikeluarkan Menteri Perdagangan mengenai lingkungan hidup. Di lain pihak, reklamasi yang dilakukan Singapura tidak akan mengubah batas wilayah Singapura yang didasarkan atas perjanjian mengenai batas wilayah Indonesia-Singapura yang berbatasan di bagian selatan Singapura.
24 Maret 2007
Indonesia mendukung Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1747/ 2007 tentang isu nuklir Iran yang rancangannya diprakarsai oleh negara-negara anggota tetap DK PBB ditambah Jerman (P5+1). Indonesia setuju kepada Resolusi tersebut karena dipandang mengandung empat usul yang diajukan Indonesia, yaitu: (1) Adanya rujukan mengenai kawasan bebas senjata pemusnah massal di Timur Tengah; (2) penghapusan senjata nuklir oleh nuclear power states; (3) jaminan atas hak semua negara, termasuk Iran, untuk mengembangkan energi nuklir untuk tujuan damai, dan; (4) agar segala perundingan dilakukan dalam itikad baik (”in good faith”).
Juli 2007
Indonesia melalui KBRI Brussel melakukan lobi dan pendekatan terhadap pihak-pihak di Uni Eropa terkait dikeluarkannya larangan terbang bagi maskapai Indonesia yang terbang menuju wilayah Eropa.
15-22 November 2007
KTT ASEAN yang ke-13 digelar. Dilakukan penandatanganan beberapa document penting oleh para Kepala Negara anggota ASEAN, antara lain: ASEAN Charter; 2 (dua) buah deklarasi: ASEAN Declaration on Environmental Sustainability dan ASEAN Declaration on the 13th Session on the Conference of Parties to the UNFCCC and 3rd Meeting of Parties of the Kyoto Protocol; Singapore Declaration on the ASEAN Charter; dan Declaration on the ASEAN Economic Community Blue Prints. Sedangkan dalam konteks East Asia Summit ditandatangani 3rd East Asia Summit Declaration, yaitu Singapore Declaration on Climate Change, Energy, and the Environment.
Para kepala negara juga menyaksikan penandatanganan dan mengesahkan 2nd Joint Statement of the ASEAN+3, yang menandai 10 tahun kerjasama ASEAN+3 (China, Korea Selatan, dan Jepang) dan meletakkan dasar strategi dalam rangka meningkatkan kerjasama di masa mendatang di antara ASEAN+3, khususnya di masa 10 tahun yang akan datang.
November 2007
Indonesia mendapat giliran menjabat sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB dan dalam perdebatan di bawah kepemimpinan Indonesia, delegasi Indonesia mengangkat isu peran organisasi regional dan sub regional dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Pertemuan yang dipimpin Menteri Luar Negeri RI dihadiri Sekjen DK, seluruh anggota DK, wakil 6 organisasi regional dan sub regional – termasuk ASEAN – serta 18 negara anggota PBB lainnya.
28 Januari – 1 Februari 2008
Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Kedua Negara-Negara Pihak Konvensi PBB Menentang Korupsi (The Second Conference of the State Parties to the United Nations Convention against Coruption, CSP-2 UNCAC), di Nusa-Dua, Bali. Konferensi Kedua ini dihadiri 140 negara yang terdiri atas 104 Negara Pihak dan 36 Negara Penandatangan Konvensi, organisasi internasional, kalangan parlemen, LSM, Akademisi, dan pengusaha dengan jumlah perkiraan keseluruhan peserta sekitar 1.000 orang.
15 Juli 2008
Penyampaian Laporan Akhir Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) RI - Timor Leste di hotel Grand Hyatt, Bali.
14-15 Juli 2008
Konferensi Asia-Afrika untuk Peningkatan Kapasitas Palestina digelar di Jakarta. 7 menteri (tidak termasuk menteri Palestina), 40 negara dan dua organisasi internasional hadir. Perdana Menteri Palestina juga datang.
29-30 Agustus 2008
Pertemuan I Eminent Persons Group (EPG) RI-Malaysia membahas peningkatan hubungan antara masyarakat kedua negara (people-to-people), misperception, kurangnya dipahami sejarah oleh generasi muda (generation gap) dan sebagainya.
20 Agustus 2009
Pertemuan Joint Working Group Ke-3 Indonesia-Malaysia di Bidang Tenaga Kerja di Kuala Lumpur. Pertemuan dilaksanakan di Kementerian Dalam Negeri Malaysia.
Pemerintah Indonesia menghendaki adanya satu hari libur dalam seminggu. Untuk mengakomodasi keinginan tersebut maka diperlukan revisi undang-undang ketenagakerjaan Malaysia. Indonesia menyatakan perlu adanya pengkajian pada sektor informal di Malaysia yang dapat menjadi pedoman upah minimum. Menurut Indonesia, apabila semua pembahasan sudah selesai, maka paspor penata laksana kerumahtanggaan (PRT) akan dipegang oleh yang bersangkutan. Jika PRT tersebut melarikan diri maka perlu diperhatikan faktor-faktor penyebabnya.
12-13 Oktober 2009
Berlangsung pertemuan tingkat pejabat tinggi dan pertemuan tingkat menteri Forest Eleven (F-11) di Jakarta untuk membahas upaya bersama dalam pengelolaan hutan-hutan tropik. Forum F-11, yang diprakarsai Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada saat menghadiri sidang PBB pada 24 September 2007 merupakan forum kerjasama negara-negara pemilik hutan tropik. Pertemuan ini merupakan yang pertama sejak Presiden SBY menggagas forum F-11 tersebut. Negara-negara yang tergabung dalam F-11 adalah Malaysia, Kosta Rika, Brazil, Kolombia, Kamerun, Republik Demokratik Kongo, Peru, Gabon, Republik Kongo, Papua Nugini dan Indonesia.
12-13 Oktober 2009
Pertemuan SOM mengenai kerjasama kemitraan strategik antara Asia-Afrika (New Asian-Africa Strategic Partnership) dilaksanakan di Hotel Borobudur, Jakarta.
25-27 Januari 2010
Kerjasama Lintas Agama atau Interfaith Cooperation Indonesia-Amerika Serikat digelar di Jakarta. Pertemuan ini merupakan kerjasama lintas agama yang pertama antara kedua negara, walaupun pertukaran informasi mengenai kehidupan beragama di masing-masing telah dilakukan sejak 1970. Selama ini kedua negara memiliki mekanisme dialog dan pertemuan yang melibatkan beberapa negara, namun belum dalam konteks kerjasama yang terstruktur.
23 – 26 Februari 2010
Sidang Government Council UNEP (United Nation on Environment Program) di Bali.
26-27 Mei 2010
Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan The 2nd ASEAN-Europe Meeting (ASEM) Development Conference di Yogyakarta. Konferensi yang pertama dilaksanakan di Manila, Filipina. Konferensi tersebut menindaklanjuti isu yang dibahas di Manila yakni sustainable development yang diarahkan ke arah kerjasama yang konkrit. Konferensi itu menghasilkan dua dokumen yakni summary report dan Deklarasi Yogyakarta.
11 Februari 2011
Evakuasi WNI kloter keenam tiba dengan membawa sebanyak 400 WNI. Dua kloter evakuasi terakhir merupakan WNI yang berasal dari 6 kota di luar Kairo, baik yang datang sendiri atau dijemput. Setelah 6 kali penerbangan, jumlah WNI yang dievakuasi dari Mesir berjumlah 2.432 WNI yang terdiri atas 855 wanita, 937 laki-laki dan 240 anak-anak.
25 Februari 2011
Evakuasi WNI di Tripoli, Libya, kloter pertama yang membawa 260 WNI menuju Tunisia dan selanjutnya akan ditangani untuk dibawa ke Indonesia. Evakuasi WNI kloter pertama ini membawa seluruh pegawai P.T. Wika serta WNI lain dengan menggunakan Tunis Air menuju Tunisia. Hingga saat ini, semua 875 WNI yang terdaftar di KBRI Libya dalam keadaan selamat. Lebih dari 500 WNI merupakan pekerja sektor formal (201 orang merupakan pegawai P.T. Wika) dan sekitar 130 orang adalah pelajar. Sebagian besar WNI di Libya bermukim di sekitar kota Tripoli. Menurut laporan Dubes RI di Tripoli, keadaan di kota Tripoli cenderung terkendali walaupun masih tetap terdengar suara tembakan.
24-25 Oktober 2011
Pertemuan Pertama Forum Walikota ASEAN dilaksanakan di Hotel JW Marriott, Surabaya. Pertemuan dipimpin Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Walikota Eddy Santana Putra, dan dihadiri 70 walikota ASEAN dari Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Singapura dan Thailand. Pertemuan Pertama Forum Walikota ASEAN ini merupakan inisiatif Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), dan diselenggarakan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Surabaya, dan Asian Development Bank. Forum ini bertujuan memajukan people-to-people contact dan kesadaran ASEAN menuju pembentukan Komunitas ASEAN 2015 serta memperkuat jaringan masyarakat sipil di kawasan.
5-6 Oktober 2011
Pemerintah RI dan Pemerintah Australia telah sepakat menyelenggarakan untuk pertama kalinya Indonesia-Australia Dialogue (IAD), dialog antar tokoh masyarakat RI dan tokoh masyarakat Australia, sebagai salah satu inisiatif guna mendukung upaya-upaya peningkatan hubungan antar-masyarakat kedua negara. Inisiatif ini merupakan kesepakatan kedua kepala pemerintahan pada kesempatan kunjungan Presiden RI ke Australia, Maret 2010. IAD diselenggarakan di Jakarta, di Hotel Four Seasons.
17 November 2011
Para pemimpin dari sepuluh negara anggota ASEAN bertemu di Bali, Indonesia menghadiri KTT ke-19 ASEAN. Pertemuan dipimpin Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua ASEAN di tahun 2011. KTT membahas perkembangan kerja sama dalam pencapaian Komunitas ASEAN 2015 yang mencakup pilar politik keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Para pemimpin ASEAN juga melakukan pembahasan mengenai hubungan eksternal ASEAN dan KTT Asia Timur serta bertukar pandangan mengenai perkembangan dan situasi terkini di kawasan dan isu-isu global.
Subscribe to:
Posts (Atom)
