ATHENS- Utusan Pemimpin Libya Muammar Khadafi, kemarin, bertemu pejabat Yunani, menjelang konferensi tingkat tinggi (KTT) darurat Uni Eropa (UE) di Brussels.
Deputi Menteri Luar Negeri (menlu) Libya Mohammed Taher Siyala itu tiba di kantor Kementerian Luar Negeri (kemenlu) Yunani untuk berunding dengan mitranya Dimitris Dollis. Tidak ada pernyataan ke media setelah pertemuan itu.
Dollis bulan lalu memimpin misi ke Libya dan menyaksikan negosiasi dengan pejabat Khadafi untuk mengevakuasi sekitar 200 warga Yunani. Perdana Menteri (PM) Yunani George Papandreou yang memiliki hubungan dekat dengan Libya sebagai negara tetangga di selatan, berbicara dengan Khadafi melalui telepon pada Selasa (8/3). Papandreou mendesak Khadafi untuk membantu penyelesaian krisis secara damai.
Saat ini Khadafi dan pemberontak meningkatkan upaya diplomatik menjelang serangkaian pertemuan UE untuk membahas krisis Libya di Brussels. Mereka seakan berebut dukungan negara-negara UE dalam proses penyelesaikan konflik. Presiden Prancis Nicolas Sarkozy juga akan bertemu dua delegasi oposisi Libya yang meminta bantuan melawan Khadafi.
“Seorang anggota moderat rezim Khadafi juga menuju Portugal untuk bertemu Menlu Luis Amado,” kata sumber UE.
Anggota lingkaran dalam Khadafi, Mayor Jenderal Abdelrahman al-Zawi bahkan sudah mendarat di Kairo pada Rabu (9/3) menggunakan pesawat pribadi Libya. Meski tujuan lawatan Zawi tidak diumumkan, kunjungan itu dilakukan saat para menlu Liga Arab mempersiapkan pertemuan di kantor pusatnya di Kairo pada akhir pekan ini untuk membahas usulan zona larangan terbang di Libya.
Sementara itu, Menlu Rusia Sergei Lavrov menyatakan negaranya siap mendengarkan proposal zona larangan terbang di Libya. Menurut Lavrov, persetujuan Moskow tergantung pada bagaimana sistem itu akan bekerja.
Sebelumnya, Lavrov menegaskan, Rusia menolak semua bentuk intervensi militer di Libya. “Ya, tentu saja kami mendengar pembicaraan tentang ide pembentukan zona larangan terbang di Libya. Zona semacam itu telah ditetapkan di masa lalu oleh Dewan Keamanan dan kami memiliki pengalaman tentang pelaksanaan fungsi-fungsinya,” katanya, seperti dikutip AFO.
“Jadi jika proposal semacam itu muncul, kami akan mempelajarinya berdasarkan pengalaman yang ada. Dan ini memerlukan informasi lebih detail dan rinci tentang bagaimana para penulis proposal menjelaskan implementasi praktisnya,” papar Lavrov.
Sedangkan Prancis mengakui lembaga pemberontak Dewan Nasional Libya sebagai perwakilan sah rakyat Libya. Kantor Presiden Prancis Nicolas Sarkozy kemarin menyatakan, pemerintah akan mengirimkan seorang duta besar ke Benghazi dan menerima seorang utusan Libya di Paris.
Komite Palang Merah Internasional (ICRC) memperingatkan bahwa konflik Libya telah terjaduh dalam perang sipil, dengan jumlah korban rakyat sipil meningkat di kota-kota bagian timur. Presiden ICRC Jakob Kellenberger mendesak pemerintah Libya memberi akses badan kemanusiaan ke wilayah barat, termsuk ibu kota Tripoli.
“Kita sekarang mengalami konflik bersenjata non-internasional, atau yang disebut perang sipil. Kami melihat peningkatan jumlah korban terluka yang masuk ke berbagai rumah sakit di timur dan kami sangat khawatir,” ujar Kellenberger, seperti dikutip Reuters.
Sementara itu, peraih Nobel Perdamaian 2005 Mohamed ElBaradei mengumumkan akan maju dalam pemilihan umum (pemilu) presiden Mesir tahun ini. Dia menyerukan amandemen konstitusi baru, dan menolak amandemen sementara.
Ini pertama kalinya ElBaradei mengumumkan masuk dalam bursa calon presiden, setelah Presiden Mesir Hosni Mubarak terguling dalam revolusi bulan lalu. “Saat pintu nominasi presiden terbuka, saya ingin menominasikan diri saya sendiri,” tegasnya, seperti dikutip Reuters.
Dia menegaskan akan menentang amandemen konstitusi yang akan diajukan dalam referendum pada 19 Maret. Dia menyerukan konstitusi baru untuk Mesir. “Saya tidak akan memberikan suara untuk amandemen konstitusional itu. Saya akan memberikan suara menentang amandemen ini,” papar mantan ketua Badan Energi Atom Internasional (IAEA) itu.
Sedangkan di Yaman, Presiden Ali Abdullah Saleh masih berharap dapat meredam unjuk rasa anti pemerintah. Dia mengusulkan konstitusi baru untuk menciptakan sistem pemerintahan parlementer. Saleh berharap kubu oposisi akan bergabung dalam pemerintahan bersatu untuk membantu menciptakan sistem politik baru.
“Pertama, kita akan membentuk konstitusi baru berdasarkan pemisahan kekuasaan. Referendum untuk konstitusi baru ini akan digelar sebelum akhir tahun ini. Saya telah memastikan bahwa inisiatif ini tidak akan diterima oposisi, tapi untuk menjalankan hal yang benar, saya tawarkan ini pada rakyat dan mereka akan memutuskan,” ujar Saleh.
Oposisi langsung menentang ide tersebut. Menurut oposisi, proposal pemerintah itu tidak memenuhi permintaan demonstran. “Ini siatif ini terlalu terlambat. Permintaan di jalanan melampaui itu dan lebih besar dariapda itu,” tegas juru bicara oposisi Mohammed Qahtan.
Sementara di Morokko, Raja Mohamed mengumumkan rencana reformasi konstitusional dan memiliki satu komite untuk bekerja sama dengan partai-partai politik, serikat dagang, dan kelompok civil society, untuk menyusun proposal hingga Juni.
Menurut raja, reformasi itu termasuk rencana pembentukan badan kehakiman independen, memperbesar peran parlemen dan partai politik, serta program desentralisasi yang akan memberikan lebih banyak wewenang pada pejabat lokal.
Draf konstitusi itu akan diajukan dalam referendum. “Komite didorong untuk menunjukkan kreatifitas dan kerja keras untuk pembentukan sistem konstitusional yang lebih baik bagi Morokko, sekarang dan di masa depan,” kata raja.
“Berbagai institusi yang memiliki perhatian pada pemerintahan yang bersih, hak asasi manusia, dan perlindungan kebebasan publik akan dilindungi dalam konstitusi,” ujar raja.
Namun pidato raja ini dikecam salah satu pemimpin gerakan pemuda untuk perubahan, Saeed Binjebli. “Ini pidato omong kosong. Raja merespon semua permintaan kami di bidang konstitusi. Tapi tidak mengindahkan desakan demonstran tentang korupsi dan desakan pembebasan para tahanan politik,” tegasnya. (syarifudin)
