Rakyat Malaysia yang haus reformasi terus mendesak pemerintah untuk demokrasi yang lebih hakiki. Kehadiran gerakan Bersih 3.0 di 41 kota di 14 negara, tidak bisa lagi dianggap remeh oleh Negeri Jiran itu.
Bagaimana tidak? Bersih 3.0 hari ini bertekad menggelar pawai serempak di 41 kota di 14 negara penjuru dunia. Tanggapan pemerintah Malaysia terhadap gerakan ini pun menjadi semakin sinis. Padahal sebelumnya, pemerintah mengijinkan pawai-pawai itu digelar.
“Pemerintah Malaysia harus memahami bahwa gerakan Bersih tidak akan berhenti hingga reformasi pemilu dan demokrasi yang berkelanjutan dan jangka panjang dapat dilaksanakan,” tutur Yolanda Augustin, perwakilan Global Bersih di Inggris, pada Malaysia Chronicle.
Sebagai kelompok penekan, Bersih menggelar pawai pertama pada 2007 setelah pemerintahan Perdana Menteri (PM) Malaysia Najib Razak dianggap gagal membersihkan sistem pemilu dari praktek-praktek kecurangan. Proses pemilu di negara itu dianggap penuh kecurangan karena Komisi Pemilu, polisi, dan otoritas lainnya dituduh berkonspirasi untuk memenangkan koalisi berkuasa Barisan Nasional (BN) yang dipimpin Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO).
Banyak sekali “pemilih hantu” yakni mereka yang berpindah-pindah lokasi untuk memberikan suara, menggandakan nama, dan Komisi Pemilu menolak mempublikasikan daftar pemilih untuk diperiksa secara independen oleh para pemantau. Berbagai hal itulah yang membuat Bersih bertekad menggelar pawai ketiga pada 28 April.
Di Malaysia, sejumlah pawai akan digelar di semua negara bagian. Adapun di Kuala Lumpur, pemerintah tampaknya sangat mengantisipasi pawai yang akan digelar di Dataran Merdeka atau Lapangan Merdeka untuk menunjukkan solidaritas dan kekecewaan terhadap pemerintahan Najib.
Tentu saja, Najib berusaha meyakinkan publik bahwa pemerintahannya memenuhi tuntutan reformasi proses pemilu. Dia telah mengusulkan beberapa undang-undang baru yang menurut pemerintahannya mendorong kebebasan hak asasi manusia dan demokrasi yang lebih luas terhadap rakyat Malaysia.
Meski demikian, sejumlah pemimpin oposisi, civil society, dan NGO internasional mengecam janji-janji pemerintah. Mereka menuduh sejumlah undang-undang baru itu justru lebih memperkuat kontrol pemerintah dan kepolisian daripada sebelumnya.
Pengamat menyatakan, korupsi yang menjadi masalah klasik, saat ini semakin meluas dan justru terkesan ditoleransi pemerintah Malaysia. Partai UMNO yang berkuasa secara terbuka membela para petinggi partai yang terjerat skandal mengkorupsi uang negara.
Ditambah lagi adanya kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya hidup, dan harga properti yang semakin mahal, membuat rakyat Malaysia semakin gerah terhadap pemerintah. Pendek kata, anggota Bersih 3.0 atau bukan, rakyat Malaysia kian tidak percaya pada pemerintah.
“Penggerak Bersih 3.0 adalah tumbuhkan kekuatan rakyat Malaysia di dalam dan luar negeri, yang mendesak pemilu jujur dan adil, yang dapat dipertanggung jawabkan dengan sistem pemilu yang transparan dan bebas korupsi,” ungkap pernyataan Global Bersih.
“Pada 28 April 2012, rakyat Malaysia yang beradi di Dataran Merdeka harus tahu mereka tidak berjuang sendiri. Rakyat Malaysia di Inggris, Eropa, seluruh Asia, Amerika Serikat (AS), Kanada, Timur Tengah, dan tempat lainnya, berdiri bersama Anda dalam semangat dan untuk alasan bahwa Kuala Lumpur telah menyatukan kita semua,” papar Global Bersih.
Pawai juga digelar di Washington DC, New York, Tokyo, Beijing, Toronto, Paris, London, Seoul, Dubai, Zurich, dan seluruh ibu kota negara bagian Australia.
Desakan Bersih
Gerakan Bersih 3.0 saat ini merupakan kelanjutan dari Bersih 2.0 yang digelar sebelumnya. Tuntutan yang dimiliki Bersih 2.0 adalah bersihkan daftar pemilih, reformasi kertas suara, gunakan tinta penanda yang tidak dapat dihapus, minimal 21 hari periode kampanye, akses yang bebas dan terbuka untuk media, penguatan institusi publik, hentikan korupsi, dan hentikan politik kotor.
Bersih menganggap pemerintah Malaysia hanya melaksanakan satu dari delapan tuntutan tersebut, setelah proposal Bersih diberikan pada Parlemen oleh Komite Pemilihan Parlemen (PSC). Karena itulah, Bersih merasa harus menggelar pawai lagi untuk mendesak pemerintah melaksanakan seluruh tuntutan mereka.
Selain meneruskan desakan dalam Bersih 2.0, Bersih 3.0 memiliki tiga tuntutan lainnya. Pertama Komisi Pemilu harus dibubarkan karena dianggap gagal dalam menjalankan tanggung jawab dan kehilangan kepercayaan publik. Kedua, proses pemilu harus dibersihkan sebelum Pemilihan Umum ke-13. Ketiga, mengundang pemantau internasional untuk mengawasi Pemilu ke-13.
Bersih menegaskan bahwa gerakannya tidak membawa isu yang diusung partai-partai oposisi. Mereka menyatakan gerakannya menginginkan keadilan sosial dan politik di negeri tersebut. Untuk alasan yang universal itulah, mayoritas rakyat Malaysia menganggap unjuk rasa itu dapat dibenarkan dan diterima.
“Ini tidak dapat dianggap melanggar hukum dalam demokrasi. Pawai damai ini untuk memastikan bahwa pemerintahan mana pun yang mendapat mandat harus menaati hukum dan melihat pelaksanaan hukum dalam proses pemilu,” papar pernyataan Bersih, dikutip laman Malaysia Chronicle.
Menurut Bersih, saat seluruh ruang-ruang demokrasi untuk mengekspresikan kekecewaan publik tertutup bagi mereka, dan pemerintah menjadi terlalu arogan untuk berpikir bahwa kekuasaan merupakan kekuatan, rakyat memiliki hak untuk memperbaiki pemerintah melalui protes damai.
Gelombang Protes
Bersih mengumumkan pawai ketiga pada 4 April setelah Komite Pemilihan Parlemen yang didominasi anggota parlemen Barisan Nasional-UMNO menolak reformasi yang diusulkan komite Bersih. Pemimpin Bersih Ambiga Sreenevasan dan tokoh nasional A Samad Said menuding Najib terburu-buru menggelar pemilu sebelum reformasi pemilu dapat dilakukan.
Reformasi pemilu sangat beresiko bagi peluang UMNO-Barisan Nasional pada pemilu ke-13 di negara itu. Pemilu tersebut diperkirakan digelar pada pertengahan Juni. UMNO-BN telah berkuasa di Malaysia selama 56 tahun. Pemerintahan mereka dipertahankan dengan kekuasaan yang hampir absolut dengan sejumlah peraturan yang dibuat untuk kepentingan mereka.
Pada 2011, Bersih menggelar pawai kedua pada 9 Juli yang diikuti lebih dari 50.000 orang. Karena khawatir gerakan itu akan seperti Kebangkitan Arab yang menggulingkan rezim Tunisia, Mesir, dan Libya, Najib segera melancarkan operasi untuk melumpuhkan gerakan ini. Tindakan pemerintah itu semakin membuat geram rakyat Malaysia.
Pemerintah Malaysia saat itu menahan ribuan orang, melarang Bersih 2.0 dan melarang publik mengenakan kaos warna kuning. Tindakan ini membuat citra Najib sebagai seorang negarawan luntur di mata rakyatnya.
Keberhasilan Bersih 2.0 menggerakkan massa mencatatkan sejarah tersendiri di Negeri Jiran itu. Desakan rakyat untuk reformasi dan perubahan semakin bergabung menjadi gerakan serius. Rakyat Malaysia tampaknya telah bosan hanya bisa berkeluh kesah tanpa melakukan aksi nyata untuk mendorong reformasi. Mereka menginginkan tindakan nyata pemerintah dan mereka akan memastikan desakan itu didengar rezim Najib.
Civil Society Memimpin
Tentu saja, Pakatan Rakyat yang dipimpin tokoh oposisi Anwar Ibrahim mendukung gerakan Bersih, karena reformasi pemilu akan menolong peluang oposisi meraih kursi lebih banyak. Namun jangan salah, Bersih terdiri dari sangat banyak gerakan civil society dan para aktivis dari berbagai gerakan. Itu artinya, Bersih dapat membuat berbagai keputusan mereka secara independen tanpa keterikatan dengan organisasi atau partai politik tertentu.
“Pelajar tidak perlu khawatir menunjukkan dukungan mereka untuk pemilu yang jujur dan adil, karena ini akan menciptakan dunia yang berbeda untuk keluarga mereka di dalam negeri,” ungkap David Teoh, koordinator Global Bersih di Melbourne, Australia.
Selain Bersih, gerakan Himpunan Hijau 3.0 juga sangat populer bagi rakyat Malaysia. Himpunan Hijau 3.0 menggelar protes pembangunan pabrik pengolahan mineral langka Lynas di Gebeng, Pahang. Gerakan itu dibentuk oleh para aktivis lingkungan yang khawatir dengan resiko kesehatan dan radiasi radioaktif akibat dari pabrik mineral langka tersebut. Himpunan Hijau 3.0 juga akan menggelar unjuk rasa hari ini di Kuala Lumpur.
Para mahasiswa sudah bersiap menggelar pawai di Dataran Merdeka. Mahasiswa dari penjuru negeri itu telah mendirikan tenda-tenda dan menolak membubarkan diri meskipun otoritas bertekad membubarkan demonstrasi mereka.
Awalnya, unjuk rasa mahasiswa itu bertujuan memprotes skema pinjaman uang untuk pendidikan mahasiswa. Mereka menganggap skema pinjaman itu membuat mereka menanggung utang yang besar saat mereka sedang merintis karirnya. Mahasiswa menuntut pendidikan gratis untuk perguruan tinggi. Namun dengan adanya isu reformasi pemilu yang diusung beberapa gerakan lain, para mahasiswa tampaknya akan turut menyuarakan masalah tersebut.
Yang pasti, munculkan gerakan Bersih, Himpunan Hijau, dan demo mahasiswa, menjadi isyarat kekecewaan rakyat yang tidak terbendung terhadap pemerintahan yang tidak responsif dan sangat otoriter. (syarifudin)
