Kabinet Baru Mesir Mulai Bekerja

KAIRO– Kabinet baru Mesir kemarin mulai bekerja dengan tugas utama mengatasi tindak kriminalitas dan kondisi ekonomi yang memburuk.

Jabatan menteri dalam negeri (mendagri) diberikan kepada mantan komandan polisi Mohammed Ibrahim Yusuf.Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata (SCAF) memberikan kursi presiden kepada perdana menteri (PM) sementara Kamal al- Ganzouri. Ganzouri memilih sebagian besar kabinetnya pada Selasa (6/12).Pengamat menyatakan Ganzouri kesulitan memilih mendagri untuk mengatur polisi.

Yusuf merupakan mantan kepala polisi untuk distrik Giza di ibu kota Kairo. Posisi mendagri sangat sensitif karena polisi dituduh bertindak brutal selama unjuk rasa melawan militer. Lebih dari 40 orang tewas dalam bentrok selama demonstrasi. Pelantikan kabinet baru dilakukan di depan pemimpin SCAF Marsekal Hussein Tantawi.

“ SCAF mendelegasikan kekuasaan kepresidenan kepada Kamal al-Ganzouri sesuai undang-undang, tapi tidak membawahi angkatan bersenjata dan lembaga yudisial,” ungkap laporan kantor berita resmi Mesir,Mena,kemarin. Jabatan menteri luar negeri diberikan lagi kepada Mohammed Kamel Amr yang menjabat dalam kabinet sebelumnya dan sempat mundur pada November silam saat unjuk rasa meningkat.

Adapun Mumtaz Said ditunjuk sebagai menteri keuangan. Ganzouri yang berpidato pada Selasa (6/12) malam meminta seluruh partai politik untuk mendukung pemerintahannya yang disebut sebagai pemerintahan penyelamat nasional.“ Kita tidak boleh membiarkan keamanan dan ekonomi seperti ini.Saya meminta semua gerakan politik, partai, dan setiap individu untuk bekerja sama bagi kebaikan negara,” tuturnya,dikutip AFP.

Ganzouri berjanji memulihkan keamanan dan ekonomi setelah sembilan bulan pemerintahan militer mengalami kerusuhan sosial, kekerasan sektarian, dan krisis keuangan yang memburuk. Sebelumnya Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP) yang merupakan sayap politik Ikhwanul Muslimin (IM) mendapatkan suara mayoritas dalam pemilu parlemen putaran pertama.

FJP menyatakan meraih 36 kursi dari 56 kursi parlemen yang diberikan kepada kandidat individual. Pemungutan suara masih digelar di dua pertiga distrik pemilihan, yang dijadwalkan 14 Desember dan Januari 2012. Sebanyak 24 kursi diperebutkan oleh FJP dan Partai al- Nour yang berada di urutan kedua.

“ Kubu Islam meraih kemenangan besar,”tulis surat kabar Al-Ahram. Banyak pendukung partaipartai liberal dan sekuler khawatir bahwa partai-partai Islam akan mendapatkan lebih banyak kekuasaan di parlemen mendatang. Parlemen harus memilih 100 anggota tim yang menyusun konstitusi baru yang akan direferendum sebelum pemilu presiden pada Juni 2012.

Di saat berkurangnya kerusuhan, Amnesty International mendesak Amerika Serikat (AS) menghentikan ekspor gas air mata ke Mesir.Amnesty menuduh otoritas Mesir menggunakan kekuatan berlebihan untuk melumpuhkan unjuk rasa. Meskipun saat ini perhatian rakyat Mesir dan komunitas internasional lebih tertuju pada transisi demokrasi setelah pemerintahan otoriter oleh Mubarak beberapa dekade silam, kondisi ekonomi kian terpuruk.

Industri pariwisata yang menjadi denyut nadi perekonomian Mesir terpengaruh oleh kerusuhan dan merosotnya investasi.Seorang anggota SCAF pekan lalu memperingatkan bahwa cadangan devisa Mesir merosot tajam dan mungkin hanya cukup untuk menutupi impor hingga akhir Februari.

SCAF kemarin menyatakan Dewan Militer tidak menerima USD3,2 miliar fasilitas pendanaan dari Dana Moneter Internasional (IMF) karena tidak ingin menimbun utang saat berkuasa pada periode transisi. Namun, anggota SCAF Jenderal Mokhtar al-Mullah menyatakan PM atau menteri keuangan memiliki otoritas untuk menyetujui fasilitas pendanaan jika dalam kondisi ekstrem sangat membutuhkan.

Mesir menegosiasikan pendanaan USD3,2 miliar dengan IMF pada awal tahun ini, tapi akhirnya perundingan dihentikan pada musim panas. Sejak saat itu banyak pertanyaan apakah Mesir masih menginginkan dana tersebut saat ekonomi diterjang krisis. Menteri keuangan saat itu menyatakan Dewan Militer khawatir menimbun utang dan berpendapat Mesir akan mengandalkan pendanaan dari dalam negeri.

“Tindakan termudah bagi Dewan Militer untuk menerima pinjaman dari luar negeri, sehingga rakyat Mesir dapat hidup lebih baik dan kemudian menyerahkan kekuasaan dan rakyat Mesir bertanggung jawab membayar utang itu,”papar Mullah saat ditanya tentang tawaran pendanaan IMF.“Jadi kami katakan bahwa pinjaman itu hanya untuk kebutuhan mendesak.” syarifudin