Saudi Tarik Dubes di Suriah

DAMASKUS- Arab Saudi menarik duta besarnya di Suriah, kemarin, sebagai bagian meningkatnya tekanan internasional setelah militer negara itu menewaskan lebih dari 50 orang.



Langkah Saudi yang mengejutkan ini diikuti kecaman dari Liga Arab dan Paus Benedictus XVI atas berlanjutnya kekerasan berdarah di Suriah.



“Arab Saudi mengumumkan penarikan duta besarnya untuk konsultasi. Kami mendorong Damaskus menghentikan mesin pembunuh dan pertumpahan darah sebelum terlalu terlambat,” papar Raja Saudi Abdullah kemarin. “Kerajaan tidak dapat menerima situasi di Suriah, karena perkembangannya tidak dapat dibenarkan. Kami mendorong reformasi cepat dan komprehensif.”



“Masa depan Suriah terletak antara dua opsi: yakni Suriah memilih mengendalikan diri atau menghadapi kekacauan lebih besar,” ujar Raja Abdullah.



Raja Abdullah menyebut operasi militer Suriah untuk meredam unjuk rasa itu tidak bermoral dan melanggar ajaran Islam. “Banyak martir yang berjatuhan, darah mereka tumpah dan banyak orang lainnya terluka. Ini tidak sesuai dengan agama dan nilai-nilai moral,” katanya. Dia mengingatkan Suriah bahwa Saudi mendukung mereka di masa lalu, tapi kerajaan Teluk itu telah mengambil keputusan bersejarah.



Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Suriah Robert Ford yang kembali ke Damaskus pada Kamis (4/8) juga mengatakan dalam wawancara televisi AS pada Minggu (7/8) bahwa Washington akan mencoba meningkatkan tekanan terhadap rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad.



Ford yang membuat marah pemerintah Suriah dengan mengunjungi kota Hama yang menjadi pusat unjuk rasa pada bulan lalu, mengatakan pada ABC News bahwa kekerasan terhadap para demonstran fantastis dan menjijikkan.



Pertumpahan darah terbaru itu terjadi saat Paus mengatakan, dia mengikuti perkembangan di Suriah dengan penuh keprihatinan. Apalagi kekerasan di Suriah semakin meningkat.



Aktivis mengatakan, pasukan keamanan yang didukung tank-tank menewaskan 42 warga sipil di kota Deir Ezzor dan sedikitnya 10 orang tewas di pusat kota Hula pada Minggu (7/8).



“Sebanyak 42 warga sipil tewas dan lebih dari 100 orang terluka di Deir Ezzor akiabt tembakan dari pasukan bersenjata dan aparat keamanan,” papar Kepala Liga Suriah untuk Pertahanan Hak Asasi Manusia Abdel Karim Rihawi.



Rihawi menjelaskan, sebanyak 28 orang yang tewas di wilayah tetangga Deir Ezzor, Al-Jura, dan 14 orang tewas di Huweika. Sedangkan ribuan orang melarikan diri dari kota.



Di distrik Homs, Hula, sedikitnya 10 orang tewas akibat serangan militer. “Sekibat 25 tank dan mobil pembawa tentara memasuki Hula dan menggelar operasi militer,” papar aktivis lainnya, Rami Abdel Rahman dari Pengawas HAM Suriah.



Pengawas HAM melaporkan dua warga sipil ditembak mati di Idlib oleh pasukan keamanan saat mereka menembaki para pelayat korban tewas sebelumnya. Menurut Abdel Rahman, ratusan demonstran turun ke jalanan kota kedua Suriah, Aleppo, pada Minggu (7/8). Mereka mendesak pergantian rezim dan menyatakan solidaritas untuk demonstran di Deir Ezzor dan Hama.



Komite Koordinasi Lokal yang menggerakkan unjuk rasa mengatakan di Facebook bahwa penembak jitu berada di atap-atap gedung di Deir Ezzor. Penembak jitu itu menyerang apa pun yang bergerak.



Menghadapi kecaman internasional, Presiden Assad membela tindakan aparat keamanannya. “Untuk menghadapi pelanggar hukum yang memblokade jalan, mengisolir kota dan meneror warga, negara berkewajiban menciptakan keamanan dan melindungi nyawa warga sipil,” tegasnya.



Liga Arab mengeluarkan pernyataan resmi pertama tentang kekerasan di Suriah dengan menyeru Damaskus agar segera menghentikan operasi militernya. Sekretaris Jenderal Liga Arab Nabil al-Arabi mendesak penyelidikan awal atas pertumpahan darah yang terjadi. Dia memperingatkan terjadinya kekacauan dna konflik lebih besar di Suriah.



Pada Sabtu (6/8), Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moon menelpon Assad untuk mengungkapkan keprihatinan tersebut. “Ban memberikan pesan jelas dari Dewan Keamanan PBB pada Presiden Suriah dan mendesak presiden berhenti menggunakan kekuatan militer terhadap warga sipil secepatnya,” papar juru bicara PBB Martin Nesirky. (syarifudin)