Pages

Labels

Arab dan Rusia Dukung Upaya Palestina

KAIRO- Arab dan Rusia mendukung upaya Palestina mengajukan keanggotaan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bahkan para menteri luar negeri (menlu) Arab sepakat menggalang dukungan dari negara lain, meski Israel dan Amerika Serikat (AS) menentangnya.

Sikap menlu-menlu Arab itu diungkapkan setelah bertemu Presiden Palestina Mahmud Abbas di Kairo. Presiden Abbas akan secara resmi mengajukan permintaan menjadi anggota PBB pada pembukaan Majelis Umum PBB pada 20 September.

“Konsultasi dan komunikasi akan berlanjut untuk mencapai tujuan Palestina menjadi anggota PBB,” papar pemimpin Liga Arab Nabil al-Arabi dalam konferensi pers setelah pertemuan itu, seperti dikutip AFP kemarin.

Perdana Menteri (PM) Turki Recep Tayyip Erdogan yang menjadi pendukung kuat upaya Palestina itu tiba di kairo pada Senin malam (12/9) untuk memulai tur “Musim Semi Arab”.

Sebelum pertemuan Liga Arab, Abbas bertemu kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Catherine Ashton di Kairo. Ashton menghadiri sebagian pertemuan Liga Arab untuk menginformasikan posisi Uni Eropa atas upaya Palestina, pada Komite Follow Up Proses Perdamaian Timur Tengah Liga Arab. Kantor berita Mesir, MENA melaporkan, Ashton saat meninggalkan pertemuan itu menegaskan bahwa Uni Eropa mendukung negara Palestina terbentuk melalui negosiasi.

Negosiator Palestina Saeb Erekat menjelaskan dalam konferensi pers dengan Arabi bahwa keanggotaan PBB tidak akan menghalangi negosiasi dengan Israel. “Sebaliknya, keanggotaan PBB meletakkan pondasi bagi prinsip dua negara,” tegasnya.

Menurut Erekat, kelompok kerja yang dibentuk dalam pertemuan menlu-menlu Arab sebelumnya, yang dipimpin Qatar, Mesir, Yordania, dan lainnya akan bekerja untuk melobi dukungan internasional bagi upaya Palestina menjadi anggota PBB.

Sementara itu, Duta Besar Rusia untuk PBB Vitaly Churkin menyatakan Moskow akan memberikan suara mendukung untuk semua jenis pengakuan resmi PBB terhadap keanggotaan Palestina. “Kami akan, tentu saja, memberikan suara pada apa pun proposal Palestina,” tuturnya. “Tapi saya harus katakan bahwa kami tidak mendorongnya. Kami katakan, ‘Apapun yang Anda putuskan untuk dilakukan, kami akan mendukung Anda’.”

Rusia merupakan aliansi kuat Palestina sejak Perang Dingin, tapi saat ini Moskow juga menjalin hubungan kuat dengan Israel berdasarkan perubahan era pasca Uni Soviet dan tumbuhnya hubungan perdagangan kedua pihak. Tapi hubungan Rusia dan Israel sempat mengalami konflik saat Presiden Rusia Dmitry Medvedev terpaksa membatalkan perjalanan ke Israel karena masalah diplomat lokal terkait rencananya pergi ke Tepi Barat.

AS berharap Rusia tetap bekerja sama dengan Kuartet Timur Tengah untuk membawa Israel dan Palestina kembali ke perundingan. AS tidak mengkritik langsung sikap Rusia, tapi menyatakan bahwa sebagai anggota Kuartet, Moskow harus berupaya menghidupkan lagi perundingan damai Israel-Palestina.

“Kami terus bekerja di Kuartet untuk beberapa pekan. Ini fokus pada upaya kami dengan Rusia dan kami berharap Rusia akan terus bekerja bersama kami dalam beberapa hari mendatang. Dan saya pikir sikap kami atas ini sudah diketahui,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Victoria Nuland. Kuartet terdiri atas AS, Rusia, Uni Eropa, dan PBB.

Washington menegaskan akan memveto suapa upaya Palestina di Dewan Keamanan PBB. AS berdalih, negara Palestina seharusnya hanya dibentuk melalui negosiasi. Jika upaya Palestina itu terganjal di Dewan Keamanan akibat veto AS, Palestina menyatakan akan mengajukannya ke Majelis Umum PBB yang diperkirakan Palestina akan memenangkan dukungan dengan mudah. Palestina diperkirakan akan mendapatkan lebih dari 160 suara dukungan di Majelis Umum.

Berdasarkan aturan PBB, setiap upaya keanggotaan penuh memerlukan rekomendasi dari Dewan Keamanan dan dua pertiga mayoritas 193 anggota Majelis Umum. Sedangkan status non-anggota dapat diperoleh hanya dengan mendapat mayoritas suara di Majelis Umum, di mana tidak ada veto dari negara mana pun.

Presiden Abbas menyatakan, “Palestina akan tetap mengajukan keanggotaan PBB meski berbagai halangan dan bahaya, termasuk ancaman AS menghentikan bantuan tahunan senilai USD470 juta.” (syarifudin)